MANAGED BY:
SELASA
22 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Minggu, 08 September 2019 15:24
IUP “Tidur” Berpeluang Dicabut Izinnya

Terbitkan Pergub untuk Evaluasi Tambang

Isran Noor

PROKAL.CO, Pemprov Kaltim tak ingin disebut loyo menindak pemegang izin usaha pertambangan (IUP). Terutama mereka yang tak sesuai prosedur.

 

BALIKPAPAN-Ketegasan Pemprov Kaltim dinanti. Apalagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah memberi lampu hijau. Pemilik IUP yang melanggar mesti diberi sanksi. Yakni ditutup.

Data Dinas ESDM Kaltim hingga Maret lalu menunjukkan ada 386 IUP yang berstatus clean and clear (C&C). Namun dari jumlah itu, hanya 150-an IUP yang menghasilkan batu bara. Kenyataan itu dianggap sebagai kerugian bagi negara.

Untuk mengoptimalisasi produksi batu bara, Kementerian ESDM telah membuat Minerba Online Monitoring System (MOMS) atau monitoring verifikasi data penjualan batu bara. Semua perusahaan batu bara diminta melaporkan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) ke sistem tersebut. Jika tidak masuk dan melaporkan, maka tidak bisa transaksi dan terkunci oleh sistem.

Kepala Dinas ESDM Kaltim Wahyu Widhi Heranata mengatakan, Pemprov Kaltim berencana mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Evaluasi dan Tata Laksana Batu Bara. Dengan begitu, semua sistem dan aturan tentang monitoring penjualan emas hitam bisa terintegrasi. Baik pemerintah daerah maupun pusat.

“Tidak ada lagi pengajuan permohonan sampai pengapalan secara langsung face-to-face ke kantor. Cukup sistem online. Ketika syarat belum terpenuhi sistem akan menolak,” ucapnya. Nantinya pergub itu akan menyesuaikan regulasi MOMS agar semua tidak saling tumpang-tindih.

Pria yang akrab disapa Didit itu mengatakan, pergub masih dalam progres untuk disahkan. “Gubernur dapat tugas dari kementerian mengevaluasi IUP di bawah kewenangannya. Jadi kami lakukan evaluasi, untuk melindungi itu, kami perlu pergub,” terangnya. Pergub juga mengatur sanksi-sanksi bagi perusahaan yang melanggar prosedur. Termasuk mencabut IUP.

Didit menjelaskan, total produksi batu bara di Kaltim sebesar 95,8 juta ton pada 2018. Menurutnya angka produksi itu sudah melebihi target yang hanya berkisar 60 juta ton. “Kami prediksi target yang sama akan tercapai lagi. Saat ini sudah tercapai 50 persen,” ujarnya.

Sejauh ini memang paling besar penggunaan batu bara untuk keperluan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). Sebab itu semua sudah ada dalam aturan untuk memenuhi DMO terlebih dahulu. “Saya menekankan DMO sebesar 25 persen dari mereka harus terpenuhi, peraturan masih sampai 31 Desember,” bebernya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara, Kementerian ESDM Muhammad Hendrasto turut menyesalkan temuan data hanya separuh yang menghasilkan batu bara dari 386 IUP. Menurutnya perlu kajian dan ketegasan untuk masalah ini. “Sebenarnya mereka mau produksi atau tidak. Tapi ini perlu tata kelola. Termasuk jaminan belum bisa jika dokumen belum jadi,” ujarnya.

Dengan begitu, perusahaan yang belum melampirkan dokumen lengkap bisa segera melengkapi. Setelah itu baru bisa menetapkan berapa besar jaminan reklamasinya. Sedangkan perusahaan yang “tidur” dievaluasi Pemprov Kaltim. Kemudian diberikan peringatan-peringatan. Bila tak produksi juga atau tak jelas, maka pemerintah daerah bisa menerbitkan pencabutan IUP.

Dia mengingatkan, jika semua keperluan batu bara dalam negeri terpenuhi, jangan lupa bicara masalah hilirisasi. Sehingga perusahaan tidak hanya gali dan jual batu bara. “Kami mulai menggalakkan dari 2020. Mereka yang besar juga punya pengalaman bagaimana penambangan yang baik membimbing mereka yang kecil,” jelasnya.

Salah satu hal penting, yakni dalam blue print harus ada arahan yang sifatnya berkelanjutan. Bukan untuk sesaat. “Intinya saat tambang selesai, sudah tahu mau bagaimana kelanjutannya. Tambang harus jadi berkah, bukan musibah,” harapnya.

Diwartakan sebelumnya, pemerintah pusat menantang Pemprov Kaltim menindak tegas pelaku usaha pertambangan yang culas. Hal itu respons konkret atas banyaknya laporan negatif perihal tambang batu bara di provinsi ini. Pernyataan itu diungkapkan Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyanto di Hotel Novotel Balikpapan, Jumat (6/9).

“Penataan IUP (izin usaha pertambangan) itu penting. Kalau bandel, cabut saja izinnya. Apalagi tidak pernah bayar iuran tetap dan royalti. Cabut saja. Wong dia melanggar kok," ucapnya sambil menatap Kepala Dinas ESDM Kaltim Wahyu Widhi Heranata. Dirjen mengatakan, suara sumbang pengelolaan lingkungan aktivitas pertambangan batu bara di Kaltim hingga kemarin terus muncul dan sangat sensitif.

Khususnya dari Komisi VII DPR RI. Padahal, beberapa waktu lalu, sudah ada komitmen dalam bentuk pakta integritas. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggelar koordinasi dan supervisi di sektor mineral dan batu bara. Jadi, tidak terjadi hal yang merugikan terkait kegiatan usaha tambang batu bara di Benua Etam. ”Baik itu (kerugian) jiwa maupun materiil. Pengelolaan lingkungan harus lebih baik," ujarnya.

Terpisah, Gubernur Isran Noor mengisyaratkan ada laporan produksi batu bara yang menyimpang. “Asmuni. Asal muncul nipu. Artinya tidak bayar kewajiban kepada negara. Tidak jujur,” ucap Isran.

Kecurigaan Isran berdasar hasil penerimaan negara dari sektor batu bara lebih besar daripada yang terlapor. “Misalnya ekspor 250 juta ton, ternyata di negara penerima (batu bara) di atas itu (250 juta ton),” katanya. Dampaknya pun terasa bagi daerah. Salah satunya royalti. (gel/rom/k15)


BACA JUGA

Senin, 21 Oktober 2019 13:39

Tahun Depan UMP Naik, Hotel Belum Berani Naikkan Tarif

Meski upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK)…

Senin, 21 Oktober 2019 13:38

Courtesy Call dengan Presiden dengan Negara Sahabat, Tawarkan Kereta Hingga BUMN

JAKARTA - Momen courtesy call yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo…

Senin, 21 Oktober 2019 11:10

Ketika Anak Kembar SMP Ikut Desain Ibu Kota Republik

Dua anak kembar asal Kota Solok berhasil membuat desain ibukota…

Senin, 21 Oktober 2019 11:09
Penghuni Rumah Dinas Wakil Presiden Berganti

Mufidah Kalla Bagikan Merpati Peliharaan, Ma'ruf Boyongan Bawa Sarung

Jusuf Kalla (JK) dan Kiai Ma’ruf Amin (KMA) menjalani kehidupan…

Senin, 21 Oktober 2019 11:01

Portofolio Calon Menteri Beredar, Ada Said Aqil, Edhy Prabowo hingga Viktor Laiskodat

JAKARTA– Presiden Joko Widodo ingin langsung tancap gas bekerja usai…

Senin, 21 Oktober 2019 10:41

CATAT JANJI JOKOWI, Akan Revisi Puluhan Undang-Undang Yang Hambat Investasi

JAKARTA– Joko Widodo berkomitmen akan bekerja dengan cepat dan memberikan…

Senin, 21 Oktober 2019 10:10

Akhir Tahun Konstruksi Menggeliat

SAMARINDA – Memasuki akhir 2019, kinerja lapangan usaha konstruksi diperkirakan…

Minggu, 20 Oktober 2019 22:10

Bincang dengan BPJS Kesehatan Wilayah Kaltimtengseltara

Alih-alih meraih break even point, BPJS Kesehatan mengaku terus mengalami…

Minggu, 20 Oktober 2019 22:09

KPK Mulai “Lumpuh”

JAKARTA – Berlakunya UU Nomor 19/2019 tentang KPK mulai melumpuhkan…

Minggu, 20 Oktober 2019 22:08

Susunan Kabinet Belum Klir

SEMENTARA itu, penyusunan kabinet diprediksi belum akan rampung dalam waktu…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*