JAKARTA– Aparat kepolisian bersama TNI dan seluruh komponen masyarakat di Papua maupun Papua Barat terus berusaha mendinginkan situasi. Walau masih ada potensi gangguan, pelan-pelan aktivitas masyarakat sudah kembali normal. Sejalan dengan itu, proses hukum terhadap orang-orang yang diduga berada dibalik kerusuhan juga terus berjalan. Baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjenpol Dedi Prasetyo menyampaikan, instansinya terus mendalami keterangan dan informasi dari semua tersangka. Di Papua, Papua Barat, maupun Surabaya. ”Polri masih melakukan mapping, pendalam terhadap aktor intelektual di balik kerusuhan tersebut,” terang dia kemarin (6/9). Mereka melakukan itu untuk mendapatkan fakta utuh terkait dengan desain yang dibuat untuk membuat kerusuhah.
Sebagaimana disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Dedi menyatakan bahwa ada dugaan yang keterlibatkan pihak-pihak di luar negeri dalam mendesain kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Target mereka tidak lain adalah agenda internasional. Termasuk di antaranya sidang umum PBB yang akan dilaksanakan di Amerika Serikat. ”Mereka setting, memunculkan isu-isu tentang Papua. Isu tentang HAM, isu tentang kerusuhan,” ujarnya.
Tidak hanya itu, isu terkait rasisme yang memicu aksi massa berujung rusuh di Papua dan Papua Barat juga menjadi sasaran. Dedi juga menyampaikan, pihak-pihak yang berada di balik kerusuhan Papua dan Papua Barat sudah punya agenda sampai 1 Desember mendatang. Untuk itu, pihaknya harus tetap awas dan waspada. ”Polri juga tidak harus terburu-buru,” ungkap jenderal bintang satu tersebut.
Bersama instansi lain yang juga terlibat dalam penanganan persoalan di Papua, Polri akan berhati-hati. Mereka juga bakal terus mencari fakta hukum untuk memproses hukum para tersangka. ”Pak Kapolri sudah menegaskan akan mengungkap secara tuntas terhadap kerusuhan Papua,” terang dia. Apabila tidak diungkap, bukan tidak mungkin peristiwa serupa kembalu terulang. Polri tidak ingin itu terjadi.
Sebab, yang dirugikan bukan hanya masyarakat. Banyak pihak turut dirugikan atas kerusuhan yang terjadi. Untuk itu, Mabes Polri belum memastikan kapan pasukan tambahan dari luar Papua serta Papua Barat ditarik. ”Tergantung pada dinamika di sana,” imbuhnya. Keberadaan mereka juga didukung oleh pasukan dari TNI. Selain memastikan keamanan, seruan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi juga terus disampaikan.
Kapolri bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berdialog langsung dengan masyarakat Papua. Mereka sudah melaksanakan deklarasi damai di Jayapura. Dalam kesempatan itu, Hadi menekankan pentingnya menjaga Bhineka Tunggal Ika. ”Mari perkuat semangat kebersamaan, persatuan, dan kesatuan dalam merajut Bhineka Tunggal Ika,” kata mantan KSAU tersebut.
Dalam deklarasi damai itu, ada empat poin penting yang disepakati bersama masyarakat Papua. Yakni menjaga kesatuan dan persatuan di Tanah Papua. Kemudian hidup berdampingan, rukun, dan damai. Serta bersepakat untuk tidak terpengaruh isu-isu tidak benar. Terakhir, melalui deklarasi itu semua pihak sepakat menolak kelompok radikal dan kelompok separatis di Tanah Papua. (syn/)
