BALIKPAPAN–Rencana Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) membuka Universitas Indonesia (UI) cabang Kaltim ditentang. Sebaliknya, wakil rakyat asal Kaltim di Senayan–sebutan gedung DPR di Jakarta–meminta pemerintah pusat untuk membenahi kampus lokal di Benua Etam.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian merespons kebijakan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir yang berencana membuka cabang UI di Kaltim. Rencana itu dilakukan sebagai respons perpindahan ibu kota negara ke provinsi ini.
Menurut Hetifah, daripada membuka cabang kampus ternama seperti UI, lebih baik Kemenristekdikti memperkuat perguruan tinggi lokal. Dengan memperkuat kampus di Kaltim, diharapkan lebih banyak perguruan tinggi di Indonesia menjadi lebih baik.
“Saya menerima aspirasi dari masyarakat Kaltim yang berharap bahwa yang terpenting adalah memperkuat perguruan tinggi lokal,” ucap Hetifah dalam rapat Komisi X DPR RI dengan Kemenristekdikti di Gedung DPR RI.
Legislator asal Kaltim itu meminta Menristekdikti mempertimbangkan mengubah status perguruan tinggi swasta di Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi negeri. “Ada Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta). Statusnya masih swasta. Dosennya ingin dan perlu beasiswa. Mereka ini bisa kita perkuat, mungkin statusnya dijadikan negeri,” lanjut politikus Golkar itu.
Selain itu, Hetifah meminta Menristekdikti untuk menerima permohonan Universitas Mulawarman (Unmul) di Samarinda untuk membuka Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. “Karena ini sudah banyak lulusan dan jadi jurusan yang banyak diminati,” sebutnya.
HIBAHKAN ASET
Pemindahan ibu kota baru ke Kaltim benar-benar dimanfaatkan Rizal Effendi. Setelah menyodorkan wacana kelanjutan proyek reklamasi, awal pekan ini, wali kota Balikpapan itu mengambil peluang bakal terjadinya migrasi lebih sejuta aparatur sipil negara (ASN).
Untuk itu, Senin (2/9), Pemkot Balikpapan melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Aula Kantor Wali Kota. Isinya terkait hibah lahan 3 hektare di sekitar area Balikpapan Tennis Stadium di Jalan Letkol Pol HM Asnawi Arbain, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, kepada pemerintah pusat. “Ini untuk pembangunan gedung assessment center ASN,” kata Rizal.
Dengan gedung ini, bisa menghemat biaya jika dilakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi ASN di lingkungan Pemkot Balikpapan. Tak perlu lagi ke luar daerah. Tak hanya itu, dengan adanya gedung ini, ASN dari luar daerah akan datang ke Kota Beriman untuk melaksanakan diklat.
“Balikpapan yang akhirnya dapat pendapatan. Dari penginapannya. Dari makanannya. Mereka belanja di sini. Makanya kami semangat hibahkan lahan ini agar cepat dibangun,” beber Rizal.
Apalagi, kata dia, sukses-tidaknya pembangunan di ibu kota baru di Kaltim bergantung pada kondisi kota penyangga seperti Balikpapan. Terutama dalam menyiapkan sumber daya manusia. “Nanti hampir semua kegiatan ada di Balikpapan,” ucapnya.
Jadi, ASN khususnya di Balikpapan harus meningkatkan dua hingga tiga kali lipat kualitas dan kemampuan mereka menjadi abdi negara. Karena itu, ada rencana Rizal untuk mengirimkan para camat dan lurah untuk magang di daerah penyangga ibu kota negara, Jakarta. “Misal Bekasi, Depok, dan Tangerang. Jadi, mereka (camat dan lurah) tahu bagaimana memahami kultur ibu kota,” ucapnya.
Dia sudah meminta kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk belajar. Membentuk tim, baik di tingkat pemerintahan maupun tingkat kota. Untuk menemukan formulasi tepat agar Balikpapan benar-benar siap menyambut ibu kota baru. “Ketergantungan terhadap Balikpapan akan tinggi. Kemudian ada persoalan ledakan penduduk,” ujarnya.
Antisipasi perlu dilakukan. Rizal ingin warga Balikpapan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota baru. Dia menginginkan masyarakat membentuk sebuah kultur yang bisa menyesuaikan perubahan yang ada. “Jangan sampai justru warga Balikpapan termarjinalkan,” sebutnya.
