BERPINDAHNYA ibu kota negara ke Kaltim akan berdampak domino. Salah satunya pengawasan dalam pertambangan. Pemerintah akan lebih mudah memperketat perizinan tambang batu bara di Benua Etam berikut pengawasannya.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan, ada dua hal positif bagi sektor pertambangan Indonesia dengan pemindahan ibu kota ke Kaltim. Pertama, tata kelola pertambangan di sana akan lebih ketat, penerbitan izin akan lebih tegas.
Sehingga tata kelola pertambangan di sekitar Benua Etam diharapkan lebih bagus. “Sekarang kan problemnya adalah tata kelola izin tambang di sana yang bisa sampai puluhan hektare itu,” paparnya.
Selain itu, penanganan lubang bekas tambang dan reklamasi juga akan semakin terkontrol karena pengawasannya lebih dekat ke pemerintah pusat saat ada pemindahan ibu kota. Selama ini, pengawasan lubang bekas tambang maupun reklamasi tambang di Kalimantan masih belum maksimal dan sering menimbulkan korban jiwa. “Kalau sekarang pengawasannya jauh ya karena di daerah,” imbuh Hendra.
Kedua, kelangsungan investasi jangka panjang bagi perusahaan-perusahaan tambang juga bisa lebih terjamin. “Pasti akan menjadi kepentingan pemerintah karena dampak pertambangan batu bara di sana kan sangat besar,” ujarnya.
Selain itu, pemindahan ibu kota ke Kaltim juga bisa menjadi momentum untuk menggairahkan hilirisasi batu bara di Indonesia. Selama ini, batu bara RI mayoritas diekspor secara mentah, tanpa ada nilai tambah. Penggunaan di dalam negeri pun mayoritas hanya sebagai bahan bakar pembangkit listrik.
“Ini momentumnya. Dengan momentum itulah kita harapkan industri pengolahan terutama batu bara bisa dikembangkan karena tidak selamanya batu bara seperti itu, harus diolah lagi,” terang Hendra.
Tumbuhnya industri pengolahan batu bara juga diyakini mampu mendorong industri-industri pendukungnya. Sehingga, nantinya dapat menggerakkan roda perekonomian di Kaltim dan sekitarnya.
Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) Johnson W Sutjipto mengatakan perpindahan ibu kota ke Kaltim akan berdampak terhadap peningkatan arus barang ke sana.
“Banyak infrastruktur dibangun terutama untuk mengangkut pasir, batu, semen itu akan meningkat ke daerah situ. Angkutan barang yang ke sana akan meningkat juga, itu sudah suatu keniscayaan walaupun pembangunan tersebut berupa pembangunan jalan, gedung tetapi materialnya datang dari seluruh penjuru Indonesia,” paparnya.
Seperti material batu bisa datang dari Palu, semen didatangkan dari Sulawesi dan Jawa serta pasir didatangkan dari Bangka. “Kami menyambut baik dengan perpindahan ini karena akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan angkutan laut khususnya dalam rangka membangun ibu kota baru,” imbuhnya.
Apalagi, menurutnya, lokasi ibu kota baru juga sangat dekat dengan industri galangan kapal di Indonesia Timur. Sehingga mampu mendorong pengembangan industri galangan kapal di sana.
“Di Jakarta sendiri bukan sentral industri galangan kapal. Di Kaltim lebih banyak seperti Samarinda dan Balikpapan ada banyak sekali industri galangan kapal dan transportasi lautnya padat juga,” imbuhnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, cepat lambatnya proses pemindahan ibu kota ke Kaltim, juga bergantung pada kemauan politik atau political will DPR RI. Yang pasti, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini menunggu petunjuk dan proses yang tengah dilakukan presiden berikut tim dari kementerian dan lembaga terkait.
Namun, pihaknya tetap mengusulkan agar bentuk pemerintahan di ibu kota baru nantinya bukan daerah otonom baru (DOB) dan tanpa pemilihan kepala daerah (pilkada). “Perasaan saya bukan merupakan kabupaten baru dan bukan DOB,” jelasnya.
