PENAJAM- Jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diproyeksi bakal mencapai setengah juta atau 500 ribu jiwa hingga 2024. Seiring rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke wilayah Kabupaten Kabupaten Benuo Taka. Pasalnya pemindahan IKN itu, bakal menjadi magnet bagi masyarakat luar Kaltim, untuk melakukan urbanisasi ke Kabupaten PPU.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten PPU Suyanto. Dia menyebut perpindahan penduduk ke Kabupaten PPU bakal dimulai pada akhir 2020 mendatang. “Kalau sekarang belum kelihatan. Karena masyarakat juga masih terus memantau perkembangan terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ini,” kata dia saat ditemui Surat Kabar Harian (SKH) ini saat ditemui (30/8).
Dia mengungkapkan saat ini jumlah penduduk Kabupaten PPU hingga Agustus tahun 2019, sebanyak 172.867 jiwa. Dengan jumlah penduduk pria sebanyak 89.643 jiwa dan penduduk wanita sebanyak 83.224 jiwa. Sebaran terbanyak masih di Kecamatan Penajam dengan jumlah penduduk sebanyak 83.177 jiwa. Sementara Kecamatan Sepaku yang bakal didaulat sebagai IKN di wilayah Kabupaten PPU, sebanyak 35.480 jiwa. “Jadi belum ada pertambahan yang signifikan. Karena pengumuman wilayah PPU masuk sebagai Ibu Kota Negara, baru-baru ini,” ucapnya.
Sebelumnya Kabupaten PPU tampaknya tak dilirik sebagai tempat untuk bermukim. Selama tiga tahun terakhir pertambahan penduduk hanya sekitar 500 orang. Bahkan 2017, jumlah penduduk Kabupaten Benuo Takahanya bertambah 170 orang. Berdasarkan data Disdukcapil Kabupaten PPU, selalu surplus penduduk yang masuk. Lonjakan penambahan penduduk terbanyak terjadi pada periode 2013 dan 2014. Pada 2013, ada penambahan 1.151 penduduk selama setahun. Meningkat sedikit pada 2014. Tercatat 1.175 penduduk luar yang telah mengurus identitas menjadi warga Kabupaten PPU. Jadi, jumlah warga yang masuk tercatat 3.536 orang.
Sedangkan warga yang keluar 2.361 orang. Setelah itu, penambahan penduduk baru yang masuk ke PPU tak pernah menembus angka seribu orang. Pada 2016, hanya ada penambahan 636 orang. Lantas yang paling kecil pada 2017. Jumlah pertambahan penduduk PPU hanya sebanyak 170 orang.
Minimnya penambahan penduduk ini, menurut Suyanto karena warga yang masuk hanya yang ditugaskan untuk bekerja di PPU tidak mengurus dokumen kependudukan. Sebaliknya masih mengantongi kartu kependudukan dari daerah asal. Padahal, bekerja sudah belasan bahkan puluhan tahun di PPU. Bukan hanya pekerja yang bergerak di sektor swasta. PNS yang berdinas di Pemkab PPU juga diduga masih banyak yang belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP) PPU. Bahkan, ditengarai pula ada dari kalangan pejabat eselon II dan eselon III. Walaupun sebenarnya tidak ada regulasi yang melarang hal tersebut.
“Kemungkinannya seperti. Termasuk warga dari Balikpapan yang bekerja di PPU. PNS-nya juga banyak. Kalau pejabat eselon II dan III, kira-kira ada lebih 50 orang,” tandasnya. (*/kip)
