PROKAL.CO, SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor menanggapi santai adanya bantahan Presiden RI Joko Widodo terhadap pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Jalil menyebut Kaltim menjadi lokasi Ibukota Negara yang baru.
"Yah nggak apa-apa. Memang. Biasa lah itu. Itu urusan mereka lah," kata Isran, Kamis (22/8/2019) ditemui wartawan di rumahnya Loa Bakung.
Sebelumnya, Isran mengetahui Kaltim disebut ibukota Negara oleh Sofyan Jalil melalui berita media massa. "Dari kalian aku tahu. Kan kalian yang kasih tahu aku," ujar Isran kepada wartawan.
Isran menambahkan bisa saja Presiden memberikan kewenangan kepada Menteri ATR umumkan lokasi Ibukota Negara. "Mungkin juga Bapak Presiden sudah memberikan kewenangan otoritas kepada Menteri ATR Sofyan Jalil," ujarnya.
Diketahui Isran, Bappenas kini tinggal menyelesaikan 1 hingga 2 kajian lagi tentang ibukota Negara yang baru. "Sekarang Bappenas sedang menyiapkan menyelesaikan 2 kajian akhir," katanya.
Pemindahan Ibukota Negara ini, dikatakan Isran Noor, sudah direncanakan sejak lama. Mulai zaman Soekarno, dilanjutkan era Soeharto hingga era Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya sekarang pada Presiden Joko Widodo akan mulai dibangun.
"Mulai tahun 2017 sudah dilaksanakan Bapak Presiden Jokowi. Cuma, tidak dipublikasi. Jadi ini tidak mendadak, tapi sebuah rencana yang lama. Ini kan dokumen Negara," ujar Isran.
Diketahui bersama, orang nomor satu di Indonesia, Jokowi mengatakan, sampai saat ini pemerintah belum menentukan dan memilih provinsi mana yang fix menjadi ibu kota yang baru. Apakah pasti di Kaltim atau di provinsi lain di Kalimantan.
Menurut Jokowi, masih ada beberapa kajian yang belum lengkap. "Ya, kita masih menunggu beberapa kajian dulu. Ada dua kajian yang belum disampaikan ke saya," kata Jokowi, di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019).
Jokowi memastikan, belum ada keputusan atau pengumuman apapun terkait lokasi pasti ibu kota baru tersebut. Ia hanya menyebut bahwa Pulau Kalimantan lah yang pasti menjadi pengganti DKI Jakarta.
Saat ditanya mengenai apa saja kajian yang belum disampaikan, presiden enggan menjawab secara detail. "Nanti akan kita umumkan. Tunggu waktunya," kata Jokowi. (mym)
