MANAGED BY:
MINGGU
22 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SAMARINDA

Kamis, 22 Agustus 2019 23:34
UI: Diskon Rokok, Petaka Demografi
Peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan; Pengurus Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, Muhammad Joni; Pegiat Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) yang juga Koordinator Solidaritas Advokasi Publik untuk Pengendalian Tembakau Indonesia (SAPTA) Tubagus Haryo Karbyanto berbincang usai melaksanakan diskusi dengan tema “Ironi Diskon Rokok Di Tengah Visi Jokowi Membangun Manusia Indonesia” Selasa (20/8) di Jakarta.

PROKAL.CO, PROKAL.CO, SAMARINDA - Pemerintah diminta revisi kebijakan diskon rokok karena bertentangan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk ciptakan SDM Indonesia unggul.

Peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Abdillah Ahsan mengatakan, kebijakan diskon rokok ini telah mengurangi efektivitas upaya pengendalian konsumsi rokok dalam menciptakan masyarakat yang sehat, terutama anak-anak yang dikategorikan sebagai kelompok yang harusnya dilindungi dari dampak rokok tersebut.

“Amanat Presiden harusnya dijalankan dan diapresiasi. Visi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus direalisasikan. Faktanya lain, kebijakan diskon rokok ini justru akan menciptakan petaka demografi, bukan sebaliknya memberikan bonus demografi pada 2030-2040,” kata Abdilah dalam acara Diskusi Media yang bertema “Ironi Diskon Rokok di Tengah Visi Jokowi Membangun Manusia Indonesia pada 20 Agustus 2019.

Menurut dia, aturan pemerintah yang benar itu sebaiknya tidak berusaha mengakomodir kepentingan banyak pihak, melainkan fokus pada pengendalian konsumsi rokok. Abdillah menilai, pemerintah hanya memikirkan kenaikan penerimaan cukai negara tanpa mau menaikkan harga rokok sendiri, yang notabene merupakan salah satu instrumen untuk mengendalikan prevalensi perokok.

Oleh karenanya, pemerintah seharusnya tidak membiarkan industri ini mensubsidi konsumennya dengan memberikan diskon rokok, tapi menegakkan kebijakan konsumen membayar sesuai dengan harga yang tercantum pada pita cukai rokok.

“Kebijakan cukai efektif yang mampu meningkatkan harga. Kalau ada harga beli di bawah banderol, hal itu akan melemahkan kebijakan, sehingga (aturan) tidak bisa berjalan baik. Harga beli konsumen seharusnya sesuai dengan harga cukai yang tertera di bungkus rokok," kata Abdillah dalam pers rilisnya.

Terpisah, Ketua Indonesia Lawyer Association on Tobacco Control (ILATC) Muhammad Joni mengatakan kebijakan diskon rokok pada dasarnya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan yang melarang potongan harga produk tembakau. (mym)

Menurut Joni, adanya benturan kebijakan menandakan pemerintah belum bersungguh-sungguh mewujudkan sumber daya manusia Indonesia unggul. Pemerintah terkesan hanya memikirkan soal penerimaan negara sebesar-besarnya dari industri hasil tembakau tanpa memikirkan kelangsungan masa depan penerus bangsa.

“Kebijakan diskon rokok ini menjadi bagian sistematis untuk merusak mental masa depan bangsa. Harus diambil langkah-langkah hukum untuk merevisi kebijakan diskon rokok yang pada dasarnya justru mendorong lebih banyak orang yang merokok,” tukasnya.

Ketentuan diskon rokok tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor 37/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau. Peraturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Saat PMK Nomor 146/2017 direvisi menjadi PMK 156/2018, ketentuan mengenai diskon rokok tidak diubah.

Dalam aturan tersebut, harga transaksi pasar (HTP) yang merupakan harga jual akhir rokok ke konsumen boleh 85% dari harga jual eceran (HJE) atau banderol yang tercantum dalam pita cukai. Artinya, konsumen mendapatkan keringanan harga sampai 15% dari tarif yang tertera dalam banderol. Bahkan, produsen dapat menjual di bawah 85% dari banderol asalkan dilakukan tidak lebih dari 40 kota yang disurvei Kantor Bea Cukai.

Pegiat Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Tubagus Haryo Karbyanto menilai Pemerintah gagal menekan prevalensi perokok, terutama pada anak-anak.

“Kalau SDM mau maju, seluruh kementerian terkait seharusnya turut mendukung kebijakan ini,” tuturnya. (mym)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 20 September 2019 19:26

Mobil Bawa Sabu 1 Kg Nyungsep Setelah Kejar-Kejaran dengan Polisi

PROKAL.CO, SAMARINDA - Aksi kejar-kejaran sebuah mobil merk Ayla plat…

Jumat, 20 September 2019 12:09

Aktivitas di SPBU Mendadak Sepi

Bukan hanya sekali, setidaknya dalam waktu dekat ini tiga kali…

Jumat, 20 September 2019 12:07

Tak Ada Toleransi..!! Selama Proses Hukum, Hak-Hak Hakim Kayat Dicabut

SAMARINDA–Integritas pengadil di Kaltim mendapat sorotan tajam selepas Kayat. Hakim…

Jumat, 20 September 2019 12:06

BEDALAH WAL...!! Di Perumahan Ini Punya Penampungan Air Terpadu, Air Lancar dan Aman

Air bersih yang tidak mengalir di beberapa daerah, tak membuat…

Jumat, 20 September 2019 12:04

Tiga Kali Mulus Beraksi, Dua Pelaku Curanmor Diciduk Polisi

SAMARINDA–Dua pelaku curanmor, Akbar Abdullah (36) dan Alfian (35), dibekuk…

Jumat, 20 September 2019 11:14

Dijerat Pasal Suap dan Gratifikasi

JAKARTA– Imam Nahrawi harus bersiap dengan jeratan pasal berlapis. Komisi…

Kamis, 19 September 2019 14:20

Pencanangan HBDI ke 111, Para Istri Dokter Gelar Penyuluhan Stunting di Posyandu Ayu Sempaja

PROKAL.CO, SAMARINDA - Memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia (HBDI) ke…

Kamis, 19 September 2019 13:17

Polisi Amankan Empat Pengetap

Polisi berkali-kali mengamankan pelaku pengetap BBM. Namun nyatanya, kegiatan tersebut…

Kamis, 19 September 2019 13:16

PDAM Harus Ganti Pipa Sendiri

SAMARINDA–PDAM Tirta Kencana Samarinda terpaksa merugi. Pasalnya, pendalaman drainase di…

Kamis, 19 September 2019 13:14

Kasus Kebakaran Terus Meningkat

SAMARINDA–Kasus kebakaran kerap menjadi momok bagi masyarakat. Penyebabnya dari arus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*