Lahan di Benua Etam harus mampu menghasilkan produk pertanian yang bisa mencukupi perut 1,5 juta orang yang akan pindah ke ibu kota baru.
BALIKPAPAN–Selain infrastruktur dan keandalan energi di ibu kota negara (IKN) baru, pasokan pangan turut jadi perhatian. Memastikan kebutuhan beras aman, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman datang ke Balikpapan. kemarin (30/8). Dia menggelar focus group discussion bersama Gubernur Isran Noor dan Pangdam VI/Mulawarman Mayjen Subiyanto.
Mentan memastikan Kaltim sebagai ibu kota negara disusun sebagai wilayah mandiri pangan. Pekerjaan rumah yang saat ini harus segera diselesaikan adalah menutupi kekurangan beras 60 ribu ton untuk penduduk yang akan pindah pada 2024. Untuk diketahui, sebanyak 1,2 juta aparatur sipil negara (ASN) akan pindah ke IKN. Yakni di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
"Itu setara lahan 10 ribu hektare," kata Amran, Jumat (30/8) malam, setelah kegiatan FGD strategi pengembangan kawasan penyangga kemandirian pangan ibu kota negara di Kaltim, di Hotel Grand Tiga Mustika Balikpapan. Kaltim disebutnya siap. Apalagi dalam FGD, Gubernur Kaltim Isran Noor menyebut telah menyiapkan 50 ribu hektare lahan di sejumlah kabupaten yang merupakan lumbung padi. Jadi sesuai dan searah dengan rencana kementerian.
"Akan kami kirim segera 10 ekskavator untuk menyiapkan lahannya," tegasnya. Dia ingin 10 kabupaten kota di Kaltim dibuat kluster. Masing-masing daerah akan menjadi penyedia komoditas khusus. Misalnya ada kota yang menyuplai daging ayam, kota lain menyuplai daging sapi. Lalu ada kabupaten yang fokus bawang.
"Geografis Kaltim cocok. Ahli kami sudah turun, dan menyebut lahannya cocok untuk hortikultura," katanya.
Menteri asal Sulawesi Selatan ini juga menyebut tak menutup kemungkinan penggunaan lahan bekas tambang batu bara sebagai kawasan pertanian. Namun perlu waktu untuk uji coba dan mencocokkan tanaman apa yang bisa ditanam di bekas tambang itu. "Ya nanti dilihat seperti apa pemanfaatan lahannya," ungkap dia. Menghadapi pemindahan ibu kota negara, Kaltim perlu menyiapkan strategi pemenuhan pangan. Lahan di Benua Etam harus mampu menghasilkan produk pertanian yang bisa mencukupi perut 1,5 juta orang yang akan pindah ke ibu kota baru.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Isran Noor tidak memungkiri salah satu persoalan yang dihadapi pemprov adalah alih fungsi lahan. Dari penghasil pangan menjadi bangunan beton. Ditanya soal apakah dia akan melakukan upaya untuk mencegahnya, disebut telah ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. "Tapi kita kan tak bisa mencegah. Mereka punya hak konstitusi. Kalau lahan itu rata-rata milik pribadi. Akhirnya UU ini banyak dilanggar," kata Isran di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Jumat (30/8) malam.
Isran mencontoh Pulau Jawa yang banyak lahan yang sebelumnya menjadi lumbung padi berubah menjadi kawasan industri atau permukiman. Kondisi ini sama seperti di Kaltim. Tapi dia menegaskan akan mengatur soal perwilayahan kawasan. Seperti khusus untuk pangan, permukiman, dan industri. Khusus untuk pangan disesuaikan dengan potensi komoditas yang dihasilkan.
"Seperti di Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, termasuk Penajam Paser Utara itu komoditasnya padi," sebutnya.
Soal mulai meningkatnya harga tanah akibat pengumuman ibu kota baru di PPU dan Samboja karena ulah spekulan, Isran tak menggubrisnya. "Biar saja mereka itu. Enggak apa-apa kalau mau rugi," ujarnya. (/rdh/riz/k8)
