TANA PASER - Wakil Bupati Paser Kaharuddin menyoroti minimnya pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor sarang burung walet. Padahal bisnis ini sangat menjamur di Kabupaten Paser. Dari 10 kecamatan, 139 desa dan 5 kelurahan, hampir seluruhnya memiliki gedung sarang burung walet.
" Tapi faktanya apa, berapa PAD yang masuk ke daerah kita. Ini yang harus ditingkatkan lagi pengawasan dan aturannya oleh dinas terkait. Jangan sampai kita terus mengekspor barang ini ke luar daerah sampai luar negeri, tapi daerah tidak mendapatkan hasilnya," ujar Kaharuddin saat kegiatan bimbingan teknis pengelolaan dan pencucian sarang burung walet belum lama ini di Pendopo Bupati.
Pemilik usaha ini di Paser selama ini selalu berdalih jika masa panen dengan menyebut hasil yang di dapat kecil dan harganya fluktuatif di pasaran. Penarikan pajaknya di Paser tidak sebanding dengan jumlah sarang yang ada.
" Semoga melalui bimtek ini, kesadaran pengusaha dan pemilik walet dapat ditingkatkan," kata mantan ketua DPRD Paser itu.
Terpisah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Paser, Wagimin menyebut pajak sarang burung walet sejak 2017 sudah disahkan Peraturan Daerahnya. Perlahan dari dua tahun terakhir ada peningkatan kendati tidak terlalu besar. Pada 2017 ada Rp 10 juta dan 2018 ada Rp 20 juta.
" Memang cukup sulit menghitung besarannya tiap gedung milik pengusaha dan tidak semua pengusaha mau terbuka. Diharapkan ada asosiasi khusus yang membawahi para pengusaha ini agar pemerintah lebih mudah mendata dan menagihnya," tutur Wagimin. (/jib)
