JAKARTA- Presiden Joko Widodo sudah menetapkan bahwa lokasi ibukota Negara (IKN) terletak di Kaltim. Lokasi sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Lahan yang sudah tersedia 180 ribu hektar. Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro dalam keterangan persnya (Senin, 16/08) usai keterangan pers Presiden mengatakan, setelah ditetapkan maka ditetapkan kerangka waktu.
“Ya segera ditindaklanjuti dengan penentuan lokasi, naskah akademik. Di tahun 2020 fase persiapan hingga final. Termasuk didalamnya masterplan, urbanplan, building design sampai dasar untuk penyampaian rancangan undang-undang. Kemudian juga penyiapan lahan. Yang jelas, infrastruktur bisa dimulai akhir 2020,” kata Bambang di Istana Negara.
Lebih jauh dikatakannya, paling lambat 2024 proses pemindahan mulai dilakukan. “Ya paling lambat tahun 2024 memindahkan pusat pemerintahan. Sementara Jakarta jadi pusat bisnis dan keuangan skala internasional,” katanya.
Sementara itu Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Sofyan Djalil menjelaskan permasalahan lahan di ibukota baru kelak. “Kita amankan. Sebagian besar meski tidak semua adalah tanah Negara. Pekerjaan tanah lebih mudah, tentu ada pembebasan lahan namun harus sesuai UU yang ada. Tata ruang berbarengan dengan perencanaan lain. Pembebasan tanah relatif lebih mudah,” katanya.
Sementara Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan, pembangunan ibukota Negara kelak dibagi 3 cluster. “Pertama penetapan kawasan, ini termasuk tata ruang, tata bangunan dan tata lingkungan. Dan selesaikan 2019 hingga 2020. Kemudian untuk prasarana dasar, jalan dan air (bendungan) dan intake ada beberapa lokasi yang melayani ibukota Negara. Tahun 2020 paling cepat desain dan build bisa dimulai,” tutup dia.
Bagaimana dengan tanggapan Gubernur Kaltim Isran Noor. Isran yang ikut mendampingi Presiden Jokowi mengatakan, secara umum Kaltim siap menjadi ibukota Negara. “Kami siap. Setelah ini kita koordinasi dengan kepala daerah, yakni walikota Balikpapan dan Samarinda serta bupati PPU dan Kukar. Yang jelas kami siap. Dampak positif ditetapkannya Kaltim sebagai ibukota bukan hanya untuk Kaltim, termasuk Kalimantan dan provinsi lain di tengah dan timur. Saya yakin dampak positifnya banyak, bukan hanya untuk kaltim tapi untuk daerah lain,” kata Isran.
Sebelumnya, diberitakan Kalimantan Timur (Kaltim) dipilih Presiden Joko Widodo sebagai ibukota negara (IKN). Hal itu disampaikan Presiden didampingi Wapres Jusuf Kalla, Gubernur DKI Anies Baswedan dan Gubernur Kaltim Isran Noor dan para menteri terkait, di Istana Negara. "Lokasi yang dipilih adalah sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar)," kata Presiden Joko Widodo.
Pertanyaannya kenapa di Kaltim? Presiden mengatakan 5 alasan utama. Pertama Risiko bencana minimal, banjir, gempa bumi, kebakaran hutan dan lainnya. "Kedua, lokasi yang strategis berada ditengah Indonesia," kata presiden. Kemudian, lokasinya berdekatan dengan kota yang berkembang yakni Balikpapan dan Samarinda serta infrastruktur yang relatif lengkap. "Dan terakhir sudah ada lahan yang dikuasai pemerintah 180 ribu hektare," kata Jokowi. (pro)
