MANAGED BY:
MINGGU
23 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Minggu, 25 Agustus 2019 12:05
NAH KAN..!! Ternyata 90 Persen Lebih, ASN Menolak Pindah ke Ibu Kota Negara
Konsep kantor pemerintahan di ibu kota negara yang baru.

PROKAL.CO, Rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan ternyata tidak mendapat dukungan penuh dari Aparatur Sipil Negara atau ASN. Mayoritas dari mereka bahkan menolak ide yang akan diimplementasikan Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu.

Hal ini tergambar dalam hasil survei yang dilakukan Indonesia Development Monitoring (IDM) pada 7 hingga 20 Agustus 2019 lalu, terkait pemindahan pusat pemerintahan dan ibu kota negara Indonesia.

Direktur Eksekutif IDM Harly Prasetyo dalam keterangan persnya pada Sabtu (24/8) menyebutkan, survei dalam bentuk tanya jawab dilakukan terhadap 1.225 responden ASN, mewakili 800 ribu PNS yang bertugas di pemerintahan pusat.

"Hasilnya sebanyak 94,7 persen ASN menolak ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan. Sebanyak 3,9 persen setuju, sisanya abstain," ucap Harly.

Dia menerangkan bahwa alasan penolakan mereka didapati 93,7 persen menyatakan khawatir dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan anak yang kurang bermutu. Sebab, sarana yang berkualitas banyak di DKI Jakarta.

"Sebanyak 92,6 persen ASN menyatakan gaji dan pendapatan mereka tidak akan mencukupi biaya hidup mereka di ibu kota baru," ungkap Harly.

Dan ketika ditanyakan bagaimana jika mereka dipaksa pindah bertugas ke ibu kota negara yang baru, maka 78,3 persen akan mengajukan pensiun dini dari tugasnya, 19,8 persen akan ikut pindah dan sisanya menjawab tidak tahu.

Survei yang dilakukan IDM ini menggunakan metode multistage dandom sampling dengan jumlah respondent 1.225, pada tingkat kepercayaan 95 persen dan memiliki margin of error -/+ 2,1 persen.

JANGAN SENDIRI

Sementara itu Wakil Ketua MPR RI  Hidayat Nur Wahid (HNW) menginginkan Presiden Joko Widodo mengajak lembaganya untuk membahas wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Menurut HNW, upaya pemindahan ibu kota tidak bisa hanya diputuskan oleh kepala negara, tetapi banyak pihak yang harus terlibat.

"Ibu kota itu bukan perkara keinginan sepihak, juga terkait UUD. Terkait UUD di Pasal 2 Ayat 2 menjelaskan MPR bersidang sedikitnya lima tahun sekali di ibu kota Negara, sekarang Jakarta. Kalau akan melakukan pemindahan, harusnya MPR di-sounding dong. Kenapa? Karena MPR sebagai perwujudan dari seluruh anggota dewan, itu juga penting bagaimana caranya tentang pemindahan ibu kota," kata HNW di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Alasan kedua, menurut HNW, penetapan Jakarta sebagai ibu kota Negara tercantum dalam undang-undang. Karena itu, perubahan ibu kota negara juga harus merevisi undang-undangnya.

"Negara harusnya mengajarkan rakyat Indonesia taat UU dan konstitusi, jangan dijangka sementara UU yang lama masih berlaku. Bagaimana nanti kalau DPR menolak?" kata politikus PKS ini.

Sampai sekarang, HNW mengklaim banyak rekan-rekannya di DPR menanyakan rancangan pemindahan ibu kota negara dalam bentuk dokumen. Namun, HNW menyesali pemerintah belum bisa menunjukkannya.

"Kemarin ketika membahas RUU APBN itu juga sama sekali tidak ada poin untuk anggaran pemindahan ibu kota. Jadi menurut saya pemerintah mengajarkan tentang konstitusi, UU, ikuti saja prosedurnya. Tentu DPR akan berlaku amanah dan profesional," pungkas HNW. (fat/tan/jpnn)


BACA JUGA

Minggu, 23 Februari 2020 09:08

Tambang Ilegal Sudah Beraksi Tiga Minggu, Polisi Amankan Tujuh Orang

TENGGARONG- Jaringan terduga penambang ilegal yang diamankan anggota Polsek Loa…

Minggu, 23 Februari 2020 09:06

Begini Cara Kerja Penambang Ilegal, Kumpulkan 700 Metrik Ton, Angkut dengan Kontainer

SALAH satu terduga otak pelaku aktivitas penambangan ilegal berinisial MB…

Minggu, 23 Februari 2020 08:58

Lubang Maut Terus Merenggut Nyawa, Korban Tenggelam Ke-36 di Eks Kolam Tambang

Dari puluhan kasus korban tewas di lubang bekas tambang, baru…

Minggu, 23 Februari 2020 08:57

Gubernur Jadi Dewan Pengarah Badan Otorita IKN

BALIKPAPAN–Pengesahan regulasi pemindahan ibu kota negara (IKN) molor. Sebelumnya, pemerintah…

Minggu, 23 Februari 2020 08:56

Untuk IKN, Pergub Pengendalian Lahan Dinanti

SELAIN Peraturan Presiden (Perpres) Badan Otorita yang mengawal pemindahan ibu…

Minggu, 23 Februari 2020 08:55

Proyek Dikorupsi, Kualitas Jalan Mengecewakan

BONTANG–Lelang yang bermasalah sejak awal, turut memengaruhi kualitas proyek preservasi…

Sabtu, 22 Februari 2020 17:28

Lubang Tambang Makan Korban Lagi, Satu Pemancing Hilang

SAMARINDA - Lubang sisa galian tambang batubara di Samarinda kembali…

Sabtu, 22 Februari 2020 10:45

YAELLAAA...!! Desember, Kunjungan Wisatawan di Kaltim Hanya 62 Orang

SAMARINDA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat kunjungan wisatawan…

Sabtu, 22 Februari 2020 10:20

PGRI dan MPR Minta Mapel Moral Pancasila Dihidupkan Lagi

JAKARTA- Pendidikan Pancasila sudah lama hilang dalam sistem pendidikan nasional…

Jumat, 21 Februari 2020 14:55

Di RUU CLK, Pesangon Masih Jadi Perdebatan

JAKARTA– Pesangon dan upah minimum  (UP) masih jadi perdebatan dalam…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers