MANAGED BY:
MINGGU
23 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 23 Agustus 2019 23:48
Pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan
Untuk Tahap Pertama, 200 Ribu KK ASN Bakal Huni Rumah Vertikal di Kalimantan
ILUSTRASI: Desain ibu kota baru di Kalimantan. (Istimewa)

PROKAL.CO, Rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan masih terus digodok oleh pemerintah. Pasca merilis gambaran desain ibu kota baru, pemerintah mewacanakan, pada tahap pertama akan memindahkan sekitar 200 ribu kepala keluarga (KK) Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara, Imron Bulkin ketika ditanya mengenai target pemindahan ASN ke Kalimantan. Dengan pemindahan 200 ribu KK ASN teresebut, pemerintah memperkirakan akan ada 1,5 juta pendatang di kota baru tersebut.

“Target untuk menampung sekitar 200 ribu KK ASN. Total dengan yang non-ASN sekitar 1,5 jiwa,” kata Imron kepada JawaPos.com, Jumat (23/8).

Sayangnya, Imron belum merinci, kementerian apa saja yang ASN-nya akan dipindahkan pada tahap pertama. Namun yang pasti, pihaknya akan memberikan insentif kepada ASN yang nurut untuk dipindahtugaskan ke Kalimantan.

Salah satunya dengan memberikan insentif rumah. Imron menyatakan, pihaknya akan membangun rumah vertikal alias apartemen pada tahap pertama nanti. Namun sayang, rumah tersebut hanya berstatus pinjaman.

“Perumahan dinas, dipinjamkan, sampai tugas dinasnya selesai,” pungkasnya seperti diberitakan Jawapos,com..

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta pemerintah menentukan kementerian mana yang akan dipindahkan ke ibu kota baru. Sebab, saat ini ada sekitar 4,3 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menanti keputusan apakah akan terkena transmigrasi atau tidak.

“Jadi, ini bukan masalah kotanya. Misalnya pindah, itu kementerian mana saja yang wajib pindah, mana yang tidak wajib pindah,” kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (19/8).

Bima mengatakan, sejatinya tak harus semua kementerian/lembaga pindah ke ibu kota baru. Asalkan, kementerian itu bisa tetap dapat melakukan pelayanan publik untuk masyarakat Indonesia meskipun tidak berlokasi di Kalimantan.

“Kami sih sudah mencoba mengantisipasi, kira-kira yang ini harus pindah, yang ini bisa di daerah. Tapi, nanti dalam jabatan seperti apa, kalau semuanya satu direktorat ke sana, atau bisa sebagian saja, dan sebagian lain bisa terkoneksi dengan internet, secara digital, itu masih dalam pertimbangan,” katanya. (Igman Ibrahim/jpc)


BACA JUGA

Minggu, 23 Februari 2020 09:08

Tambang Ilegal Sudah Beraksi Tiga Minggu, Polisi Amankan Tujuh Orang

TENGGARONG- Jaringan terduga penambang ilegal yang diamankan anggota Polsek Loa…

Minggu, 23 Februari 2020 09:06

Begini Cara Kerja Penambang Ilegal, Kumpulkan 700 Metrik Ton, Angkut dengan Kontainer

SALAH satu terduga otak pelaku aktivitas penambangan ilegal berinisial MB…

Minggu, 23 Februari 2020 08:58

Lubang Maut Terus Merenggut Nyawa, Korban Tenggelam Ke-36 di Eks Kolam Tambang

Dari puluhan kasus korban tewas di lubang bekas tambang, baru…

Minggu, 23 Februari 2020 08:57

Gubernur Jadi Dewan Pengarah Badan Otorita IKN

BALIKPAPAN–Pengesahan regulasi pemindahan ibu kota negara (IKN) molor. Sebelumnya, pemerintah…

Minggu, 23 Februari 2020 08:56

Untuk IKN, Pergub Pengendalian Lahan Dinanti

SELAIN Peraturan Presiden (Perpres) Badan Otorita yang mengawal pemindahan ibu…

Minggu, 23 Februari 2020 08:55

Proyek Dikorupsi, Kualitas Jalan Mengecewakan

BONTANG–Lelang yang bermasalah sejak awal, turut memengaruhi kualitas proyek preservasi…

Sabtu, 22 Februari 2020 17:28

Lubang Tambang Makan Korban Lagi, Satu Pemancing Hilang

SAMARINDA - Lubang sisa galian tambang batubara di Samarinda kembali…

Sabtu, 22 Februari 2020 10:45

YAELLAAA...!! Desember, Kunjungan Wisatawan di Kaltim Hanya 62 Orang

SAMARINDA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat kunjungan wisatawan…

Sabtu, 22 Februari 2020 10:20

PGRI dan MPR Minta Mapel Moral Pancasila Dihidupkan Lagi

JAKARTA- Pendidikan Pancasila sudah lama hilang dalam sistem pendidikan nasional…

Jumat, 21 Februari 2020 14:55

Di RUU CLK, Pesangon Masih Jadi Perdebatan

JAKARTA– Pesangon dan upah minimum  (UP) masih jadi perdebatan dalam…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers