Tak Perlu Buka UI di Kaltim, Cukup “Transfer” Dosen ke Kaltim

- Sabtu, 7 September 2019 | 14:30 WIB

RENCANA pembukaan Universitas Indonesia (UI) di Kaltim menuai pro dan kontra. Itu sebagai respons dari rencana pemindahan ibu kota negara ke Benua Etam. Sejumlah pihak menilai ada cara yang lebih solutif. Yakni, mendatangkan pengajar dari kampus-kampus ternama di Pulau Jawa ke provinsi ini.

Dirjen Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Jumain Appe menjelaskan niat pemerintah untuk mempercepat transfer of knowledge dari dosen-dosen kampus di Pulau Jawa ke Kaltim.

“Bisa saja dilakukan mobilisasi dosen untuk membantu meningkatkan pendidikan,” ujar Jumain setelah mengisi materi di Studium Generale dan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Inovasi dan Penataan Kaltim sebagai Ibu Kota yang Aman dan Nyaman di Universitas Balikpapan (Uniba), kemarin (6/9).

Itu, sebut dia, seperti yang dilakukan di Papua. Dosen-dosen dari Universitas Hasanuddin, Makassar dikirim selama enam bulan hingga setahun. Untuk meningkatkan kemampuan kedokteran kampus lokal. “Dan kita tak perlu menolak orang-orang untuk datang ke sini (Kaltim). Tapi tetap kita bangun institusi di sini,” ucapnya. Untuk kasus Kaltim, bisa saja dosen-dosen dari UI dikirim ke kampus-kampus lokal di provinsi ini.

Sementara itu, Sekjen Forum Dekan Teknik Indonesia (FDTI) Isradi Zainal menyebut, mobilisasi dosen memang bisa jadi salah satu cara meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di ibu kota baru. Termasuk masuknya cabang kampus-kampus ternama dari Pulau Jawa ke Kaltim. “Ini bukan kerugian. Ini globalisasi. Jangankan lokal, kampus internasional pun memungkinkan untuk masuk ke ibu kota baru,” ucapnya.

Kata dia, dengan masuknya cabang kampus dari luar akan meningkatkan daya saing. Perguruan tinggi lokal di Kaltim secara otomatis akan dituntut berkembang dan maju. Hal itu tak bisa dimungkiri, karena telah menjadi tuntutan. “Dan perguruan tinggi lokal akan berkembang dan maju seperti yang terjadi di ibu kota baru di negara lain,” sebutnya.

Kajian-kajian untuk Kaltim untuk menunjang pengembangan ibu kota juga harus ditingkatkan. Kaltim yang selama ini sudah banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Jangan sampai ada anggapan pemerintah hanya menghambur-hamburkan uang untuk Kaltim. “Selama ini banyak pihak tak tahu bagaimana Kaltim yang banyak berkontribusi justru sangat sedikit mendapatkan porsi,” ujarnya.

Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Kaltim itu juga menerangkan kajian dan desain yang tengah digodok pemerintah terkait ibu kota baru harus benar-benar matang. Semua desain dibuat dalam jangka waktu hingga 100 tahun ke depan. Termasuk pengembangan daerah seperti Balikpapan. “Balikpapan ini jangan dilupakan sebagai salah satu titik temu sebagian wilayah PPU dan Kukar yang dijadikan ibu kota,” katanya.

Balikpapan menjadi kota penting. Bahkan bukan lagi sebagai penyangga. Tetapi bagian yang tak dipisahkan dengan pengembangan ibu kota baru. Karena semua kegiatan yang menyangkut pembangunan bakal menyentuh Kota Minyak. “Termasuk pengembangan pelabuhan,” ujarnya.

Mobilisasi barang dan jasa menggunakan sistem transportasi yang harus terintegrasi dengan baik. Konektivitas tak hanya mengandalkan jalan biasa. Harus dipikirkan transportasi massal yang lain. Seperti kereta api, tol dan terowongan untuk efektivitas perpindahan baik manusia maupun barang dari daerah ke ibu kota atau sebaliknya. “Semua akan terhubung dengan stasiun besar di ibu kota,” sebutnya.

Dikonfirmasi terpisah, Rektor Uniba Piatur Pangaribuan menyebut, harus ada sinergi dari pemerintah untuk menyusun pendidikan dalam lima tahun ke depan. Pada masa transisi pemindahan ibu kota, bisa digunakan untuk menyiapkan sumber daya manusia Kaltim dengan menggunakan APBN. “Seperti beasiswa. Kaltim ada 162 perguruan tinggi swasta yang sementara alokasi anggarannya terbatas,” ucap Piatur.

Masyarakat Kaltim, ucap dia, sangat memiliki kemampuan untuk membiayai sekolah anak mereka. Sayangnya biaya yang ada tidak diimbangi dengan fasilitas pendidikan yang memadai. Dengan ibu kota baru di Kaltim dia menginginkan ada perbaikan perhatian pemerintah pusat. “Selama ini kan hanya terfokus ke Pulau Jawa,” imbuhnya. (rdh/rom/k8)    

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X