MANAGED BY:
RABU
22 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Rabu, 28 Agustus 2019 22:47
BAGUS NIH..!! IKN di Kaltim Bikin Pusat Mudah Mengontrol Tambang
Progres Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) sudah 93 persen. Namun kemajuan proyek itu bisa terhambat karena aktivitas tambang batu bara.

PROKAL.CO, BERPINDAHNYA ibu kota negara ke Kaltim akan berdampak domino. Salah satunya pengawasan dalam pertambangan. Pemerintah akan lebih mudah memperketat perizinan tambang batu bara di Benua Etam berikut pengawasannya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan, ada dua hal positif bagi sektor pertambangan Indonesia dengan pemindahan ibu kota ke Kaltim. Pertama, tata kelola pertambangan di sana akan lebih ketat, penerbitan izin akan lebih tegas.

Sehingga tata kelola pertambangan di sekitar Benua Etam diharapkan lebih bagus. “Sekarang kan problemnya adalah tata kelola izin tambang di sana yang bisa sampai puluhan hektare itu,” paparnya.

Selain itu, penanganan lubang bekas tambang dan reklamasi juga akan semakin terkontrol karena pengawasannya lebih dekat ke pemerintah pusat saat ada pemindahan ibu kota. Selama ini, pengawasan lubang bekas tambang maupun reklamasi tambang di Kalimantan masih belum maksimal dan sering menimbulkan korban jiwa. “Kalau sekarang pengawasannya jauh ya karena di daerah,” imbuh Hendra.

Kedua, kelangsungan investasi jangka panjang bagi perusahaan-perusahaan tambang juga bisa lebih terjamin. “Pasti akan menjadi kepentingan pemerintah karena dampak pertambangan batu bara di sana kan sangat besar,” ujarnya.

Selain itu, pemindahan ibu kota ke Kaltim juga bisa menjadi momentum untuk menggairahkan hilirisasi batu bara di Indonesia. Selama ini, batu bara RI mayoritas diekspor secara mentah, tanpa ada nilai tambah. Penggunaan di dalam negeri pun mayoritas hanya sebagai bahan bakar pembangkit listrik.

“Ini momentumnya. Dengan momentum itulah kita harapkan industri pengolahan terutama batu bara bisa dikembangkan karena tidak selamanya batu bara seperti itu, harus diolah lagi,” terang Hendra.

Tumbuhnya industri pengolahan batu bara juga diyakini mampu mendorong industri-industri pendukungnya. Sehingga, nantinya dapat menggerakkan roda perekonomian di Kaltim dan sekitarnya.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) Johnson W Sutjipto mengatakan perpindahan ibu kota ke Kaltim akan berdampak terhadap peningkatan arus barang ke sana.

“Banyak infrastruktur dibangun terutama untuk mengangkut pasir, batu, semen itu akan meningkat ke daerah situ. Angkutan barang yang ke sana akan meningkat juga, itu sudah suatu keniscayaan walaupun pembangunan tersebut berupa pembangunan jalan, gedung tetapi materialnya datang dari seluruh penjuru Indonesia,” paparnya.

Seperti material batu bisa datang dari Palu, semen didatangkan dari Sulawesi dan Jawa serta pasir didatangkan dari Bangka. “Kami menyambut baik dengan perpindahan ini karena akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan angkutan laut khususnya dalam rangka membangun ibu kota baru,” imbuhnya.

Apalagi, menurutnya, lokasi ibu kota baru juga sangat dekat dengan industri galangan kapal di Indonesia Timur. Sehingga mampu mendorong pengembangan industri galangan kapal di sana.

“Di Jakarta sendiri bukan sentral industri galangan kapal. Di Kaltim lebih banyak seperti Samarinda dan Balikpapan ada banyak sekali industri galangan kapal dan transportasi lautnya padat juga,” imbuhnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, cepat lambatnya proses pemindahan ibu kota ke Kaltim, juga bergantung pada kemauan politik atau political will DPR RI. Yang pasti, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini menunggu petunjuk dan proses yang tengah dilakukan presiden berikut tim dari kementerian dan lembaga terkait.

Namun, pihaknya tetap mengusulkan agar bentuk pemerintahan di ibu kota baru nantinya bukan daerah otonom baru (DOB) dan tanpa pemilihan kepala daerah (pilkada). “Perasaan saya bukan merupakan kabupaten baru dan bukan DOB,” jelasnya.

Senada dengan Tjahjo, anggota DPR RI dari Kaltim Hetifah Sjaifudian mengatakan, paripurna DPR belum sampai pada menjawab setuju atau tidak memindahkan ibu kota ke Kaltim.

Selain memutuskan bakal dibahas oleh anggota DPR RI periode sekarang atau yang akan datang, kemungkinan besar pimpinan DPR akan membentuk panitia khusus atas usulan pemerintah tersebut. DPR RI juga harus memutuskan apakah harus ada revisi UU atau malah amandemen sebagai akibat adanya pemindahan ibu kota. “Masih panjang prosesnya dan kemungkinan berliku,” ucapnya yang mengaku tengah melakukan kunjungan kerja di Mesir.

Berliku, lanjut dia, karena bisa saja masalah ini tak jadi perhatian anggota DPR RI lain karena dinilai hanya menguntungkan Kaltim atau Kalimantan saja. Untuk itu, seluruh stakeholder di Kaltim maupun Jakarta, diharapkan bisa segera berkumpul untuk menentukan sikap bersama terkait rencana pemindahan ibu kota negara.

“Saya usulkan September ini ada dialog bersama dihadiri kepala daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat Kaltim. Mereka perlu membahas ini secara mendalam melibatkan ahli perencanaan kota,” katanya.

Dengan begitu, lanjut dia, apa yang direncanakan pemerintah dan yang diinginkan Kaltim bisa sejalan. Poin lain yang tak kalah penting yang harus jadi agenda dalam pertemuan tersebut, lanjut Hetifah, adalah bagaimana keputusan pemerintah ini dimanfaatkan Kaltim untuk meningkatkan mutu sumber daya manusianya.

OTONOMI KHUSUS

DKI Jakarta tidak akan lagi menjadi ibu kota negara pada 2024 mendatang. Embel-embel sebagai DKI juga akan hilang. Untuk selanjutnya, sistem pemerintahan yang akan diberlakukan di DKI Jakarta bakal dituangkan dalam perubahan UU 29/2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tidak akan menentukan seperti apa bentuk DKI pada masa depan. Pemprov DKI-lah yang harus menentukan sendiri bentuk apa yang paling pas untuk daerah tersebut.

“Apakah DKI akan tetap menjadi daerah otonom tunggal atau dia akan bermetamorfosis menjadi daerah otonom dua tingkat,” terang Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik saat ditemui di Kemendagri (27/8).

Sejauh ini, Pemprov DKI Jakarta sudah membuat usulan perubahan UU 29/2007. Dalam usulan tersebut, DKI masih meminta agar wilayahnya menjadi daerah otonom tunggal satu tingkat seperti yang berlaku saat ini. Bukan dua tingkat seperti provinsi di Indonesia pada umumnya. “Tetapi (usulan itu) konteksnya dulu ketika dia masih menjadi ibu kota negara,” lanjutnya.

Konten perubahan UU Pemerintahan DKI Jakarta sebagian besar akan diserahkan kepada pemprov. Pemerintah hanya akan me-review apakah ada di antara usulan itu yang tidak sinkron dengan kewenangan-kewenangan kementerian/lembaga. Juga memastikan tidak tumpang-tindih atau bahkan bertentangan dengan UU yang lain.

Akmal memastikan nama DKI akan dihapus dari Jakarta ke depan. Namun, ada peluang bagi Jakarta untuk mengajukan diri menjadi daerah otonomi khusus. Dengan catatan, pembuat UU dalam hal ini pemerintah dan DPR sepakat untuk menyetujui usulan itu. Bisa jadi Jakarta akan menjadi daerah khusus untuk bisnis, atau bentuk lainnya.

Bentuk daerah otonomi khusus itu memungkinkan Jakarta menggunakan sistem satu tingkat seperti saat ini. Yang penting, dalam revisi UU Pemerintahan DKI Jakarta nanti, fungsi-fungsi Jakarta sebagai ibu kota negara dihilangkan. Karena memang sudah tidak lagi berstatus ibu kota negara.

LEBIH EFISIEN

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafrudin angkat bicara soal survei yang menyatakan mayoritas aparatur sipil negara (ASN) tidak setuju pindah ke ibu kota baru. Dia mengklaim bahwa ASN tidak khawatir untuk pindah dari Jakarta ke Kalimantan. “ASN dan aparatur negara apapun, terutama aparatur hukum, TNI, Polri, dan sipil negara, itu sudah kontrak dengan negaranya,” terangnya saat ditemui di kantor Wapres kemarin.

UU maupun PP mengatur bahwa ASN dikontrak oleh negara dan siap ditempatkan di mana saja. Sejak sekarang, persiapan sudah mulai dilakukan meski perpindahan baru dilakukan lima tahun lagi. “Yang akan dipindah itu ASN di lembaga dan kementerian yang ada di pusat. Bukan yang bertugas di DKI (Jakarta),” lanjut mantan Wakapolri itu.

Secara keseluruhan, ASN yang akan digeser berjumlah 180 ribu orang. Berdasarkan data ASN yang ada saat ini, diperkirakan 30 persen di antaranya akan pensiun pada saat pemindahan mulai dilakukan. Sehingga mereka tidak jadi pindah. Posisi mereka akan digantikan ASN-ASN muda yang kariernya masih panjang.

Dia mengingatkan, ibu kota baru akan memiliki fasilitas-fasilitas yang akan memudahkan ASN dalam bekerja. Mulai tempat tinggal, tempat pendidikan, hingga fasilitas kesehatan dan transportasi. Dia yakin di ibu kota baru nanti pengeluaran ASN justru akan lebih efisien.

Dia mencontohkan, ASN di Jakarta yang masih mengontrak rumah di Bekasi atau daerah penyangga lainnya. Tidak hanya keluar biaya sewa rumah, mereka juga harus berangkat pagi-pagi menggunakan kendaraan pribadi atau umum. Kondisi tersebut tidak akan terjadi di ibu kota baru. “Mungkin saja di sana karena smart city dan green city, cukup dengan bersepeda atau berjalan kaki,” tuturnya. Itulah yang terjadi di beberapa negara yang punya ibu kota baru.

Efisiensi paling minimal, tuturnya, ada di sektor transportasi. Angka 180 ribu ASN itu setara dengan satu kabupaten. Dia berharap tidak ada lagi opini soal ASN, karena bagaimanapun aparatur negara sejak awal sudah menyatakan siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

Di sisi lain, Wapres Jusuf Kalla (JK) menyatakan bahwa pemindahan ibu kota negara adalah keputusan bersama antara Presiden dan DPR. Karena itu, meski Presiden sudah mengumumkan lokasinya, tetap harus ada persetujuan DPR. “Jadi tidak sepihak. Ini calon ibu kota, nanti diajukan ke DPR. Itu prosesnya,” ujar JK di kantor Wapres kemarin.

Seluruh kajian yang dilakukan pemerintah akan dirupakan dalam bentuk rancangan UU (RUU). RUU itulah yang nanti akan dibahas bersama DPR. Termasuk juga UU lain yang terkait. Namun, JK memperkirakan tidak akan bisa dibahas oleh DPR periode saat ini karena masa kerjanya sudah hampir habis. ’’Jadi nanti dibahas lebih dalam oleh DPR berikutnya,’’ lanjut JK. (byu/pra/rom/k15)


BACA JUGA

Rabu, 22 Januari 2020 13:25

BNPB : Ada Potensi Bencana Gempa di IKN Kaltim, Tapi Dibawah 5 Skala Richter

SAMARINDA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo…

Rabu, 22 Januari 2020 13:23

DARIPADA NGGA ADA..!! Sisa 16 Persen Kuota ASN untuk Warga Kaltim

JAKARTA- Perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke ibu kota negara…

Rabu, 22 Januari 2020 01:27

NAH KAN...!! Dana Beasiswa Kaltim Bermasalah

SAMARINDA - Proses penyaluran dana beasiswa dari Pemprov Kaltim mengalami…

Selasa, 21 Januari 2020 18:09

Alamak..!! Lima Nisan Kayu Dicuri, Pertama Terjadi di TPU Abul Hasan Sejak Tahun 1933

SAMARINDA - Sekitar lima buah nisan kayu ulin kuburan di…

Selasa, 21 Januari 2020 14:12

118 Ribu ASN Pindah ke IKN, Biaya Ditanggung Pemerintah dan Diberi Rumah

JAKARTA - Pemerintah mulai menata jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)…

Selasa, 21 Januari 2020 14:08

Jaksa Agung Minta Siswa SMA yang Bunuh Begal di Malang Dikembalikan ke Orangtuanya

JAKARTA – Kasus siswa SMA yang membunuh begal di Malang…

Selasa, 21 Januari 2020 13:51

Kisah ZA, Remaja yang Membunuh Begal karena Bela Pacarnya Hendak Diperkosa Begal

Ancaman begal yang akan memerkosa sang pacar yang dulu mendorong…

Selasa, 21 Januari 2020 13:40

Dua Pilihan PNS Pusat, Pindah atau Pensiun Dini

BALIKPAPAN–Hanya ada dua pilihan bagi pegawai negeri sipil (PNS) pusat…

Selasa, 21 Januari 2020 13:39

SAYANGNYA EH..!! Tawaran Jepang ke Kaltim Terhambat Regulasi

SAMARINDA–Membawa ide investasi energi non-fosil untuk listrik, Kansai Electric Power…

Selasa, 21 Januari 2020 13:38

Sabu Rp 19 Miliar dari Malaysia Gagal Edar

BALIKPAPAN-Samarinda tampaknya jadi persinggahan ideal jaringan narkoba internasional. Setelah dua…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers