JAKARTA-Sikap tegas menolak lagi-lagi digaungkan oleh Koalisi Kawal Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemilihan Korupsi (KPK). Nama bermasalah dengan rekam jejak buruk membuat mereka kecewa kepada panitia seleksi (pansel). Tidak heran, tuntutan koalisi juga keras. Mereka meminta supaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencoret nama-nama yang diduga memiliki persoalan integritas agar nama mereka tidak sampai kepada DPR.
Kurnia Ramadhana, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) yang juga aktif di Koalisi Kawal Capim KPK menyatakan, pencoretan nama capim diduga bermasalah bisa diteruskan dengan mendengar masukan dari berbagai pihak. “Presiden perlu mempertimbangkan masukan dari para tokoh dan masyarakat terkait dengan integritas yang dimiliki oleh capim KPK,” ungkap dia kemarin (3/9).
Menurut Kurnia, keadaan saat ini sudah mendesak. Sehingga bukan hanya evaluasi kinerja pansel yang jadi prioritas. Menghapus nama-nama capim dengan catatan kurang baik juga sangat penting. “Jika ada yang mempunyai catatan (negatif), maka itu harus dicoret dan presiden bisa mengambil nama-nama yang lain,” ujarnya. Nama lain yang dimaksud oleh Kurnia bisa berasal dari beberapa opsi.
Misalnya, presiden melihat kembali ratusan pendaftar yang ikut ambil bagian dalam seleksi capim KPK. “Yang benar-benar kompeten dan presiden bisa mengambil nama itu,” imbuh Kurnia. Selain itu, dia menilai sangat mungkin juga bila presiden mendengar masukan dari publik terkait nama-nama yang diperlukan untuk memimpin KPK pada periode kepemimpinan 2019 – 2023.
Walau sudah menyerahkan tugas seleksi capim KPK kepada pansel, Kurnia menyebut bahwa presiden tetap pemegang mandat paling tinggi. Karena itu, bukan hal mustahil bila presiden mengoreksi nama-nama yang sudah diserahkan kepada presiden. “Sembari mengevaluasi total kinerja dari Pansel Capim KPK,” bebernya. Menurut Koalisi Kawal Capim KPK, pansel gagal menyaring capim yang punya integritas dalam pemberantasan korupsi.
Buktinya tidak lain adalah nama bermasalah yang juga punya rekam jejak buruk. Harapannya, ada perubahan sebelum presiden menyerahkan sepuluh nama capim KPK kepada DPR. Jika tidak dan masih ada nama bermasalah dalam jajaran lima pimpinan KPK terpilih, dia menyatakan, eksekutif maupun legislatif di Tanah Air tidak punya visi pemberantasan korupsi yang jelas. “Iya, itu menunjukkan iktikad tidak baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kurnia menyampaikan bahwa dorongan publik sudah sangat besar. Selain Koalisi Kawal Capim KPK yang terdiri puluhan organisasi, banyak tokoh juga sudah menyampaikan sikap mereka. Bahkan, tidak sedikit pegawai KPK yang tergabung dalam Wadah Pegawai (WP) KPK menolak capim bermasalah. “Penting bagi presiden agar dapat mendengar seruan publik yang merasa ada persoalan serius,” ujar Kurnia.
Bila perlu, sambung dia, presiden bertemu dengan KPK untuk mendengar informasi secara langsung terkait sepuluh nama yang sudah diserahkan oleh pansel. Mengingat, pansel sempat menolak bertemu KPK saat lembaga super bodi berniat menjelaskan beberapa poin penting terkait 20 capim yang saat ini sudah mengerucut menjadi sepuluh nama. “Bagaimana pun KPK harus diletakkan sebagai pihak yang paling berkepentingan,” tegasnya.
Kekecewaan terhadap hasil seleksi capim KPK juga disampaikan oleh mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas. Dia menyampaikan bahwa sebagai masyarakat sipil yang juga pernah jadi pimpinan KPK, dirinya kecewa berat terhadap pansel. Dia menilai pansel tidak peka terhadap aspirasi masyarakat dan pegawai KPK. “Ada beberapa nama yang jelas tidak sesuai dengan independensi KPK (lolos sampai presiden),” ungkap dia.
Dengan kondisi saat ini, Busyro menyampaikan bahwa tanggung jawab hasil seleksi pansel kini berada di tangan presiden. Mantan pimpinan KPK lainnya, Erry Riyana Hardjapamekas (ERH) berpandangan lain. Dia menyebut, saat ini nyaris mustahil presiden mengoreksi hasil seleksi capim KPK yang sudah diserahkan oleh pansel. Sebab, pansel merupakan orang-orang pilihan yang diberi kepercayaan penuh oleh presiden.
Karena itu, ERH menilai kecil kemungkinan presiden mengganti nama-nama capim yang sudah diterima dari pansel. “Karena sesuai UU, presiden hanya meneruskan kepada DPR. Maksudnya agar presiden tidak melakukan intervensi,” jelasnya. Yang bisa dilakukan saat ini menunggu proses uji dan kelayakan di DPR. “Salurkan masukan rasional dan faktual tentang rekam jejak integritas dan kinerja para calon kepada Komisi III DPR,” tambah dia.
Di tengah polemik pemilihan capim KPK, pegawai internal institusi tersebut berupaya untuk tetap bisa fokus pada tugas mereka. Namun, kekhawatiran akan menurunnya kepercayaan dari masyarakat juga semakin membesar. Mereka khawatir jika capim bermasalah akhirnya naik menjadi pimpinan, bakal membuat kinerja lembaga antirasuah itu terganggu.
Kekhawatiran itu disampaikan Wadah Pegawai KPK kemarin. Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap menjelaskan, saat ini memang para pegawai masih bekerja seperti biasanya. Namun, jika dilihat dari jumlah penyidikan sehari kemarin, jumlahnya cukup menyusut dibandingkan hari-hari sebelumnya. Yang biasanya mencapai belasan hingga sekitar 20 kasus disidik, kemarin hanya ada delapan kasus.
Pegawai sudah mengambil ancang-ancang jika capim bermasalah berhasil tembus ke lembaga tersebut. Beberapa perubahan kemungkinan akan terjadi, seperti yang sudah disampaikan para calon dalam uji publik pekan lalu.
Misalnya dengan mengubah pendekatan penanganan kasus dengan memanggil terduga alih-alih operasi tangkap tangan (OTT). “Kalau capim yang bermasalah terpilih, otomatis bisa memengaruhi kinerja kita. Trust pegawai kepada pimpinan juga akan menurun,” terang Yudi.
