JAKARTA -Setelah keceplosannya Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, sejumlah menteri kabinet kerja memilih bungkam soal lokasi ibu kota negara (IKN) baru. Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, misalnya, enggan menanggapi apapun pertanyaan terkait persoalan tersebut.
Bambang hanya melontarkan satu kalimat untuk menjawab segala pertanyaan tersebut. "Tunggu pengumuman presiden. Tanya sekali lagi, saya ulang lagi," ujarnya sete;ah rapat persiapan Pekan Olahraga Nasional 2020 di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Jakarta (23/8).
Kamis lalu (22/8) dua menteri melontarkan pendapat berbeda mengenai lokasi baru untuk ibu kota negara. Sofyan Djalil memastikan bahwa IKN akan dipindah dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, beberapa jam kemudian, Bambang Brodjonegoro membantahnya.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi juga tak mau membahas soal lokasi pemindahan IKN. Meski begitu, ia mengaku, jika pihaknya sudah mulai merancang konsep transportasi untuk IKN baru. Karena menurutnya, konektivitas jadi hal penting untuk sebuah IKN.
Meski belum merinci, menteri yang akrab disapa BKS itu menegaskan bahwa konsep mengenai transportasi harus sejalan dengan desain besar ibu kota baru. "Itu bersamaan dengan rancangan kota itu sendiri. Tapi secara umum, bahwa angkutan massal harus dipersiapkan dari sekarang poin-poinnya," jelasnya.
Namun, yang jelas, pengembangan transportasi umum dan massal bakal jadi fokus utama. Seperti transportasi berbasis rel, seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan bus rapid transit (BRT). Di mana, moda transportasi tersebut akan terkoneksi dengan gedung-gedung pemerintahan yang berada di satu lokasi. Tentunya, tak terlepas dari konektivitas dengan daerah-daerah di sekitarnya.
Di tahap awal, kata dia, IKN baru perlu memiliki prasarana angkutan kereta jarak pendek. Menurutnya, kereta layang seperti di Bandara Soekarno Hatta bisa dikerjakan di awal pembangunan. "Kabinet kan kantornya dekat-dekat. Kita buat kereta. Jadi kalau rapat di kantor presiden tidak perlu naik kendaraan sendiri," tutur Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II tersebut.
Untuk tahap selanjutnya, lanjut dia, tentu harus mulai dipikirkan moda transportasi yang lebih efektif dan efisien untuk perkotaan. Rencananya, pemerintah bakal membangun MRT ketika populasi sudah massif.
Sementara itu, kritik yang dilontarkan pihak oposisi terkait tidak adanya urgensi pemindahan ibukota negara (IKN) mendapat respons dari pemerintah. Istana menyebut kebijakan pemindahan IKN berorientasi jauh ke depan.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Moeldoko mengatakan, jika melihat kondisi saat ini, pemindahan IKN memang terlihat belum mendesak. Namun, bila ditilik lebih jauh, pemindahan dibutuhkan melihat beban yang ditanggung Jakarta, dan Jawa pada umumnya di masa depan akan berat. "Kita melihat, memikirkan Indonesia 100 tahun ke depan. Bukan memikirkan 5 tahun, 10 tahun ke depan," ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (23/8).
Hal itu, merujuk pada studi yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Selain kemacetan dan banjir, Jakarta dihantui penurunan tanah dan kenaikan permukaan air laut. Ditambah lagi, 96 persen kualitas air sungai di Jakarta tercemar berat yang berdampak terhadap sanitasi.
Moeldoko menambahkan, jika tidak dimulai sekarang, maka pemindahan ibukota yang sudah diwacanakan sejak beberapa tahun lalu tidak akan pernah terealisasikan. "Kalau dipikirkan terus kan tidak terealisasi. Terus kapan mau move on-nya? Ini mau di-move on-kan," imbuhnya.
Disinggung soal usulan Gerindra dan Sandiaga Uno yang menghendaki referendum dalam penentuan perpindahan ibukota, mantan Panglima TNI itu menyebut negara sudah memiliki aturan. Suara publik diwakilkan oleh anggota DPR. Sehingga rencana tersebut akan dibahas dengan DPR untuk diundangkan. "Jadi tidak sejauh itulah (referendum)," imbuhnya.
Sebelumnya, usulan referendum disampaikan Wakil Ketua DPR yang juga politisi Gerindra Fadli Zon serta Sandiaga Uno. Mereka menilai, masyarakat perlu dilibatkan dalam keputusan tersebut. Sebab, pemindahan ibukota memiliki implikasi yang tidak sedikit bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasludin mengatakan pemindahan IKN urgensinya kecil. Dia menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada kepentingan-kepentingan fundamental yang lain, seperti perbaikan kualitas layanan kesehatan, pendidikan dan dorongan terhadap ekonomi rakyat.
