BALIKPAPAN–Teka-teki lokasi ibu kota negara (IKN) di Pulau Kalimantan diprediksi terjawab hari ini (26/8). Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan mengumumkannya di Istana Negara sekira pukul 10.00 WIB. Adapun posisi Provinsi Kaltim sebagai kandidat terkuat dibanding Kalteng atau Kalsel masih tak berubah.
Hal itu berdasarkan undangan konferensi pers tentang pemindahan ibu kota yang beredar di kalangan media malam tadi (25/8). Dari daftar undangan kepala pemerintahan daerah tingkat I, hanya tercantum Gubernur DKI Jakarta dan Kaltim. Sementara gubernur Kalsel dan Kalteng tak tercantum. Dalam keterangan undangan itu, disebutkan jika gubernur diminta mendampingi Presiden RI.
Keduanya akan bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR), kepala PPN/Bappenas, menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN serta menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diketahui, kementerian tersebut selama ini melakukan kajian pemindahan ibu kota negara.
Dari kajian itu, posisi Kaltim unggul dibanding kandidat lainnya. Seperti Kalteng dan Kaltim. Kajian Bappenas misalnya. Berbatasan dengan Selat Makasar yang menjadi titik nol, Provinsi Kaltim terpapar langsung dalam pemetaan. Meski ada Kalsel dan Kalteng, namun Kaltim lebih strategis. Termasuk bebas dari ring of fire atau wilayah-wilayah yang terkena gempa.
Yang membuat Sulawesi tersingkir sebagai kandidat ibu kota. “Dari peta bencana gempa bumi dan tsunami, provinsi calon ibu kota kondisinya bersih,” kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata saat menghadiri diskusi pemindahan ibu kota di Balikpapan pekan lalu.
Tujuh hasil penilaian dari Bappenas terhadap Kaltim pun meyakinkan. Mulai dari ketersediaan lahan hasil deliniasi, kuantitas sumber air, historis kebakaran hutan, dukungan infrastruktur penunjang, demografi penduduk hingga dari sisi pertahanan, Kaltim paling komplit. Meski ada kekurangan dari daya dukung air tanah, namun tak menjadi persoalan krusial.
“Saya lihat ada beberapa dam yang sudah dibangun PU (Dinas Pekerjaan Umum). Ini bisa jadi sumber (air) yang bagus,” katanya. Rudy menyebut, kajian teknis pemindahan ibu kota negara sudah final. Dari pemilihan lokasi dari luar Jakarta hingga diputuskan di Kalimantan, penilaian terhadap provinsi kandidat, menghitung biaya pemindahan dengan dua skenario hingga skema pembiayaan pun dibuat sebagai langkah keseriusan pemerintah.
Dikonfirmasi terkait undangan tersebut, Kepala Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Yusliando mengatakan, pemerintah daerah sangat menanti keputusan Presiden. “Undangan itu tentu menggembirakan bagi kita. Mudah-mudahan Kaltim terpilih. Insyaallah optimis (Kaltim) terpilih,” harapnya.
Lanjut dia, jika memang undangan tersebut resmi dikeluarkan pihak Istana, maka permintaan kehadiran gubernur Kaltim adalah sinyal kuat. “Jika besok (hari ini) jadi diumumkan, berarti kajian sudah final dan sudah dilaporkan ke Presiden,” katanya. Yusliando menyatakan, jika Kaltim dipilih Jokowi sebagai ibu kota negara, maka Presiden telah mengutamakan aspek teknis. Bukan politis.
Mengenai tindak lanjut pasca pengumuman, pemerintah daerah, ucap Yusliando akan berkoordinasi dengan pusat terkait apa saja yang harus disiapkan. Sebab hingga kemarin lokasi ibu kota negara masih misterius. Meski pemprov mengusulkan Tahura Bukit Soeharto. Dan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) mengusulkan seluruh kecamatannya siap dibangun ibu kota negara.
“Harapan dan kajian Bappenas kita tunggu. Intinya kami siap mengerjakan apa yang diminta,” ungkapnya. Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil pun sempat mengatakan Kaltim lah yang bakal jadi IKN, meskipun dalam hitungan jam ucapan tersebut tak diamini Presiden Joko Widodo. Meski begitu, dalam beberapa kajian, Kaltim lebih unggul. Beberapa pihak pun menyambut gembira kecenderungan keunggulan Kaltim menjadi IKN.
Legislator Karang Paci, Syafruddin mengatakan langkah selanjutnya yang harus dilakukan Pemprov Kaltim adalah lobi dan negosiasi. Sehingga, Kaltim tak jadi korban PHP (pemberi harapan palsu). Di satu sisi, lobi dan negosiasi juga meningkatkan manfaat dari keberadaan IKN di Kaltim. Legislator dari PKB ini mengatakan posisi Kaltim hanya berharap dan bisa memberikan usulan.
"Kemudian di-back up dengan lobi dan negosiasi. Sebab, kalau misalkan semua daerah punya usulan, kalau tidak ditunjang lobi-lobi kan tidak mungkin kita dapat porsi," kata Syafruddin. Oleh karena itu, Syafruddin berharap Pemprov Kaltim bisa melakukan lobi lebih baik. Apalagi momen ini pas untuk meminta mendapatkan porsi maksimal dalam urusan pembangunan.
"Saya super optimis lah ibu kota negara di Kaltim," sambungnya. Sementara itu, Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Herdiansyah Hamzah menyebut ada beberapa hal yang menurutnya ideal dilakukan Pemprov Kaltim menghadapi isu gencarnya Kaltim bakal jadi IKN. Dia mengatakan, disebut-sebutnya kaltim sebagai calon kuat lokasi IKN, membuat semua orang amnesia, terutama elit politik. Mereka jadi lupa dengan problem akut ekologis yang dialami Kaltim.
