JAKARTA – Spekulan-spekulan tanah di Kalimantan Timur (Kaltim) sepertinya gagal happy. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah isu ibu kota negara (IKN) bakal pindah dari DKI Jakarta ke Kaltim. Dia menyebut, kajian belum sepenuhnya tuntas. Sayangnya, Jokowi juga tidak mendetailkan kajian mana yang dimaksud.
”Nunggu kajian, tinggal satu dua kajian belum disampaikan kepada saya,” ujarnya di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin (22/8). Jokowi menegaskan, kepastian lokasi akan diumumkan pada saat yang tepat.
Hal yang sama juga disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro. Dia menyebut belum ada keputusan soal provinsi mana yang akan menjadi ibukota baru. ”Kita tunggu aja pengumuman dari presiden,” ujarnya di Hotel Aryaduta, Jakarta kemarin.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengungkapkan bahwa IKN sudah pasti pindah ke Kaltim. ”Iya Kalimantan Timur, tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana, ya belum,” ucapnya usai rapat koordinasi RUU Pertanahan kemarin. Bahkan, Sofyan sempat bilang, jika nanti lokasi IKN baru itu sudah diputuskan, maka tanah di lokasi tersebut akan dibekukan oleh pemerintah. Tujuannya agar proses pemindahan IKN ini bebas dari aksi para spekulan tanah.
Namun Bambang memastikan bahwa lokasi IKN masih belum diputuskan bakal dipindah ke provinsi mana. Yang jelas, lokasinya nanti tidak akan jauh dari kota yang sudah ada. Sehingga pembangunan lebih efisien. Sebab, bandara, pelabuhan, dan fasilitas mendasar lainnya sudah tersedia. Lantas, apakah yang dimaksud lokasinya di antara kota Samarinda dan Balikpapan? Dia enggan membocorkan.
Disinggung soal adanya desain kota yang sudah tersebar, Bambang menyebut itu baru sementara. Sebab, lokasi definitif belum ditentukan. Padahal, desain kota sangat dipengaruhi lokasi yang ditetapkan. ”Kan kontur tanahnya bisa beda, antar lokasi dengan lokasi lain,” ujarnya.
Dia menjelaskan, tahap persiapan akan digelar tahun depan. Namun, groundbreaking dimulai tahun 2021. Dari 40 ribu hektare lahan yang disiapkan, untuk pusat pemerintahan akan memakan 6.000 hektar, di mana hanya 3.000 hektar yang digunakan untuk bangunan. Sementara untuk transportasi, direncanakan untuk dibangun transportasi berbasis rel. Desainnya elevated seperti LRT dan MRT. Dan terkoneksi dengan kota terdekat.
Sementara itu, pakar perencanaan wilayah dan tata kota Adjie Pamungkas menuturkan, wilayah Kalimantan, khususnya, Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang potensial. Setidaknya memenuhi kriteria lokasi yang memiliki akses ke laut. ”Memiliki perairan yang tenang, relatif berada ditengah Indonesia, memiliki potensi bencana yang rendah, dilewati oleh jalur fibre optic backbond nasional (palapa ring), dan pola kepemilikan lahan yang mudah dikuasai pemerintah,” jelas Adjie.
Pemindahan ke Kaltim, lanjut dia, juga dapat mengubah proses pembangunan saat ini. Yang cenderung terpusat di Jawa. Jika dilihat dari lingkungan, pemindahan IKN tentunya tidak boleh mengganggu hutan lindung. Mengingat, Kaltim memiliki area hutan yang sangat luas. Baik hutan produksi, hutan lindung, maupun pertambangan.
Perlu dicari lahan tidak produktif dan bukan hutan lindung yang dapat mengakomodasi kegiatan pusat pemerintahan. Kemampuan mengendalikan skala kota menjadi kunci keberhasilan pembangunan tersebut mengingat Kalimantan masih didominasi lahan hutan sebagai paru-paru dunia.
Secara sosial-budaya, Kaltim multikultural. Banyak pendatang dari berbagai daerah seperti Sulawesi maupun Jawa menunjukkan bahwa daerah ini terbuka secara sosial. ”Artinya, pemindahan IKN sebagai momentum mempertahankan kebhinekaan bangsa masih dapat diakomodasi pada wilayah di Kaltim,” kata pria yang juga menjabat Kepala Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya itu.
Secara ekonomi, Kaltim memiliki sumberdaya alam yang mampu mendukung keberlangsungan kehidupan sebuah kota. Proses bisnis di pemerintahan akan menjadi motor penggerak ekonomi kota sedang ke besar. Walaupun demikian, dua kota terdekat saat ini yang berkembang yaitu Samarinda dan Balikpapan dapat menjadi penyuplai kebutuhan dari IKN yang baru ini. Simbiosis mutualisme antara ketiga kota tersebut (Samarinda, Balikpapan dan IKN) akan menjadi kunci sukses aktivitas kinerja ekonomi di IKN baru.
Apakah IKN baru memanfaatkan kota yang sudah ada atau berada pada daerah baru? Membangun kota baru akan memudahkan saat mendesain. Apalagi jika lahannya sudah dikuasai (pemerintah). Alternatif daerah baru akan lebih menjanjikan dibandingkan dengan membangun dari kota lama. Meski begitu, kedekatan dengan kota lama yang sudah berkembang, akan memudahkan IKN baru untuk tumbuh.
”Dua kota didekatnya, Balikpapan dan Samarinda tentunya dapat menjadi keuntungan bagi pemerintah untuk mengembangkan daerah tersebut sebagai IKN,” ujarnya.
Letak IKN baru tentunya lebih baik mudah diakses langsung dari laut. Agar kawasan baru itu mudah untuk tumbuh dan berkembang. Transportasi laut adalah sistem yang murah meskipun masih perlu ditata supaya juga menjadi mudah dan nyaman. Banyak kota maju didunia berada di pesisir pantai memberikan indikasi bahwa pantai sudah menjadi modal utama suatu IKN.
