MANAGED BY:
MINGGU
23 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 24 Agustus 2019 22:50
Pemerintah Jadi Hati-Hati Bicara Soal IKN
Fokus ke Transportasi Berbasis Rel di Ibu Kota Baru
Selain Kelurahan Amborawang Laut, Samboja Kutai Kartanegara, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara yang dilintasi jembatan Pulau Balang juga jadi kandidat kuat calon ibukota.

PROKAL.CO, JAKARTA  -Setelah keceplosannya Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, sejumlah menteri kabinet kerja memilih bungkam soal lokasi ibu kota negara (IKN) baru. Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, misalnya, enggan menanggapi apapun pertanyaan terkait persoalan tersebut.

Bambang hanya melontarkan satu kalimat untuk menjawab segala pertanyaan tersebut. "Tunggu pengumuman presiden. Tanya sekali lagi, saya ulang lagi," ujarnya sete;ah rapat persiapan Pekan Olahraga Nasional 2020 di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Jakarta (23/8).

Kamis lalu (22/8) dua menteri melontarkan pendapat berbeda mengenai lokasi baru untuk ibu kota negara. Sofyan Djalil memastikan bahwa IKN akan dipindah dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, beberapa jam kemudian, Bambang Brodjonegoro membantahnya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi juga tak mau membahas soal lokasi pemindahan IKN. Meski begitu, ia mengaku, jika pihaknya sudah mulai  merancang konsep transportasi untuk IKN baru. Karena menurutnya, konektivitas jadi hal penting untuk sebuah IKN. 

Meski belum merinci, menteri yang akrab disapa BKS itu menegaskan bahwa konsep mengenai transportasi harus sejalan dengan desain besar ibu kota baru. "Itu bersamaan dengan rancangan kota itu sendiri. Tapi secara umum, bahwa angkutan massal harus dipersiapkan dari sekarang poin-poinnya," jelasnya.

Namun, yang jelas, pengembangan transportasi umum dan massal bakal jadi fokus utama. Seperti transportasi berbasis rel, seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan bus rapid transit (BRT). Di mana, moda transportasi tersebut akan terkoneksi dengan gedung-gedung pemerintahan yang berada di satu lokasi. Tentunya, tak terlepas dari konektivitas dengan daerah-daerah di sekitarnya. 

Di tahap awal, kata dia, IKN baru perlu memiliki prasarana angkutan kereta jarak pendek. Menurutnya, kereta layang seperti di Bandara Soekarno Hatta bisa dikerjakan di awal pembangunan. "Kabinet kan kantornya dekat-dekat. Kita buat kereta. Jadi kalau rapat di kantor presiden tidak perlu naik kendaraan sendiri," tutur Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II tersebut.

Untuk tahap selanjutnya, lanjut dia, tentu harus mulai dipikirkan moda transportasi yang lebih efektif dan efisien untuk perkotaan. Rencananya, pemerintah bakal membangun MRT ketika populasi sudah massif.

Sementara itu, kritik yang dilontarkan pihak oposisi terkait tidak adanya urgensi pemindahan ibukota negara (IKN) mendapat respons dari pemerintah. Istana menyebut kebijakan pemindahan IKN berorientasi jauh ke depan.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Moeldoko mengatakan, jika melihat kondisi saat ini, pemindahan IKN memang terlihat belum mendesak. Namun, bila ditilik lebih jauh, pemindahan dibutuhkan melihat beban yang ditanggung Jakarta, dan Jawa pada umumnya di masa depan akan berat. "Kita melihat, memikirkan Indonesia 100 tahun ke depan. Bukan memikirkan 5 tahun, 10 tahun ke depan," ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (23/8).

Hal itu, merujuk pada studi yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Selain kemacetan dan banjir, Jakarta dihantui penurunan tanah dan kenaikan permukaan air laut. Ditambah lagi, 96 persen kualitas air sungai di Jakarta tercemar berat yang berdampak terhadap sanitasi.

Moeldoko menambahkan, jika tidak dimulai sekarang, maka pemindahan ibukota yang sudah diwacanakan sejak beberapa tahun lalu tidak akan pernah terealisasikan. "Kalau dipikirkan terus kan tidak terealisasi. Terus kapan mau move on-nya? Ini mau di-move on-kan," imbuhnya.

Disinggung soal usulan Gerindra dan Sandiaga Uno yang menghendaki referendum dalam penentuan perpindahan ibukota, mantan Panglima TNI itu menyebut negara sudah memiliki aturan. Suara publik diwakilkan oleh anggota DPR. Sehingga rencana tersebut akan dibahas dengan DPR untuk diundangkan. "Jadi tidak sejauh itulah (referendum)," imbuhnya.

Sebelumnya, usulan referendum disampaikan Wakil Ketua DPR yang juga politisi Gerindra Fadli Zon serta Sandiaga Uno. Mereka menilai, masyarakat perlu dilibatkan dalam keputusan tersebut. Sebab, pemindahan ibukota memiliki implikasi yang tidak sedikit bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasludin mengatakan pemindahan IKN urgensinya kecil. Dia menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada kepentingan-kepentingan fundamental yang lain, seperti perbaikan kualitas layanan kesehatan, pendidikan dan dorongan terhadap ekonomi rakyat.

Pemindahan IKN membutuhkan fokus pemerintahan yang konsisten dan anggaran yang besar. "Jika terjadi perubahan orientasi pada pemerintahan lima tahunan, maka investasi yang besar tersebut terancam mangkrak dan gagal," ujar politi dari Fraksi PKS itu.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rudy S. Prawiradinata mengungkapkan, kajian mengenai pemindahan IKN dilakukan secara cermat. Ada berbagai penelitian mengenai lokasi, kontur tanah, keadaan sosial masyarakat, infrastruktur, antisipasi bencana, kebutuhan keuangan dan lain-lain yang dikaji. Artinya, pemerintah tidak asal dalam memindahkan IKN. 

Kajian tersebut juga dilakukan bersama para pakar dan kementerian terkait. Kajian itu dilakukan sejak tahun 2017. Bahkan Presiden Joko Widodo sudah mulai menginisiasi kajian jni sejak 2016, dan kemudian menugaskan Bappenas untuk melakukan kajian. "Hampir semua kementerian dan lembaga kita libatkan, termasuk Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan Kementerian LHK, (Lingkungan Hidup dan Kehutanan)," ucap Rudy. Terkait pemindahan IKN yang rencananya akan dipindah ke Kalimantan, lanjut dia, juga sudah ada kajian mengenai lokasi yang dekat dengan area pertambangan dan kehutanan. 

Rudy menambahkan, kajian dari Bappenas akan mengulas lebih dalam tentang daerah IKN terpilih setelah presiden menetapkan lokasi IKN yang baru. “Kalau sudah ditetapkan Presiden, Bappenas akan buat kajian untuk mendalami lebih lanjut dan akan siapkan masterplan, juga urban desainnya," sambung dia. (mia/far/rin)


BACA JUGA

Minggu, 23 Februari 2020 09:08

Tambang Ilegal Sudah Beraksi Tiga Minggu, Polisi Amankan Tujuh Orang

TENGGARONG- Jaringan terduga penambang ilegal yang diamankan anggota Polsek Loa…

Minggu, 23 Februari 2020 09:06

Begini Cara Kerja Penambang Ilegal, Kumpulkan 700 Metrik Ton, Angkut dengan Kontainer

SALAH satu terduga otak pelaku aktivitas penambangan ilegal berinisial MB…

Minggu, 23 Februari 2020 08:58

Lubang Maut Terus Merenggut Nyawa, Korban Tenggelam Ke-36 di Eks Kolam Tambang

Dari puluhan kasus korban tewas di lubang bekas tambang, baru…

Minggu, 23 Februari 2020 08:57

Gubernur Jadi Dewan Pengarah Badan Otorita IKN

BALIKPAPAN–Pengesahan regulasi pemindahan ibu kota negara (IKN) molor. Sebelumnya, pemerintah…

Minggu, 23 Februari 2020 08:56

Untuk IKN, Pergub Pengendalian Lahan Dinanti

SELAIN Peraturan Presiden (Perpres) Badan Otorita yang mengawal pemindahan ibu…

Minggu, 23 Februari 2020 08:55

Proyek Dikorupsi, Kualitas Jalan Mengecewakan

BONTANG–Lelang yang bermasalah sejak awal, turut memengaruhi kualitas proyek preservasi…

Sabtu, 22 Februari 2020 17:28

Lubang Tambang Makan Korban Lagi, Satu Pemancing Hilang

SAMARINDA - Lubang sisa galian tambang batubara di Samarinda kembali…

Sabtu, 22 Februari 2020 10:45

YAELLAAA...!! Desember, Kunjungan Wisatawan di Kaltim Hanya 62 Orang

SAMARINDA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat kunjungan wisatawan…

Sabtu, 22 Februari 2020 10:20

PGRI dan MPR Minta Mapel Moral Pancasila Dihidupkan Lagi

JAKARTA- Pendidikan Pancasila sudah lama hilang dalam sistem pendidikan nasional…

Jumat, 21 Februari 2020 14:55

Di RUU CLK, Pesangon Masih Jadi Perdebatan

JAKARTA– Pesangon dan upah minimum  (UP) masih jadi perdebatan dalam…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers