Mayoritas PNS Ibukota Sudah Tua, Mereka Ngga Mau Repot..!!

- Jumat, 30 Agustus 2019 | 13:44 WIB

JAKARTA- Salah satu Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Didi Supriyadi menanggapi santai rencana pemindahan PNS pusat ke ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut dia, PB PGRI tidak akan berkomentar lebih jauh karena kebijakan tersebut baru sebatas wacana. Sangat tidak elok bila menanggapinya dengan serius.

"Menurut hasil survei, 94 persen PNS pusat memilih pensiun dini bila mereka dipindahkan ke ibu kota baru. PB PGRI no comment, itu baru wacana, kecuali sudah ada putusan DPR RI," kata Didi kepada JPNN.com, Jumat (30/8).

Bila Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin membantah hasil survei tersebut, lanjutnya, patut dipertanyakan. Sebab, yang merasakan dampak pindah ibu kota baru adalah PNS. "Yang PNS kan? Bukan menpan-RB. Bagaimana menterinya tahu keinginan PNS-nya?" ujarnya.

Dia menyebutkan, saat ini jarang PNS pusat usianya di bawah 40 tahun. Mereka pasti berpikir kalau pindah sama saja merepotkan keluarga karena harus cari rumah dan sekolah lagi. "Kalau kemudian pemerintah bilang mau siapkan semua fasilitas termasuk perumahan untuk PNS, sudah saya duga sebelumnya. Mereka pasti jualan lagi dan lagi-lagi menguntungkan kelompok tertentu," tandasnya.

SETOP SURVEI

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengimbau lembaga-lembaga survei untuk tidak lagi menyurvei PNS terkait kebijakan pemindahan ibu kota. Kebijakan tersebut sudah final dan harus dijalankan PNS. "Setop itu survei-survei PNS dengan topik pindah ibu kota. Hasil survei itu bikin masalah baru dan suasana tidak tenang," kata Menteri Syafruddin, Kamis (29/8).

Dia menegaskan, semua aparatur harus memenuhi kontrak kerja yang sudah pernah diteken saat menjadi PNS, TNI/Polri. Di mana, mereka harus siap ditempatkan di mana dan kapan saja. Tidak boleh ada penolakan karena mereka adalah aparat negara.

"Kalau ada lembaga survei yang bilang 94 persen PNS menolak pindah, itu tidak benar. Faktanya, banyak yang tidak keberatan karena mereka tahu, itu konsekuensi dari pekerjaan. Kan, PNS itu perekat NKRI. Jadi harus siap bekerja di mana saja," tuturnya.

Agar suasana tenang dan kondusif, mantan Wakapolri ini kembali meminta agar tidak melakukan survei kepada PNS. Biarkan proses perpindahan PNS pusat ke ibu kota baru nanti berjalan baik.

"Jangan menambah ruwet masalah. Harusnya didukung rencana pindah ibu kota ini. Yang pasti dengan pindah ibu kota, PNS akan lebih sejahtera," tutupnya.

Sebelumnya, Indonesia Development Monitoring (IDM) merilis hasil survei yang yang digelar pada 7 hingga 20 Agustus 2019. Hasilnya, 94,7 persen PNS menolak ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kaltim.

Survei dalam bentuk tanya jawab dilakukan terhadap 1.225 responden PNS, mewakili 800 ribu PNS yang bekerja di instansi pusat.  (esy/jpnn)

 

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X