MANAGED BY:
RABU
20 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 30 Agustus 2019 20:00
Harga Satu Hektare Lahan di Sepaku Meningkat Drastis

“Dulu Rp 150 Juta, Sekarang Rp 250–400 Juta”

Warga memasang pengumuman penjualan lahan.

BALIKPAPAN–Upaya konkret Gubernur Kaltim Isran Noor menutup ruang spekulan tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinanti. Untuk diketahui, sebagian wilayah tersebut menjadi lokasi dibangunnya ibu kota negara (IKN) baru. Khususnya di Kecamatan Sepaku, PPU, dan Kecamatan Samboja, Kukar.

Dari penelusuran Kaltim Post di Kecamatan Sepaku, tanah di daerah tersebut kini menjadi incaran para pemodal. Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan pemindahan IKN ke Provinsi Kaltim, Senin (26/8). Peminat tanah di Kecamatan Sepaku tidak hanya dari Kaltim. Tetapi dari DKI Jakarta. Mereka mengincar lahan yang berada di tepi jalan negara. Jalan arteri menuju pusat pemerintahan Kabupaten PPU. Yang juga satu-satunya akses darat menuju Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Fathan, tokoh masyarakat yang ditemui Kaltim Post, mengatakan hampir tiap hari dirinya mendapat telefon dari orang asing. Mereka menanyakan harga tanah di Kecamatan Sepaku. “Dari Jakarta. Mereka telefon minta tanah. Luasnya 3 hektare. Jadi, kami diminta mencarikan,” tuturnya, Rabu (28/8) malam. Lanjut dia, orang tersebut tidak menanyakan berapa harga tanah tersebut. Melainkan, segera dicarikan tanah di jalur Kilometer 38, Kecamatan Samboja, hingga Kecamatan Sotek, PPU.

“Itu kan jalan negara,” timpalnya. “Hari ini saja, sudah ada lima orang yang menelepon (menanyakan tanah),” imbuhnya. Penelepon pertama, seingat dia, menanyakan meminta kaveling. Berukuran 10x12 meter persegi. Kemudian, empat penelepon selanjutnya mayoritas minta dicarikan tanah 3 hektare. “Mereka tidak mau 1 hektare. Maunya 3 hektare atau satu hamparan. Katanya keperluannya untuk bangun kantor,” sebut ayah tiga anak itu.

Dia mengakui, tanah di Kecamatan Sepaku sama sekali tidak dilirik. Bahkan dijual murah pun pembeli masih pikir-pikir. Dulu, lanjut dia, tanah seluas 1 hektare di Kecamatan Sepaku dijual Rp 150 juta. “Itu sudah bersertifikat. Sekarang, 1 hektare minimal Rp 250 juta. Bahkan sekarang sampai Rp 400 juta per hektare,” ungkapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Camat Sepaku Risman Abdul menuturkan, dari laporan aparat desa yang diterima, sudah banyak spekulan yang mengincar tanah di Kecamatan Sepaku. “Bukan hanya tanya harga, tetapi sudah pesan. Sudah booking,” katanya kala ditemui di ruang kerjanya Rabu siang. Dia pun tidak mengetahui secara pasti, di atas tanah tersebut mau dibangun apa. Yang Risman tahu, para spekulan itu mencoba menguasai tanah seluas mungkin.

“Ada yang minta 100, 150, sampai 200 hektare. Tapi sampai sekarang belum ada catatannya di desa,” katanya. Dia pun mengimbau aparat desa agar tidak memproses administrasi jual-beli lahan saat ini. Mengingat, mayoritas transaksi jual-beli tanah di daerahnya sangat jarang yang kavelingan. Melainkan per hektare.

Soal harga lahan, lanjut Risman, taksirannya masih standar. Untuk di tepi jalan utama, harganya Rp 100 jutaan per hektare. Jika lebih jauh dari tepi jalan negara, maka Rp 50–60 jutaan per hektare. Angkanya kian murah jika jauh dari jalan poros. “Sampai 15 juta per hektare,” katanya. Mengetahui Kecamatan Sepaku bakal jadi IKN, mantan lurah itu tidak menampik harga tanah di wilayahnya akan semakin mahal.

“Sampai dengan hari ini (Rabu, 28/8), belum ada satu pun transaksi jual-beli lahan. Sejak masih wacana ibu kota akan pindah, kami sudah mengimbau warga agar tidak melakukan jual-beli. Kalau sekadar kebutuhan sehari-hari, warga saya minta tidak perlu jual lahan,” pesannya. Karena jika itu terjadi, lambat laun penduduk lokal akan terpinggirkan. “Jangan sampai warga transmigrasi Sepaku tidak ada lagi.

Selain di Kecamatan Sepaku, lahan di Kecamatan Samboja kini jadi incaran spekulan. Di Kelurahan Amborawang Laut, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, misalnya, banyak kedatangan orang-orang yang ingin membeli tanah dengan harga tinggi. “Pada 2003, tanah 1 hektare dijual Rp 1–2 juta saja tidak laku. Sekarang harganya Rp 100 juta ke atas,” ujar warga, Rini.

Di Amborawang Laut, kini sedang dibangun Pelabuhan Samboja. Pelabuhan itu lokasinya kurang dari 5 kilometer di selatan batas Tahura Bukit Soeharto. Dengan kondisi tanah khas pesisir yang datar, lokasi ini seperti kelurahan di pinggir pantai lainnya di Samboja, cocok dengan syarat calon ibu kota negara. “Hampir setiap hari ada orang tanya ke saya. Tanya siapa yang punya tanah di sana, di situ. Katanya mau dibeli kalau cocok harganya,” sebut pemilik warung itu.

Sementara itu, mantan Camat Samboja Ahmad Junaidi yang kini menjabat sekretaris Dinas Perhubungan Kukar menyebut, sejak Gubernur Isran Noor menyodorkan Tahura Bukit Soeharto menjadi lokasi calon ibu kota negara, banyak orang dari luar daerah yang mengincar tanah di Samboja. Namun, dia mengingatkan pemilik tanah untuk tidak tergiur rupiah untuk menjual tanah mereka. “Soalnya rata-rata merupakan lahan perkebunan dan pertanian yang produktif. Jangan sampai ketika dijual beralih fungsi,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan berencana menerbitkan peraturan gubernur (pergub) untuk memastikan tidak ada spekulan tanah di lokasi IKN. Saat ini, rancangan pergub masih perlu pembahasan dan koordinasi dengan para bupati dan wali kota terkait. Sebab, daerah yang terkena dampak dari ibu kota cukup banyak. Di antaranya, Kutai Kartanegara (Kukar), Penajam Paser Utara (PPU), Balikpapan, dan Samarinda.

Setelah delineasi titik koordinat selesai, pergub hadir sebagai bentuk antisipasi dari pemerintah daerah untuk mencegah munculnya spekulan tanah. Menurut dia, bagi daerah tidak terlalu sulit mengatur area ibu kota baru tersebut. Dia yakin, area lahan yang akan digunakan sebagai area ibu kota merupakan milik negara. Jadi, bisa mempersempit ruang gerak spekulan. “Sekarang sambil menunggu payung hukum yang diperjuangkan presiden dan DPR. Mungkin keputusan MPR, harapannya bisa lebih baik,” ujarnya saat menghadiri Pra-Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2019 di Balikpapan, Rabu (28/8). (riz2/k8)


BACA JUGA

Selasa, 19 Oktober 2021 21:24

Proyek Jalan Lingkar IKN Bisa Dimulai 2022

BALIKPAPAN–Perencanaan infrastruktur kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) ibu kota negara…

Selasa, 19 Oktober 2021 21:21

Imbas Curah Hujan Tinggi dan Pembukaan Lahan, Akses Bandara Lumpuh

SAMARINDA-Lalu lintas di Samarinda Utara nyaris lumpuh Senin (18/10). Banjir…

Selasa, 19 Oktober 2021 21:18

Fungsi Kaltim “Disunat”, Tak Bisa Banyak Berbuat

  HARGA batu bara lagi tinggi-tingginya. Kondisi itu bisa memicu terjadinya…

Selasa, 19 Oktober 2021 21:12

Membebaskan Pelabuhan Feri Penajam dari Praktik Cashback Perlu Ketegasan dari Regulator

SAMARINDA–Praktik cashback di pelabuhan feri masih terjadi. Terutama kendaraan yang…

Selasa, 19 Oktober 2021 14:46

Drama Pencopotan Makmur Bakal Panjang, Berlanjut ke Pengadilan, Golkar Singgung Senioritas dan Legawa

SAMARINDA–Langkah Makmur HAPK untuk mengadang upaya DPD Golkar Kaltim yang…

Selasa, 19 Oktober 2021 14:44

IKN yang Tanpa Merusak Hutan

Oleh: Dr Isradi Zainal Rektor Universitas Balikpapan   GREEN city merupakan…

Selasa, 19 Oktober 2021 14:29

Masih Ada Cashback, Operator Diminta Lapor

Pelabuhan Feri Kariangau, Balikpapan diyakini sudah terbebas dari praktik cashback atau uang…

Senin, 18 Oktober 2021 13:55

Bandara APT Pranoto "Hilang", Banjir Tenggelamkan 32 Titik Jalan di Samarinda

SAMARINDA - Hujan yang deras terjadi sejak Senin (18/10/2021) dini…

Senin, 18 Oktober 2021 13:28

Sulitnya Pelabuhan Feri Terbebas dari Praktik Cashback, Sepi di Kariangau, Kini Masif di Penajam

Pengondisian muatan di pelabuhan feri belum sepenuhnya hilang. Nyatanya masih…

Senin, 18 Oktober 2021 13:28

Klaim Beri Contoh, ASDP Menolak Cashback

KANTOR ASDP Indonesia Ferry Balikpapan di Jalan Syarifuddin Yoes sepi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers