JAKARTA- Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro dipanggil Presiden Joko Widodo alias Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (23/8).
Menurut Bambang, pada kesempatan itu dirinya juga menyerahkan dua hal kepada Presiden ketujuh RI yang akan segera mengeksekusi pemindahan ibu kota negara ke salah satu provinsi di Kalimantan.
"Saya dipanggil presiden, sekaligus kami menyerahkan detail kajian yang kemarin masih diminta Pak Presiden mengenai ibu kota baru," kata Bambang usai pertemuan tersebut.
Mantan menteri keuangan RI itu menjelaskan, dua dokumen yang diserahkannya ke presiden adalah hasil kajian detail tentang struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan kota baru.
"Jadi sudah kami serahkan, dan presiden akan melihat dan mereview. Mudah-mudahan setelah itu akan ambil keputusan," tambahnya.
Hanya saja menteri bergelar profesor dengan nama lengkap Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, itu berdalih saat dikonfirmasi kebenaran Kalimantan Timur sebagai lokasi yang dipilih presiden. "Lokasi nanti diumumkan, sabar. Yang umumkan presiden, begitu saja," tandasnya.
Dilain pihak, pemerintah ogah menuruti saran Sandiaga Salahudin Uno agar pemindahan ibu kota negara diputuskan dengan cara referendum alias menyerahkan keputusan kepada rakyat, bukan parlemen. Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan bahwa rencana itu cukup dibicarakan oleh pemerintah dengan DPR, sebagai representasi suara rakyat.
"Saya pikir kita punya dewan yang mewakili. Kemarin presiden minta izin kepada anggota dewan untuk nantinya bisa merestui, karena nanti akan dilarikan ke undang-undang. Jadi tidak sejauh itu lah (referendum-red)," kata Moeldoko. Moeldoko pun menepis kekhawatiran pemerhati lingkungan bahwa menjadikan salah satu provinsi di Kalimantan sebagai ibu kota negara, akan berisiko karena wilayah itu menjadi salah satu paru-paru dunia.
"Oh itu sudah dihitung. Jadi sisi ekologinya, kan ada pertimbangan lingkungannya seperti apa. Menteri lingkungan hidup sudah membuat kajian-kajian, pasti sudah dipikirkan," tandasnya.
JANGAN MANGKRAK
Wakil rakyat Kalimantan Timur di DPR Hetifah Sjaifudian mengingatkan jangan sampai pemindahan ibu kota negara yang akan dieksekusi di era Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjadi proyek mangkrak.
Saat berbincang di Kompleks Parlemen, politikus Partai Golkar itu mengingatkan agar para pembantu Jokowi di kabinet mempersiapkan skema pembiayaan pemindahan ibu kota secara matang.
"Harus dipilih skema pembiayaan seperti apa. Jangan sampai proyek ini mangkrak atau tidak dilanjutkan karena tidak dipersiapkan. Tidak tuntas atau terlunta-lunta proyeknya," ucap Hetifah.
Wakil Ketua Komisi X DPR itu menekankan bahwa kesepakatan politik pemindahan ibu kota di era Jokowi, harus berjalan sukses dan ada jaminan program jangka pendeknya tuntas di periode pemerintahan 5 tahun ke depan.
