Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan membuat sebagian besar PNS instansi pusat waswas. Mereka khawatir akan dipilih dalam gerbong PNS pindah ibu kota. Sementara, mereka sudah nyaman di Jakarta. "Aduh, jangan sampai pindah deh. Bagaimana dengan keluarga kami. Anak-anak sudah sekolah di sini, masa mau dipindahkan lagi,” kata salah satu PNS yang juga pejabat struktural dan berkantor di bilangan Sudirman kepada JPNN.com, Senin (26/7).
PNS yang enggan diekspos namanya itu menyebutkan, bila rencana pindah ibu kota dilaksanakan, akan banyak pegawai yang minta pensiun dini. Sebab, lebih menguntungkan minta pensiun dini daripada pindah ke Kalimantan. "Kalau pindah Kalimantan otomatis mulai dari nol lagi. Rumah kami sudah di sini, kalau harus menetap di Kalimantan mendingan pensiun dini saja," ujarnya.
Akan adanya gelombang pensiun dini sudah terbaca oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. Permintaan pensiun dini akan terjadi bila PNS pusat dipindahkan ke Kalimantan. "Iya itu kemungkinan besar terjadi makanya kami sangat hati-hati menerapkan kebijakan ini," ujar Bima.
Salah satunya dengan tidak memindahkan seluruh PNS pusat ke Kalimantan. PNS yang dipilih adalah pemegang jabatan struktural. PNS yang berhubungan dengan layanan publik tetap ditempatkan di Jakarta. Bagi pejabat struktural yang terpilih pindah ke Kalimantan tapi kemudian menolak, lanjutnya, diberikan pilihan. Apakah pindah dengan jabatannya tidak berubah atau tetap stay di Jakarta. Konsekuensi, yang bersangkutan tidak berhak menuntut jabatan awal. "Dia harus menerima jabatan apa adanya. Kalau mau, ya enggak apa-apa tetap di Jakarta," tandasnya.
Saat ini, jumlah PNS di Indonesia mencapai 4,3 juta. Dari jumlah tersebut, 30 persen atau 1,29 juta adalah PNS instansi pusat. Nantinya, hanya sekitar 500-600 ribu PNS pusat yang akan dibawa ke Kalimantan.(esy/jpnn)
Sebelumnya diberitakan, hampir semua Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) menolak rencana pemindahan Ibukota dari DKI Jakarta ke Kalimantan. Penolakan atas rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut didapat berdasarkan hasil survei yang dilakukan Indonesia Development Monitoring (IDM). Hasilnya, sebanyak 94,7 persen ASN menyatakan menolak jika Ibukota dan pusat pemerintahan dipindah ke Kalimantan.
Direktur Eksekutif IDM Harly Prasetyo menyatakan, survei tersebut dilakukan dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan terhadap 1.225 responden yang tidak lain adalah ASN. Mereka mewakili sekitar 800 ribu ASN yang bertugas di pemerintahan pusat.
“Sebanyak 94,7 persen ASN menolak ibukota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan. Sebanyak 3,9 persen menyatakan setuju. Sedangkan sisanya abstain,” kata Harly, Minggu (26/8/2019). Survei tersebut juga mengungkap ada dua alasan besar yang menjadi dasar penolakan. 93,7 persen menyatakan khawatir dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan anak yang kurang bermutu.
Sebab, mereka menilai sarana yang berkualitas banyak di DKI Jakarta. Sebanyak 92,6 persen ASN menyatakan gaji dan pendapatan mereka tidak akan mencukupi biaya hidup mereka di ibu kota baru,” ungkap Harly. Para responden juga ditanya bagaimana jika mereka dipaksa pindah bertugas ke Ibukota Negara yang baru. , sebanyak 78,3 persen ASN memilih akan mengajukan pensiun dini dari tugasnya.
Sedangkan 19,8 persen lainnya mengaku akan ikut pindah dan sisanya menjawab tidak tahu. Untuk diketahui, survei IDM ini dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 20 Agustus 2019 lalu. dilakukan menggunakan metode multistage dandom sampling dengan jumlah respondent 1.225. Sedangkan tingkat kepercayaan disebut mencapai 95 persen dan margin of error lebih kurang 2,1 persen. (ruh/pojoksatu)
