MANAGED BY:
JUMAT
20 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Minggu, 25 Agustus 2019 12:19
IKN Jangan Jadi Proyek Mangkrak, Pemerintah Tolak Usul Referendum
Presiden dan Wagub Kaltim saat meninjau kawasan Bukit Soeharto.

PROKAL.CO, JAKARTA- Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro dipanggil Presiden Joko Widodo alias Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (23/8).  

Menurut Bambang, pada kesempatan itu dirinya juga menyerahkan dua hal kepada Presiden ketujuh RI yang akan segera mengeksekusi pemindahan ibu kota negara ke salah satu provinsi di Kalimantan.

"Saya dipanggil presiden, sekaligus kami menyerahkan detail kajian yang kemarin masih diminta Pak Presiden mengenai ibu kota baru," kata Bambang usai pertemuan tersebut.

Mantan menteri keuangan RI itu menjelaskan, dua dokumen yang diserahkannya ke presiden adalah hasil kajian detail tentang struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan kota baru.

"Jadi sudah kami serahkan, dan presiden akan melihat dan mereview. Mudah-mudahan setelah itu akan ambil keputusan," tambahnya.

Hanya saja menteri bergelar profesor dengan nama lengkap Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, itu berdalih saat dikonfirmasi kebenaran Kalimantan Timur sebagai lokasi yang dipilih presiden. "Lokasi nanti diumumkan, sabar. Yang umumkan presiden, begitu saja," tandasnya.

Dilain pihak, pemerintah ogah menuruti saran Sandiaga Salahudin Uno agar pemindahan ibu kota negara diputuskan dengan cara referendum alias menyerahkan keputusan kepada rakyat, bukan parlemen. Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan bahwa rencana itu cukup dibicarakan oleh pemerintah dengan DPR, sebagai representasi suara rakyat.

"Saya pikir kita punya dewan yang mewakili. Kemarin presiden minta izin kepada anggota dewan untuk nantinya bisa merestui, karena nanti akan dilarikan ke undang-undang. Jadi tidak sejauh itu lah (referendum-red)," kata Moeldoko. Moeldoko pun menepis kekhawatiran pemerhati lingkungan bahwa menjadikan salah satu provinsi di Kalimantan sebagai ibu kota negara, akan berisiko karena wilayah itu menjadi salah satu paru-paru dunia.

"Oh itu sudah dihitung. Jadi sisi ekologinya, kan ada pertimbangan lingkungannya seperti apa. Menteri lingkungan hidup sudah membuat kajian-kajian, pasti sudah dipikirkan," tandasnya.

 

JANGAN MANGKRAK

Wakil rakyat Kalimantan Timur di DPR Hetifah Sjaifudian mengingatkan jangan sampai pemindahan ibu kota negara yang akan dieksekusi di era Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjadi proyek mangkrak.

Saat berbincang di Kompleks Parlemen, politikus Partai Golkar itu mengingatkan agar para pembantu Jokowi di kabinet mempersiapkan skema pembiayaan pemindahan ibu kota secara matang.

"Harus dipilih skema pembiayaan seperti apa. Jangan sampai proyek ini mangkrak atau tidak dilanjutkan karena tidak dipersiapkan. Tidak tuntas atau terlunta-lunta proyeknya," ucap Hetifah.

Wakil Ketua Komisi X DPR itu menekankan bahwa kesepakatan politik pemindahan ibu kota di era Jokowi, harus berjalan sukses dan ada jaminan program jangka pendeknya tuntas di periode pemerintahan 5 tahun ke depan.

"Yang dasar harus selesai. Nanti mungkin pembangunan ibu kota itu kan beberapa tahun, memang bisa 20 tahun, tapi ada jangka pendeknya, jangka menengahnya. Jangan nanti berganti pemerintahan kemudian berganti kebijakan hanya karena masalah pendanaannya," tutur mantan ketua Ikatan Alumni Planologi Institute Teknologi Bandung (API ITB) ini.

Untuk itu, Hetifah mengajak fraksi-fraksi di parlemen memikirkan rencana besar ini secara matang dengan pemerintah. DPR menurutnya harus memberikan support  walaupun sebagian biayanya dirancang bukan dari APBN. Namun, alokasi anggaran negara harus ada sebagai bentuk komitmen pemerintah.

Politikus yang menamatkan S3 politics and international relations, di Flinders University, Adelaide, Australia ini menekankan, izin memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan yang disampaikan Jokowi di sidang tahunan MPR pastilah sudah dipikirkan secara baik. Keseriusan itu lah yang harus dihargai. 

Selain itu, ide ini tentu sudah diawali dengan adanya kajain-kajian yang cukup mendalam dan cermat yang dilakuakn berbagai kementerian baik dari Bappenas, ATR BPN, PUPR.

"Semua kan sudah turun mencoba membandingkan dan mereka pasti punya argumen. Presiden enggak mungkin serampangan dalam menyampaikan pidato dalam forum formal seperti pidato kenegaraan kemarin. Pasti sudah ada suatu pertimbangan yang matang dan itu perlu kita dengar juga," jelas Hetifah.

Dia juga meyakini fraksi-fraksi di DPR tidak langsung menolak begitu saja tanpa terlebih mendengar penjelasan detail dari pemerintah nantinya. Meskipun pro dan kontra tidak bisa dihindarkan dalam mengimplementasikan kebijakan besar tersebut.

"Jadi jangan kalau ada berbeda pendapat kita tidak melakukan apa-apa atau tidak mengambil keputusan karena perbedaan pendapat itu biasa. Tetapi kita akan coba melakukan pengambilan keputusan secara deliberatif mendengar argumen dan alasan dari pihak pemerintah," tandasnya.(fat/jpnn)

 


BACA JUGA

Kamis, 19 September 2019 13:20
Perkara OTT KPK di PN Balikpapan

Kayat Empat Kali Tagih Suap Vonis Bebas

SAMARINDA–Hiruk pikuk yang menggelayuti KPK akhir-akhir ini tak mengendurkan pemberantasan…

Kamis, 19 September 2019 11:46

Agar Para Korban Kabut Asap Tetap Bisa Hirup Udara Segar

Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret tergerak membantu para korban kabut…

Kamis, 19 September 2019 11:16

ALHAMDULILLAH...BMKG Bilang, 3 Hari Kedepan Ada Potensi Hujan di Kalimantan dan Sumatera

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan potensi…

Kamis, 19 September 2019 11:12

Kunjungan Presiden Tidak Membuahkan Hasil

PANGKALANKERINCI  - Kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Kabupaten…

Kamis, 19 September 2019 11:09

Kontak Tembak di Ilaga, Warga Sipil Jadi Korban

JAYAPURA-Kontak tembak dilaporkan terjadi di Kampung Olenki Muara, Distrik Ilaga,…

Rabu, 18 September 2019 14:20

Berjuang Masuk Tim di Periode Baru

BALIKPAPAN-Setelah dibentuk Senin (16/9) lalu, tim Panitia Khusus (Pansus) DPR…

Rabu, 18 September 2019 14:19

Polisi Sudah Tetapkan 9 Tersangka

SAMARINDA–Kabut asap telah menyebar dan menyelimuti langit Kaltim sepekan terakhir.…

Rabu, 18 September 2019 14:15

Bandara Buka, Penerbangan Tutup

DAMPAK kabut asap membuat seluruh penerbangan di Bandara APT Pranoto…

Rabu, 18 September 2019 14:08
OTT Balikpapan Bergulir di Samarinda

Kasus Hakim PN Balikpapan yang Terima Suap Mulai Diadili

SAMARINDA – Operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menyeret Kayat,…

Rabu, 18 September 2019 14:00

Bunuh Pacar, Kodok Divonis 14 Tahun Penjara

SINGARAJA- Kadek Indra Jaya alias Kodok, 21 akhirnya divonis hukuman…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*