MANAGED BY:
JUMAT
13 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 30 Agustus 2019 13:44
Mayoritas PNS Ibukota Sudah Tua, Mereka Ngga Mau Repot..!!

Menpan RB: Jangan Menambah Ruwet Masalah

ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA- Salah satu Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Didi Supriyadi menanggapi santai rencana pemindahan PNS pusat ke ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut dia, PB PGRI tidak akan berkomentar lebih jauh karena kebijakan tersebut baru sebatas wacana. Sangat tidak elok bila menanggapinya dengan serius.

"Menurut hasil survei, 94 persen PNS pusat memilih pensiun dini bila mereka dipindahkan ke ibu kota baru. PB PGRI no comment, itu baru wacana, kecuali sudah ada putusan DPR RI," kata Didi kepada JPNN.com, Jumat (30/8).

Bila Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin membantah hasil survei tersebut, lanjutnya, patut dipertanyakan. Sebab, yang merasakan dampak pindah ibu kota baru adalah PNS. "Yang PNS kan? Bukan menpan-RB. Bagaimana menterinya tahu keinginan PNS-nya?" ujarnya.

Dia menyebutkan, saat ini jarang PNS pusat usianya di bawah 40 tahun. Mereka pasti berpikir kalau pindah sama saja merepotkan keluarga karena harus cari rumah dan sekolah lagi. "Kalau kemudian pemerintah bilang mau siapkan semua fasilitas termasuk perumahan untuk PNS, sudah saya duga sebelumnya. Mereka pasti jualan lagi dan lagi-lagi menguntungkan kelompok tertentu," tandasnya.

SETOP SURVEI

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengimbau lembaga-lembaga survei untuk tidak lagi menyurvei PNS terkait kebijakan pemindahan ibu kota. Kebijakan tersebut sudah final dan harus dijalankan PNS. "Setop itu survei-survei PNS dengan topik pindah ibu kota. Hasil survei itu bikin masalah baru dan suasana tidak tenang," kata Menteri Syafruddin, Kamis (29/8).

Dia menegaskan, semua aparatur harus memenuhi kontrak kerja yang sudah pernah diteken saat menjadi PNS, TNI/Polri. Di mana, mereka harus siap ditempatkan di mana dan kapan saja. Tidak boleh ada penolakan karena mereka adalah aparat negara.

"Kalau ada lembaga survei yang bilang 94 persen PNS menolak pindah, itu tidak benar. Faktanya, banyak yang tidak keberatan karena mereka tahu, itu konsekuensi dari pekerjaan. Kan, PNS itu perekat NKRI. Jadi harus siap bekerja di mana saja," tuturnya.

Agar suasana tenang dan kondusif, mantan Wakapolri ini kembali meminta agar tidak melakukan survei kepada PNS. Biarkan proses perpindahan PNS pusat ke ibu kota baru nanti berjalan baik.

"Jangan menambah ruwet masalah. Harusnya didukung rencana pindah ibu kota ini. Yang pasti dengan pindah ibu kota, PNS akan lebih sejahtera," tutupnya.

Sebelumnya, Indonesia Development Monitoring (IDM) merilis hasil survei yang yang digelar pada 7 hingga 20 Agustus 2019. Hasilnya, 94,7 persen PNS menolak ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kaltim.

Survei dalam bentuk tanya jawab dilakukan terhadap 1.225 responden PNS, mewakili 800 ribu PNS yang bekerja di instansi pusat.  (esy/jpnn)

 


BACA JUGA

Jumat, 13 Desember 2019 13:19

Nego Proyek KFX – IFX Berlanjut, Prabowo Ingin Pastikan Indonesia Tidak Rugi

JAKARTA– Menteri Pertahanan (Menhan) Korea Selatan Jeong Kyeong Doo berjumpa…

Jumat, 13 Desember 2019 11:23

Jadi Pro dan Kontra, Mendikbud Kukuh, Tetap Hapus UN

JAKARTA– Perubahan sistem pendidikan selalu memantik pro-kontra. Begitu pula dengan…

Kamis, 12 Desember 2019 13:50

KOK BISA..?? Terdakwa Narkotika Kabur di Pengadilan

SAMARINDA–Sidang yang bertumpuk dan pengunjung yang padat di Ruang Soebekti,…

Kamis, 12 Desember 2019 13:46

Perbaikan Runway Sesuai Progres, 16 Desember Bandara APT Pranoto Bakal Kembali Dibuka

SAMARINDA–Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Samarinda ditutup selama 25 hari.…

Kamis, 12 Desember 2019 13:24

Ujian Nasional Akhirnya Dihapus, Ini Gantinya....

JAKARTA– Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim memastikan ujian…

Kamis, 12 Desember 2019 12:11

Selamat Tinggal Koruptor..!! MK Tunda Hak Politik eks Terpidana

JAKARTA– Publik Patut mengapresiasi KPK atas status terdakwa residivis koruptor…

Rabu, 11 Desember 2019 13:25

Efek IKN, Investasi ke PPU Meningkat

SAMARINDA–Pembangunan jalan tol Balikpapan–Samarinda menyisakan 2,2 kilometer lagi. Posisinya…

Rabu, 11 Desember 2019 13:25

Bekas Lokasi Penyulingan Kembali Ditemukan

TENGGARONG–Penindakan demi penindakan untuk memutus mata rantai pencurian minyak mentah…

Rabu, 11 Desember 2019 13:24

Membongkar Teka-teki dari Kasus Tewasnya Yusuf Ahmad Gazali

Senyum tipis Yusuf Ahmad Gazali jadi penyemangat Melisari selepas pulang…

Rabu, 11 Desember 2019 13:23

Bakal Pakai Bendungan, Enam PLTA Suplai IKN Baru

BALIKPAPAN–Kelistrikan di lokasi ibu kota negara (IKN) direncanakan mengandalkan pasokan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.