Kerusuhan yang terjadi di Papua tidak menyurutkan langkah pemerintah daerah untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional XX/2020. Ajang yang diselenggarakan empat tahun sekali itu dipastikan akan dibuka pada 20 Oktober tahun depan. Hanya saja dalam persiapannya, PB PON mengalami kendala besar terkait kesiapan venue untuk pertandingan. Sampai saat ini baru delapan venue yang siap digunakan dari 56 rencana pengadaan venue.
Padahal PON tinggal setahun lagi. Akibatnya pemerintah bersama PB PON Papua terus mengadakan rasionalisasi cabang olahraga. Dalam surat keputusan KONI Papua yang diterima Jawa Pos kemarin, ada 15 dari 47 cabor yang akan dipangkas. Surat tersebut tertanda Selasa, 27 Agustus lalu. Cabor yang diutamakan untuk tetap ada ialah cabor-cabor yang masuk kategori olimpiade, sementara yang masih jadi eksibisi bakal dihapuskan. Sebelum penyelenggaraan ini, rasanya belum pernah ada kejadian serupa. Biasanya cabor dihapuskan sebelum ada SK dari KONI Pusat. Sedangkan, SK itu telah diresmikan awal Mei lalu.
“Saya baru tahu soal ini. Yang jelas pernyataan resmi akan disampaikan oleh Gubernur Papua atau Kemenpora atau Presiden berkaitan dengan hal tersebut. Kalau ada surat-surat itu, kami belum tahu, ya,” jelas Plt. Kadispora Papua Alexander K. Y. Kapisa ketika dihubungi kemarin.
Saat dikonfirmasi, pihak Kemenpora juga belum bisa membenarkan SK yang sedang ramai diperbincangkan itu. Alasannya bukan pihak Kemenpora yang menerbitkan SK tersebut. “Kami juga belum menerima itu,” ujar Gatot S. Dewa Broto, Sekretaris Menpora.
Keputusan rasionalisasi cabor ini memang membuat resah seluruh peserta PON, bagaimana pun pembinaan di daerah sudah berjalan sekitar tiga tahun. Tidak ada yang ingin cabornya ditiadakan, karena, punya dampak besar terhadap nasib para atlet dari cabor terkait.
Sebagai penghubung antara pemerintah pusat dengan pemda Papua, Alex belum berani memastikan kapan SK resmi akan diajukan kepada Kemenpora. Pasalnya dia sendiri kesulitan untuk berkomunikasi dengan KONI Papua akibat dari matinya jaringan telekomunikasi di Jayapura.
“Saya pikir teman-teman wartawan harus memahami situasi dan kondisi Papua. Dari kemarin sampai kini kami belum bisa melakukan apa-apa. Jadi mungkin kita bersabar, ya, ada hal penting di depan yang harus ditata dulu,” ucap Alex.
Di sisi lain, Papua batal menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) yang rencananya akan digelar Oktober mendatang. Kedua event itu semula bakal dijadikan test event untuk mengecek kesiapan venue menyongsong PON.
Kemenpora bergerak cepat untuk mengatasi itu. Awalnya DKI Jakarta ditunjuk secara mendadak untuk menggelar kedua event tersebut, tetapi batal terjadi lantaran ketidaksanggupan menampung para atlet dalam waktu mepet.
“Jadi tetap di Jakarta, tetapi yang punya gawe Kemenpora sementara DKI ikut membantu terkait sarana prasarana,” kata Gatot. “Kami menghargai Papua. Jangan ganggu dengan beban yang berlebihan,” imbuhnya.
Pria berkacamata tersebut belum bisa memastikan jumlah cabor yang akan ditandingkan, antara 10 hingga 20 cabor saja. (feb)
