PENAJAM- Anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bakal membengkak. Pasalnya Pemerintah Pusat bakal menaikkan dua kali lipat iuran untuk peserta PBI APBD untuk kelas III. Dari Rp 25 ribu menjadi Rp 42 ribu, terhitung sejak Agustus 2019.
Keputusan itu setelah rapat kerja (raker) gabungan antara Pemerintah dengan Komisi IX dan Komisi XI DPR pada Senin (2/9) kemarin. Hasilnya iuran kelas III untuk kelompok PBI pusat dan daerah menjadi per jiwanya adalah Rp 42 ribu per bulan. Namun demikian, Pemkab PPU yang sudah mengalokasikan anggaran untuk program jaminan kesehatan tersebut, masih menunggu regulasi resmi mengenai keputusan tersebut. “Kami belum bisa menindaklanjuti secara tataran administrasi. Dalam rangka penyesuaian premi tersebut. Karena belum ada keputusan resmi dari Pusat,” kata Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Tohar saat ditemui Kaltim Post, Senin (2/9) kemarin.
Pada tahun ini, Pemkab PPU telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20,3 miliar untuk program PBI APBD. Di mana Pemkab PPU menanggung iuran kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat Kabupaten PPU untuk fasilitas kesehatan kelas III. Hingga 1 Juli 2019 sudah ada 56.398 jiwa masyarakat PPU yang telah terdaftar dalam program PBI APBD. Yang telah dibayarkan sejak Maret 2019 lalu. “Alokasi PBI APBD tahun 2019 ini, kami anggarkan untuk 73 ribu warga. Sehingga masih ada cadangan, kalau memang diberlakukan dalam kurun waktu akhir tahun anggaran 2019,” ungkapnya.
Ia pun meminta kepada BPJS Kesehatan cabang Balikpapan untuk tidak menumpuk tunggakan iuran kepesertaan mandiri yang beralih menjadi peserta PBI APBD. Pasalnya tunggakan akan terus bertambah. Di mana pada Maret lalu jumlah tunggakan kepesertaan mandiri yang beralih menjadi PBI APBD sebesar Rp 3,7 miliar. Dan bertambah menjadi Rp 4,7 miliar pada pertengahan tahun 2019. “BPJS jangan menumpuk utang orang yang tidak mampu membayar iuran peserta mandiri. Harus dikonfirmasui, mau lanjut atau tidak. Kalau tidak, sebaiknya dihentikan. Dan dialihkan menjadi peserta PBI APBD,” pesan dia.
Mengenai anggaran yang akan dialokasikan untuk program PBI APBD tahun 2020, pihaknya akan menyesuaikan dengan jumlah iuran fasilitas kesehatan kelas III nanti. Menyesuaikan jumlah peserta PBI APBD yang telah ditanggung iurannya pada 2019 selama setahun. Yang akan ditambah dengan kemungkinan cadangan peserta PBI APBD yang baru didaftarkan pada tahun 2020. Sehingga, anggaran untuk program PBI APBD tahun 2020 bisa melonjak dua kali lipat. Dari tahun ini, sebesar Rp 20,3 miliar menjadi Rp 40,6 miliar pada tahun depan. “Sangat tergantung dengan besaran iurannya nanti. Pendekatannya seperti itu,” tandasnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Pusat akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk seluruh kelas dan kelompok tetap naik pada 1 Januari 2020. Iuran untuk kelas I per jiwanya akan naik dua kali lipat. Dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribuper bulan per jiwa. Sedangkan iuran kelas II per orangnya, akan naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu per bulan. Dan iuran kelas III per jiwanya, akan naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu per bulan per jiwa. Untuk PBI APBN (pusat) dan PBI APBD (daerah), yang iuran sebelumnya per jiwanya Rp 23 ribu menjadi Rp 42 ribu per bulan. Tujuan menaikkan iuran ini, untuk menutupi defisit keuangan BPJS Kesehatan. Yang diproyeksi hingga akhir tahun ini sebesar Rp 32,84 triliun. (*/kip)
