IKN di Kaltim, Bu Mega Minta Ini yang Diperhatikan....

- Rabu, 28 Agustus 2019 | 11:16 WIB

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Menurut Mega, pemindahan itu penting dalam jangka panjang, asal penyusunannya diikat dengan aturan yang mendorong pembangunan komprehensif di Indonesia.

"Pemerintah tentunya kalau sudah memutuskan sesuatu, harusnya dengan alasan yang baik. Makanya, sebagai ketua umum dari sebuah partai yang sekarang menjadi pemenang, saya hanya mengusulkan dan menyarankan tolong dilihat dengan baik dan untuk waktu jangka panjang," kata Megawati yang kini sedang melakukan kunjungan ke Korea Selatan, Selasa (27/8).

Presiden Kelima RI ini menilai pemindahan ibu kota negara harus kontekstual dengan fungsi, tempat dan jangka panjang. Megawati tidak ingin ibu kota negara di Kalimantan Timur mengulangi kesalahan seperti Jakarta yang dalam satu tempat terdapat kota pemerintahan, kota bisnis, kota manufaktur dan lain-lain.

Dia mengisahkan, usai kemerdekaan, yang disebut Jakarta hanyalah wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Mereka yang tinggal di situ dikenal sebagai Anmen alias Anak Menteng. Tidak ada Jakarta yang namanya Kebayoran, Tebet, dan wilayah lainnya.

Megawati kecil saat itu melihat secara langsung perkembangan Jakarta tanpa diikat dengan tata kota yang baik. Ke depan, ibu kota baru negara tak boleh mengulangi pengalaman Jakarta itu.

"Artinya tata ruangnya ditentukan dengan baik, untuk jangka panjang. Jadi harus komit. Kalau sejak awal ditentukan untuk ruang terbuka, ya, untuk terbuka, enggak boleh berubah. Kalau untuk pertanian, ya, pertanian," ucap Megawati.

Putri Proklamator RI Bung Karno ini melihat pembangunan negara yang baik terjadi di Australia dan juga Amerika Serikat. Dia memandang Canberra, Australia, sebagai kota pemerintahan sehingga tampak sepi penduduk.  Sementara Amerika, kata Megawati, kota pemerintahannya adalah Washington DC. Sedangkan kota bisnisnya ada di New York. "Kalau mau ramai-ramai, sebetulnya dekat saja tinggal pergi. Misalnya ke New York," kata dia.

Megawati mengharapkan ada blueprint pengembangan bukan hanya wilayah Kaltim yang hendak dijadikan ibu kota. Namun juga wilayah lainnya di Pulau Kalimantan.

Soal pengadaan air, Megawati mengharapkan, benar-benar diperhatikan. Sebab menurutnya, dulu Kalimantan itu adalah wilayah sawah tadah hujan.

Di sisi lain, Megawati mengingatkan, semua harus dilakukan dengan tidak sembarangan. Artinya, hal seperti Analisa Dampak dan Lingkungan (Amdal) harus benar-benar dipraktekkan. Dia menyontohkan, saat ada rencana reklamasi air laut, tak pernah didalami biota laut apa saja di dalam wilayah air yang hendak ditimbun. Akhirnya manggrove rusak yang pada ujungnya mematikan biota laut.

"Katanya kita go green. Mau konsekuen atau tidak? Kan itu saja. Antara lain sebetulnya go green, lho. Masa kita mau bangun high rise building (di Kaltim, red)? Belum lagi connect dengan masalah ring of fire kita. Jadi itu harus melihat dengan baik melalui BMKG. Saya mengerti Kalimantan itu salah satu pulau yang tua sehingga tidak ada gunung. Tapi kan sulitnya tanahnya gambut. Begitulah kurang lebih hitung menghitungnya," beber Megawati. (tan/jpnn)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X