Lokasi pusat pemerintahan RI di Penajam Paser Utara (PPU) masih belum diungkap Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Namun, ada beberapa kemungkinan.
PENAJAM-Teka-teki titik lokasi yang menjadi pusat pemerintahan ibu kota negara (IKN) di Kecamatan Sepaku, PPU masih belum terkuak. Publik hanya bisa menerka desa atau kelurahan mana yang akan menjadi lokasi dibangunnya Istana Negara. Pasalnya ada 11 desa dan 4 kelurahan di kecamatan yang didominasi warga transmigran asal Pulau Jawa itu.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sempat memberikan kisi-kisi mengenai lokasi yang menjadi titik pusat pemerintahan di Kecamatan Sepaku. Yakni lahan warga dan pemerintah yang di antaranya masuk kawasan hutan lindung.
Jika menilik kawasan hutan produksi yang memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) di PPU seluas 164.975,81 hektare. Tersebar di Kecamatan Sepaku, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Penajam.
Lahan seluas itu dikuasai enam perusahaan swasta dan satu badan usaha milik negara (BUMN). Yakni PT Belantara Subur, PT Balikpapan Wana Lestari (PT Balikpapan Forest Industri), PT ITCI Hutani Manunggal (IHM), PT ITCI Kartika Utama (ITCIKU), PT Greaty Sukses Abadi (GSA), dan PT Fajar Surya Swadaya (FSS).
Sedangkan IUPHHK yang dipegang BUMN, yakni PT Inhutani I (Unit Batu Ampar – Mentawir). “IUPHHK paling luas di PPU adalah PT IHM. Dengan luasan 41.219,97 hektare,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kabag Perekonomian Setkab PPU Sonny Wijaya kepada Kaltim Post, kemarin (3/9).
Berdasarkan peta IUPHHK hutan alam (IUPHHK-HA) maupun IUPHHK hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI), ada empat perusahaan yang memegang IUPHHK di Sepaku. Yakni PT ITCIKU yang merupakan perusahaan milik Hashim Djojohadikusumo, adik Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dengan luas 36.251,46 hektare.
Lahannya berada di Desa Bumi Harapan (Sepaku Empat), Kelurahan Pemaluan, dan Desa Bukit Raya (Sepaku I). Lalu IUPHHK dari PT IHM meliputi Desa Bukit Raya, Desa Karang Jinawi, Kelurahan Pemaluan, dan Desa Bumi Harapan, serta Kelurahan Sepaku.
Begitu pula IUPHHK PT Inhutani I (Unit Batu Ampar – Mentawir) berada di Kelurahan Mentawir menguasai lahan 10.457,28 hektare. Sedangkan PT Balikpapan Wana Lestari di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku dan sebagiannya masuk Kelurahan Riko dan Desa Bukit Subur di Kecamatan Penajam.
Sementara PT Belantara Subur memiliki IUPHHK di Desa Bukit Subur, Kelurahan Sepan dan Kelurahan Sotek di Kecamatan Penajam. Kemudian PT GSA dan PT FSS memiliki IUPHHK di wilayah Kecamatan Waru. Meliputi Kelurahan Waru, Desa Sesulu, dan Desa Apiapi.
Dari data tersebut, lahan IUPHHK yang dikuasai PT Inhutani I (Unit Batu Ampar – Mentawir) dan PT IHM-lah yang berbatasan langsung dengan Kutai Kartanegara (Kukar). Luasan IUPHHK dari dua perusahaan di wilayah Kabupaten Benuo Taka itu mencapai 51.677,25 hektare. Sehingga memenuhi syarat untuk luasan lahan tahap awal pemindahan IKN.
Bila teori tersebut benar, itu akan memecahkan spekulasi kemungkinan pusat pemerintahan berada di luar Sepaku atau di Samboja. Dengan kata lain, fokus pemerintah dalam memetakan lahan untuk keperluan Istana Negara kini berada di Sepaku.
“Tapi untuk lokasinya, Pemkab PPU tidak mengetahui secara spesifik. Namun, dari informasi yang disampaikan kepala Bappenas, lokasi ibu kota negara adalah di tanah milik negara,” imbuh Kepala Sub Bagian (Kasubag) Administrasi Sarana Prasarana Bagian Ekonomi Setkab PPU itu.
