Sebanyak 68 ribu warga Kutim belum mendapatkan akses layanan medis dari BPJS Kesehatan.
SANGATTA–Persoalan ini telah dibahas dalam forum komunikasi pemangku kepentingan utama BPJS Kesehatan dan penyampaian hasil implementasi program Jamkesmas pekan lalu.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kutim Uce Prasetyo. Diperkirakan, saat ini 68.000 lebih masyarakat Kutim belum mendapatkan jaminan layanan kesehatan.
Menurut dia, hal itu disebabkan pemerintah belum memaksimalkan anggaran yang disediakan oleh pusat. Selanjutnya, anggota dewan dari Partai PPP tersebut, mengusulkan untuk membentuk tim dari berbagai OPD agar dapat memastikan perbaikan basis data terpadu (BDT).
"Harusnya anggaran dari pusat untuk jaminan kesehatan warga kurang mampu tersebut dapat terserap dengan baik," ungkapnya saat dikonfirmasi, belum lama ini.
Dia menjelaskan target capaian negara adalah 100 persen rakyat harus ter-cover BPJS Kesehatan. Di Kutim, katanya telah melakukan beragam upaya, hingga saat ini, pemkab telah berhasil mencapai sekira 78 persen.
"Berarti masih kurang 22 persen masyarakat belum punya jaminan kesehatan. Satu persen penduduk itu sekira 4.000 orang. Target kami ke depan bisa mengupayakan 95 pencapaian," katanya.
Untuk mencapai target tersebut, pihaknya akan menginventarisasi dan memilah latar belakang rakyat, yang meliputi aparat pemerintah seperti TK2D dan aparatur desa, serta penerima bantuan iuran (PBI) khusus masyarakat miskin.
"Itu semua akan didaftarkan. Cara lain untuk mencapai target, kami akan bersinergi dengan anggaran pusat, provinsi, dan kabupaten," ungkapnya.
Selain itu, dia menegaskan akan menggalakkan dan penegakan hukum bagi swasta dan perusahaan yang belum mendaftarkan karyawan dalam jaminan.
"Tinggal kesungguhan dan kekompakan tim, langkah pertama adalah mengoptimalkan anggaran dari pusat," jelas dia.
Targetnya, lanjut dia, menyesuaikan anggaran pusat yang telah diperuntukkan bagi 82 ribu jiwa. Untuk itu, tim akan terbentuk pada Agustus ini. Kemudian, 82 ribu jiwa tersebut dikali Rp 23 ribu dikali 12 bulan per tahun, hanya terserap 45 ribu jiwa. Masih ada anggaran untuk 37 ribu jiwa, namun harus berdasarkan BDT.
"Data pegawai TK2D yang harus didaftarkan sekira 4.000 jiwa, pun aparatur desa berkisar 140 desa dikali sembilan aparat kemudian dikali tiga, jadi sekira 3.750 jiwa. Semua ini bersumber dari APBD (ADD)," bebernya.
Selain itu, penargetan swasta yakni 10 ribu jiwa. Kemudian, PBI yang ditanggung pemda, menurut dia, sekira 19 ribu jiwa dengan anggaran sekira Rp 5,4 miliar per tahun.
