MANAGED BY:
JUMAT
20 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Sabtu, 24 Agustus 2019 22:50
Pemerintah Jadi Hati-Hati Bicara Soal IKN
Fokus ke Transportasi Berbasis Rel di Ibu Kota Baru
Selain Kelurahan Amborawang Laut, Samboja Kutai Kartanegara, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara yang dilintasi jembatan Pulau Balang juga jadi kandidat kuat calon ibukota.

PROKAL.CO, JAKARTA  -Setelah keceplosannya Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, sejumlah menteri kabinet kerja memilih bungkam soal lokasi ibu kota negara (IKN) baru. Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, misalnya, enggan menanggapi apapun pertanyaan terkait persoalan tersebut.

Bambang hanya melontarkan satu kalimat untuk menjawab segala pertanyaan tersebut. "Tunggu pengumuman presiden. Tanya sekali lagi, saya ulang lagi," ujarnya sete;ah rapat persiapan Pekan Olahraga Nasional 2020 di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Jakarta (23/8).

Kamis lalu (22/8) dua menteri melontarkan pendapat berbeda mengenai lokasi baru untuk ibu kota negara. Sofyan Djalil memastikan bahwa IKN akan dipindah dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, beberapa jam kemudian, Bambang Brodjonegoro membantahnya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi juga tak mau membahas soal lokasi pemindahan IKN. Meski begitu, ia mengaku, jika pihaknya sudah mulai  merancang konsep transportasi untuk IKN baru. Karena menurutnya, konektivitas jadi hal penting untuk sebuah IKN. 

Meski belum merinci, menteri yang akrab disapa BKS itu menegaskan bahwa konsep mengenai transportasi harus sejalan dengan desain besar ibu kota baru. "Itu bersamaan dengan rancangan kota itu sendiri. Tapi secara umum, bahwa angkutan massal harus dipersiapkan dari sekarang poin-poinnya," jelasnya.

Namun, yang jelas, pengembangan transportasi umum dan massal bakal jadi fokus utama. Seperti transportasi berbasis rel, seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan bus rapid transit (BRT). Di mana, moda transportasi tersebut akan terkoneksi dengan gedung-gedung pemerintahan yang berada di satu lokasi. Tentunya, tak terlepas dari konektivitas dengan daerah-daerah di sekitarnya. 

Di tahap awal, kata dia, IKN baru perlu memiliki prasarana angkutan kereta jarak pendek. Menurutnya, kereta layang seperti di Bandara Soekarno Hatta bisa dikerjakan di awal pembangunan. "Kabinet kan kantornya dekat-dekat. Kita buat kereta. Jadi kalau rapat di kantor presiden tidak perlu naik kendaraan sendiri," tutur Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II tersebut.

Untuk tahap selanjutnya, lanjut dia, tentu harus mulai dipikirkan moda transportasi yang lebih efektif dan efisien untuk perkotaan. Rencananya, pemerintah bakal membangun MRT ketika populasi sudah massif.

Sementara itu, kritik yang dilontarkan pihak oposisi terkait tidak adanya urgensi pemindahan ibukota negara (IKN) mendapat respons dari pemerintah. Istana menyebut kebijakan pemindahan IKN berorientasi jauh ke depan.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Moeldoko mengatakan, jika melihat kondisi saat ini, pemindahan IKN memang terlihat belum mendesak. Namun, bila ditilik lebih jauh, pemindahan dibutuhkan melihat beban yang ditanggung Jakarta, dan Jawa pada umumnya di masa depan akan berat. "Kita melihat, memikirkan Indonesia 100 tahun ke depan. Bukan memikirkan 5 tahun, 10 tahun ke depan," ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (23/8).

Hal itu, merujuk pada studi yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Selain kemacetan dan banjir, Jakarta dihantui penurunan tanah dan kenaikan permukaan air laut. Ditambah lagi, 96 persen kualitas air sungai di Jakarta tercemar berat yang berdampak terhadap sanitasi.

Moeldoko menambahkan, jika tidak dimulai sekarang, maka pemindahan ibukota yang sudah diwacanakan sejak beberapa tahun lalu tidak akan pernah terealisasikan. "Kalau dipikirkan terus kan tidak terealisasi. Terus kapan mau move on-nya? Ini mau di-move on-kan," imbuhnya.

Disinggung soal usulan Gerindra dan Sandiaga Uno yang menghendaki referendum dalam penentuan perpindahan ibukota, mantan Panglima TNI itu menyebut negara sudah memiliki aturan. Suara publik diwakilkan oleh anggota DPR. Sehingga rencana tersebut akan dibahas dengan DPR untuk diundangkan. "Jadi tidak sejauh itulah (referendum)," imbuhnya.

Sebelumnya, usulan referendum disampaikan Wakil Ketua DPR yang juga politisi Gerindra Fadli Zon serta Sandiaga Uno. Mereka menilai, masyarakat perlu dilibatkan dalam keputusan tersebut. Sebab, pemindahan ibukota memiliki implikasi yang tidak sedikit bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasludin mengatakan pemindahan IKN urgensinya kecil. Dia menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada kepentingan-kepentingan fundamental yang lain, seperti perbaikan kualitas layanan kesehatan, pendidikan dan dorongan terhadap ekonomi rakyat.

Pemindahan IKN membutuhkan fokus pemerintahan yang konsisten dan anggaran yang besar. "Jika terjadi perubahan orientasi pada pemerintahan lima tahunan, maka investasi yang besar tersebut terancam mangkrak dan gagal," ujar politi dari Fraksi PKS itu.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rudy S. Prawiradinata mengungkapkan, kajian mengenai pemindahan IKN dilakukan secara cermat. Ada berbagai penelitian mengenai lokasi, kontur tanah, keadaan sosial masyarakat, infrastruktur, antisipasi bencana, kebutuhan keuangan dan lain-lain yang dikaji. Artinya, pemerintah tidak asal dalam memindahkan IKN. 

Kajian tersebut juga dilakukan bersama para pakar dan kementerian terkait. Kajian itu dilakukan sejak tahun 2017. Bahkan Presiden Joko Widodo sudah mulai menginisiasi kajian jni sejak 2016, dan kemudian menugaskan Bappenas untuk melakukan kajian. "Hampir semua kementerian dan lembaga kita libatkan, termasuk Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan Kementerian LHK, (Lingkungan Hidup dan Kehutanan)," ucap Rudy. Terkait pemindahan IKN yang rencananya akan dipindah ke Kalimantan, lanjut dia, juga sudah ada kajian mengenai lokasi yang dekat dengan area pertambangan dan kehutanan. 

Rudy menambahkan, kajian dari Bappenas akan mengulas lebih dalam tentang daerah IKN terpilih setelah presiden menetapkan lokasi IKN yang baru. “Kalau sudah ditetapkan Presiden, Bappenas akan buat kajian untuk mendalami lebih lanjut dan akan siapkan masterplan, juga urban desainnya," sambung dia. (mia/far/rin)


BACA JUGA

Kamis, 19 September 2019 13:20
Perkara OTT KPK di PN Balikpapan

Kayat Empat Kali Tagih Suap Vonis Bebas

SAMARINDA–Hiruk pikuk yang menggelayuti KPK akhir-akhir ini tak mengendurkan pemberantasan…

Kamis, 19 September 2019 11:46

Agar Para Korban Kabut Asap Tetap Bisa Hirup Udara Segar

Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret tergerak membantu para korban kabut…

Kamis, 19 September 2019 11:16

ALHAMDULILLAH...BMKG Bilang, 3 Hari Kedepan Ada Potensi Hujan di Kalimantan dan Sumatera

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan potensi…

Kamis, 19 September 2019 11:12

Kunjungan Presiden Tidak Membuahkan Hasil

PANGKALANKERINCI  - Kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Kabupaten…

Kamis, 19 September 2019 11:09

Kontak Tembak di Ilaga, Warga Sipil Jadi Korban

JAYAPURA-Kontak tembak dilaporkan terjadi di Kampung Olenki Muara, Distrik Ilaga,…

Rabu, 18 September 2019 14:20

Berjuang Masuk Tim di Periode Baru

BALIKPAPAN-Setelah dibentuk Senin (16/9) lalu, tim Panitia Khusus (Pansus) DPR…

Rabu, 18 September 2019 14:19

Polisi Sudah Tetapkan 9 Tersangka

SAMARINDA–Kabut asap telah menyebar dan menyelimuti langit Kaltim sepekan terakhir.…

Rabu, 18 September 2019 14:15

Bandara Buka, Penerbangan Tutup

DAMPAK kabut asap membuat seluruh penerbangan di Bandara APT Pranoto…

Rabu, 18 September 2019 14:08
OTT Balikpapan Bergulir di Samarinda

Kasus Hakim PN Balikpapan yang Terima Suap Mulai Diadili

SAMARINDA – Operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menyeret Kayat,…

Rabu, 18 September 2019 14:00

Bunuh Pacar, Kodok Divonis 14 Tahun Penjara

SINGARAJA- Kadek Indra Jaya alias Kodok, 21 akhirnya divonis hukuman…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*