MANAGED BY:
JUMAT
28 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 30 Agustus 2019 13:44
Mayoritas PNS Ibukota Sudah Tua, Mereka Ngga Mau Repot..!!

Menpan RB: Jangan Menambah Ruwet Masalah

ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA- Salah satu Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Didi Supriyadi menanggapi santai rencana pemindahan PNS pusat ke ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut dia, PB PGRI tidak akan berkomentar lebih jauh karena kebijakan tersebut baru sebatas wacana. Sangat tidak elok bila menanggapinya dengan serius.

"Menurut hasil survei, 94 persen PNS pusat memilih pensiun dini bila mereka dipindahkan ke ibu kota baru. PB PGRI no comment, itu baru wacana, kecuali sudah ada putusan DPR RI," kata Didi kepada JPNN.com, Jumat (30/8).

Bila Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin membantah hasil survei tersebut, lanjutnya, patut dipertanyakan. Sebab, yang merasakan dampak pindah ibu kota baru adalah PNS. "Yang PNS kan? Bukan menpan-RB. Bagaimana menterinya tahu keinginan PNS-nya?" ujarnya.

Dia menyebutkan, saat ini jarang PNS pusat usianya di bawah 40 tahun. Mereka pasti berpikir kalau pindah sama saja merepotkan keluarga karena harus cari rumah dan sekolah lagi. "Kalau kemudian pemerintah bilang mau siapkan semua fasilitas termasuk perumahan untuk PNS, sudah saya duga sebelumnya. Mereka pasti jualan lagi dan lagi-lagi menguntungkan kelompok tertentu," tandasnya.

SETOP SURVEI

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengimbau lembaga-lembaga survei untuk tidak lagi menyurvei PNS terkait kebijakan pemindahan ibu kota. Kebijakan tersebut sudah final dan harus dijalankan PNS. "Setop itu survei-survei PNS dengan topik pindah ibu kota. Hasil survei itu bikin masalah baru dan suasana tidak tenang," kata Menteri Syafruddin, Kamis (29/8).

Dia menegaskan, semua aparatur harus memenuhi kontrak kerja yang sudah pernah diteken saat menjadi PNS, TNI/Polri. Di mana, mereka harus siap ditempatkan di mana dan kapan saja. Tidak boleh ada penolakan karena mereka adalah aparat negara.

"Kalau ada lembaga survei yang bilang 94 persen PNS menolak pindah, itu tidak benar. Faktanya, banyak yang tidak keberatan karena mereka tahu, itu konsekuensi dari pekerjaan. Kan, PNS itu perekat NKRI. Jadi harus siap bekerja di mana saja," tuturnya.

Agar suasana tenang dan kondusif, mantan Wakapolri ini kembali meminta agar tidak melakukan survei kepada PNS. Biarkan proses perpindahan PNS pusat ke ibu kota baru nanti berjalan baik.

"Jangan menambah ruwet masalah. Harusnya didukung rencana pindah ibu kota ini. Yang pasti dengan pindah ibu kota, PNS akan lebih sejahtera," tutupnya.

Sebelumnya, Indonesia Development Monitoring (IDM) merilis hasil survei yang yang digelar pada 7 hingga 20 Agustus 2019. Hasilnya, 94,7 persen PNS menolak ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kaltim.

Survei dalam bentuk tanya jawab dilakukan terhadap 1.225 responden PNS, mewakili 800 ribu PNS yang bekerja di instansi pusat.  (esy/jpnn)

 


BACA JUGA

Jumat, 28 Februari 2020 11:27

Purnawirawan Polri Banyak Maju di Pilkada, Kabareskrim Tolak Dimintai Bantuan

JAKARTA- Banyaknya purnawirawan Polri yang bersaing dalam kontestasi pilkada membuat…

Kamis, 27 Februari 2020 19:24

Bursa Ketua Golkar Kaltim, Lima Ormas Didirikan Golkar Ada di Kubu Makmur

SAMARINDA - Lima organisasi dididirikan Partai Golkar solid mendukung Makmur…

Kamis, 27 Februari 2020 16:28

GILA..!! Bocah SD Tawuran di Lapangan Terbuka, Saling Serang dengan Senjata Tajam

SUKABUMI- Entah apa karena kebanyakan nonton film atau game kekerasan,…

Kamis, 27 Februari 2020 16:22

Arab Saudi Stop Izin Umrah dan Berkunjung, Indonesia Kena..!!

Indonesia menjadi salah satu negara yang masuk dalam daftar 22…

Kamis, 27 Februari 2020 15:18

Suap Proyek Jalan, Berdalih Terpaksa agar Tak Dipersulit

SAMARINDA–Pemberian sejumlah uang ke pejabat di lingkungan Balai Pelaksana Jalan…

Kamis, 27 Februari 2020 14:43

Curang di Lelang Proyek, Bisa Adukan ke Sekprov

SAMARINDA–Mendapatkan proyek dari pemerintah, jadi idaman banyak kontraktor. Maka, sejumlah…

Kamis, 27 Februari 2020 14:41

Penyelesaian Seksi V Tol Balsam Terhambat Cuaca, Waswas Rampung sebelum Lebaran

BALIKPAPAN-Penyelesaian ruas Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) sisi Balikpapan terancam molor. Kondisi…

Kamis, 27 Februari 2020 14:38
Staf Ahli Kepala Daerah Se-Indonesia Belajar Bisnis Koran ke Kaltim Post

Bagian dari Orientasi Lapangan, Ingin Tahu Cara Bikin Berita

Berada di Balikpapan, rombongan Staf Ahli Kepala Daerah (Sahlikada) se-Indonesia…

Kamis, 27 Februari 2020 14:37

Peluang Voting Masih Terbuka

BALIKPAPAN-Pemilihan ketua Golkar Kaltim secara aklamasi menjadi pilihan utama pada…

Kamis, 27 Februari 2020 13:44

Lacak Bukti Percakapan, Sekjen PDIP Diperiksa KPK Lagi

JAKARTA– Indikasi keterlibatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers