JAKARTA– Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) sudah mengerucut menjadi sepuluh nama. Senin (2/9) Panitia seleksi (pansel) menyerahkan sepuluh nama tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Nama-nama itu juga sudah dibuka kepada publik. Kritik kembali bermunculan lantaran masih ada nama yang dinilai bermasalah lolos ke tangan presiden.
Ketua Pansel capim KPK Yenti Ganarsih kemarin mengumumkan 10 nama itu usai menyerahkannya kepada presiden. Ke-10 orang itu adalah Alexander Marwata, Firli Bahuri, I Nyoman Wara, johanes Tanak, dan lili Pintauli Siregar. Kemudian ada Luthfi K JAyadi, Nawawi Pomolango, Nurul Gufron, Roby Arya, dan terakhir Sigit Danang Joyo (lihat grafis).
Johanis Misalnya, merupakan Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) Kejaksaan Agung. Sementara, Firli adalah Kapolda Sumatera Selatan berpangkat Irjen, serta pejabat dari Sekretariat Kabinet Roby Arya Brata. ”Secara umum kinerja pansel cukup lumayan meski tidak memuaskan karena masih menyisakan beberapa orang yang mengandung masalah,” terang Direktur Indonesian Legal Roundtable Erwin Natosmal Oemar kepada Jawa Pos.
Sebagai capim berlatar belakang anggota Polri, Firli bukan orang baru di KPK. Dia pernah diberi mandat sebagai Deputi Penindakan di Lembaga antirasuah itu. Namun, dia kembali ditarik oleh Korps Bhayangkara dengan bayang-bayang kasus dugaan pelanggaran etik yang belum tuntas. Sedangkan dua nama lain yakni Johanis Tanak dan Roby Arya Brata menjadi sorotan setelah menjalani wawancara terbuka.
Mereka sempat mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait operasi tangkap tangan (OTT) serta penindakan korupsi di kepolisian maupun kejaksaan. Menurut Erwin, nama-nama bermasalah seharusnya tidak lolos sampai presiden. Selain itu, dia menilai ada nama-nama lain yang juga cukup mengejutkan. Misalnya Nawawi Pomolango dan Sigit Danang Joyo. ”Mengejutkan dalam artian cenderung negatif,” imbuhnya.
Erwin menjelaskan bahwa kedua nama itu sangat jarang terdengar berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi. ”Tiba-tiba lolos pada tahap akhir,” kata dia. Bahkan, mengalahkan nama-nama lain termasuk pimpinan KPK saat ini. Baik Laode M. Syarif maupun Basaria Panjaitan. Sebagai salah seorang pegiat antikorupsi yang concern mengawal isu-isu KPK, Erwin berharap besar presiden tidak memilih nama-nama bermasalah.
Gelombang dorongan supaya Presiden Joko Widodo tidak sembarangan memilih capim KPK dari puluhan guru besar juga terus mengalir. Menjelang penyerahan sepuluh nama oleh pansel kemarin, puluhan guru besar yang tergabung dalam Guru Besar Antikorupsi menyampaikan surat kepada presiden. Mereka menekankan agar capim KPK yang dipilih benar-benar tidak punya catatan rekam jejak buruk.
Kepada Jawa Pos, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hariadi Kartodihardjo membeberkan latar belakang penyampaian surat kepada presiden. ”Untuk memastikan bahwa keputusan presiden nanti, terhadap calon (pimpinan KPK) yang masuk ada dua pertimbangan,” jelasnya. Pertama integritas, kedua rekam jejak atau track record. Itu penting lantaran lima pimpinan KPK ke depan punya tantangan berat.
Hariadi menyebutkan, pencegahan dan penindakan menjadi pekerjaan besar yang harus dilaksanakan oleh pimpianan KPK berikutnya. Khususnya terkait pemberantasan korupsi di daerah. Juga yang berhubungan dengan sumber daya alam. ”Kami ingin pastikan bahwa yang terpilih itu berdasarkan kriteria tadi,” imbuhnya. Jangan sampai, presiden keliru mengambil langkah yang berdampak besar terhadap KPK di masa depan.
Penyampaian surat kepada presiden, lanjut dia, disampaikan melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Dia memastikan, langkah yang diambil oleh Guru Besar Antikorupsi tanpa tekanan dari pihak mana pun. Mereka murni ingin yang terbaik bagi KPK dan masyarakat luas. ”Suara ini penting bagi masa depan pengendalian korupsi di Indonesia,” terang Hariadi.
Sebelum puluhan Guru Besar Antikorupsi menyampaikan suara, banyak pegiat antikorupsi yang juga menyatakan sikap mereka secara terbuka. Tidak hanya itu, sejumlah tokoh seperti Shinta Nuriyah dan Buya Syafii Maarif ikut hadir di Gedung Merah Putih KPK untuk menyampaikan pandangan mereka. Dukungan untuk lembaga antirasuah juga muncul dari PP Muhammadiyah dan PBNU.
Seluruhnya sepakat bahwa KPK harus dipimpin oleh orang yang berintegritas. Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku senang lantaran banyak pihak peduli kepada institusi yang dia pimpin. ”Jadi, KPK mengajak semua pihak untuk tetap mengawal dan menunggu sepuluh nama yang diajukan presiden pada DPR secara resmi,” terang dia. Agus tidak menapik kritik terhadap proses seleksi capim KPK.
Namun demikian, sepuluh nama sudah disampaikan kepada presiden kemarin. Presiden, lanjut dia, juga sudah meminta supaya pihak-pihak yang selama ini memberi masukan dan mengoreksi proses seleksi tidak berhenti. ”Bahkan disebutkan juga kita tidak perlu tergesa-gesa agar yang diserahkan presiden ke DPR adalah calon yang layak untuk dipilih oleh DPR,” beber Agus.
Sebagai sumbangsih dalam proses seleksi capim KPK, Agus menyatakan bahwa pihaknya sudah membentuk tim penelusur rekam jejak. Penelusuran yang dilakukan tim itu juga sudah diserahkan kepada pansel. Walau banyak capim yang punya rekam jejak bagus, Agus mengakui ada juga capim yang punya catatan kurang memuaskan. Misalnya terkait ketidakpatuhan melapor LHKPN, dugaan pelanggaran etik, serta dugaan penerimaan gratifikasi.
Tidak hanya itu, tim KPK juga menemukan ada capim yang diduga melakukan perbuatan menghambat kerja pemberantasan korupsi. Dia memastikan, penelusuran rekam jejak itu dapat dipertanggungjawabkan metode maupun hasilnya. ”Bahkan KPK juga telah mengundang panitia seleksi untuk melihat bukti-bukti pendukung jika memang dibutuhkan,” bebernya.
