Beban puncak di ibu kota negara kelak terjadi tak hanya pada malam, namun juga siang hari. Karena itu diperlukan daya sebanyak 1.555 MW. PLN memastikan kesiapannya.
BALIKPAPAN–Salah satu infrastruktur penting dalam pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim adalah kelistrikan. Bahkan dalam jangka waktu pembangunan, setrum sudah harus mampu dinikmati pada 2024. Ketika istana presiden, kantor lembaga negara, taman budaya, dan botanical garden ditarget rampung. Menghadapi hal ini, General Manager (GM) PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Kaltimtara Djoko Dwijatno menjelaskan posisi pihaknya.
Saat ini, lanjut dia, telah membuat asumsi dan perencanaan dasar penyediaan listrik untuk ibu kota negara. Di mana berdasarkan skenario jumlah penduduk yang akan hijrah ke Kaltim sebanyak 1,5 juta orang, maka akan mengonsumsi listrik 4 ribu kWh per kapita.
“Ini estimated dari supply side,” kata Djoko, kemarin (29/8). Angka ini bukan hanya dihitung dari sisi penggunaan rumah tangga, tetapi juga perkantoran. Dengan mempertimbangkan beban puncak terjadi tak hanya pada malam, namun juga siang hari. Sehingga keperluan energi mencapai 6 ribu GWh (Giga watt hours) dengan perhitungan beban puncak mencapai 1.196 MW (megawatt) dan reserve margin 30 persen.
“Maka diperlukan daya sebanyak 1.555 MW,” sebutnya. Perhitungan kasar yang dilakukan PLN ini belum menyentuh tahapan pembangunan 2025-2029. Yang dalam prosesnya banyak membangun industri. Di mana menurut Djoko, keperluan daya bakal lebih meningkat. “Kami fokus hingga 2024 dulu. Dan dengan jangka waktu tersisa empat tahun, kami berkeyakinan bisa dicapai,” ucapnya.
Kondisi kelistrikan Kaltim sendiri saat ini tengah surplus. Dengan sistem interkoneksi Kalimantan (Sistem Mahakam – Sistem Barito) berdaya 1.569,1 MW dengan beban puncak 1.094,9 MW, maka PLN masih memiliki cadangan 474,2 MW. Dalam perkembangan, total pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan sampai dengan 2028 sesuai data RUPTL 2019-2028 antara lain pembangkit 4.324,8 MW, transmisi ada 10.232 kms (kilometer sirkuit) dan Gardu Induk (GI) 3.600 MVA.
Dan untuk keandalan setrum di lokasi yang akan menjadi ibu kota, yakni Penajam – Sepaku – Samboja, beberapa GI yang berada di sekitar lokasi tersebut telah beroperasi di antaranya GI Petung di Penajam Paser Utara (PPU), lalu GI Kariangau , GI Karang Joang, GI Manggar Sari di Balikpapan, dan GI Senipah di Kutai Kartanegara(Kukar).
“Di dalam rencana penambahan GI sesuai RUPTL 2019-2028, GI terdekat dengan lokasi ibu kota adalah GI Samboja di Kukar dan GI Sepaku di PPU,” katanya. Djoko yakin dengan jaringan yang sudah ada ini lebih baik dibandingkan yang ada di Jawa.
Berbeda dengan konektivitas jaringan yang dual line, Kaltim khususnya di sekitar wilayah yang nantinya jadi ibu kota, kondisinya saat ini sudah triple line. “Jalur timur, barat dan tengah. Bahkan ini sudah kami desain sebelum ada rencana pemindahan ibu kota,” ujarnya. Selain pengembangan GI, dilakukan pula pengembangan transmisi di sekitar ibu kota baru (selengkapnya lihat grafis). Dengan rencana yang ada, PLN membuat asumsi ketenagalistrikan di Kaltim khususnya ibu kota negara akan andal.
Bahkan PLN berasumsi pihaknya mampu mengusung konsep zero down time. Artinya kota baru nanti bebas biarpet. “Semua ini kami konsep untuk keandalan kelistrikan ibu kota,” sebutnya. Karena masih asumsi sementara, terkait nilai investasi yang bakal digunakan untuk proyek ini, dirinya menyebut belum dilakukan perhitungan. Begitu pula dengan konsep selanjutnya. PLN Kaltimra masih menunggu keputusan dari PLN pusat.
“Dan apapun konsep tersebut pasti menunggu apa yang ada di Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional),” ujarnya.
Termasuk di dalamnya memanfaatkan energi baru dan terbarukan (EBT) yang digadang sebagai salah satu faktor pendukung keberadaan kota baru yang mengusung konsep hijau atau forest city. Meski sejumlah hal memengaruhi besaran daya yang lebih besar berasal dari pembangkit listrik menggunakan batu bara.
Sementara itu, ada yang menarik ketika Letjen TNI (Purn) Agus Widjodo berkunjung ke Makodam VI/Mulawarman, Kamis (29/8). Purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat ini menjabat sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) sejak 15 April 2016. Walau tidak menjelaskan secara terperinci dan alasannya, dia menyebut nama ibu kota baru sudah direncanakan. “Saya dengar dan direncanakan nama ibu kota nanti Sukarnapura sesuai petunjuk politis,” ucapnya usai pertemuan sore kemarin.
