MANAGED BY:
SELASA
25 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

SAMARINDA

Kamis, 22 Agustus 2019 23:34
UI: Diskon Rokok, Petaka Demografi
Peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan; Pengurus Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, Muhammad Joni; Pegiat Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) yang juga Koordinator Solidaritas Advokasi Publik untuk Pengendalian Tembakau Indonesia (SAPTA) Tubagus Haryo Karbyanto berbincang usai melaksanakan diskusi dengan tema “Ironi Diskon Rokok Di Tengah Visi Jokowi Membangun Manusia Indonesia” Selasa (20/8) di Jakarta.

PROKAL.CO, PROKAL.CO, SAMARINDA - Pemerintah diminta revisi kebijakan diskon rokok karena bertentangan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk ciptakan SDM Indonesia unggul.

Peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Abdillah Ahsan mengatakan, kebijakan diskon rokok ini telah mengurangi efektivitas upaya pengendalian konsumsi rokok dalam menciptakan masyarakat yang sehat, terutama anak-anak yang dikategorikan sebagai kelompok yang harusnya dilindungi dari dampak rokok tersebut.

“Amanat Presiden harusnya dijalankan dan diapresiasi. Visi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus direalisasikan. Faktanya lain, kebijakan diskon rokok ini justru akan menciptakan petaka demografi, bukan sebaliknya memberikan bonus demografi pada 2030-2040,” kata Abdilah dalam acara Diskusi Media yang bertema “Ironi Diskon Rokok di Tengah Visi Jokowi Membangun Manusia Indonesia pada 20 Agustus 2019.

Menurut dia, aturan pemerintah yang benar itu sebaiknya tidak berusaha mengakomodir kepentingan banyak pihak, melainkan fokus pada pengendalian konsumsi rokok. Abdillah menilai, pemerintah hanya memikirkan kenaikan penerimaan cukai negara tanpa mau menaikkan harga rokok sendiri, yang notabene merupakan salah satu instrumen untuk mengendalikan prevalensi perokok.

Oleh karenanya, pemerintah seharusnya tidak membiarkan industri ini mensubsidi konsumennya dengan memberikan diskon rokok, tapi menegakkan kebijakan konsumen membayar sesuai dengan harga yang tercantum pada pita cukai rokok.

“Kebijakan cukai efektif yang mampu meningkatkan harga. Kalau ada harga beli di bawah banderol, hal itu akan melemahkan kebijakan, sehingga (aturan) tidak bisa berjalan baik. Harga beli konsumen seharusnya sesuai dengan harga cukai yang tertera di bungkus rokok," kata Abdillah dalam pers rilisnya.

Terpisah, Ketua Indonesia Lawyer Association on Tobacco Control (ILATC) Muhammad Joni mengatakan kebijakan diskon rokok pada dasarnya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan yang melarang potongan harga produk tembakau. (mym)

Menurut Joni, adanya benturan kebijakan menandakan pemerintah belum bersungguh-sungguh mewujudkan sumber daya manusia Indonesia unggul. Pemerintah terkesan hanya memikirkan soal penerimaan negara sebesar-besarnya dari industri hasil tembakau tanpa memikirkan kelangsungan masa depan penerus bangsa.

“Kebijakan diskon rokok ini menjadi bagian sistematis untuk merusak mental masa depan bangsa. Harus diambil langkah-langkah hukum untuk merevisi kebijakan diskon rokok yang pada dasarnya justru mendorong lebih banyak orang yang merokok,” tukasnya.

Ketentuan diskon rokok tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor 37/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau. Peraturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Saat PMK Nomor 146/2017 direvisi menjadi PMK 156/2018, ketentuan mengenai diskon rokok tidak diubah.

Dalam aturan tersebut, harga transaksi pasar (HTP) yang merupakan harga jual akhir rokok ke konsumen boleh 85% dari harga jual eceran (HJE) atau banderol yang tercantum dalam pita cukai. Artinya, konsumen mendapatkan keringanan harga sampai 15% dari tarif yang tertera dalam banderol. Bahkan, produsen dapat menjual di bawah 85% dari banderol asalkan dilakukan tidak lebih dari 40 kota yang disurvei Kantor Bea Cukai.

Pegiat Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Tubagus Haryo Karbyanto menilai Pemerintah gagal menekan prevalensi perokok, terutama pada anak-anak.

“Kalau SDM mau maju, seluruh kementerian terkait seharusnya turut mendukung kebijakan ini,” tuturnya. (mym)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 04 Februari 2020 12:04

Kritik Kota lewat Lirik Rap, Wajah Samarinda dari Lagu “Samar Indah"

Hanya di Samarinda kita bisa hidup sama rendah Nikmati tepian…

Selasa, 04 Februari 2020 12:03

Berkas Pasar Baqa Dilimpah, Rabu, Sidang Perdana

SAMARINDA-Berkas dugaan korupsi tiga tersangka Pasar Baqa sudah digulirkan Korps…

Selasa, 04 Februari 2020 12:01

Terima Paket Ganja 2,5 Kilo, Mahasiswi Ini Mengaku Cuma Diupah Rp 300 Ribu

SAMARINDA - Tersangka inisial IT yang menerima paket 2,5 kilogram…

Selasa, 04 Februari 2020 12:00

Merasa Dipalak Ketika Berkendara di Samarinda? Dua Pria Ini Mungkin Pelakunya

SAMARINDA - Tim Macan Borneo Satreskrim Polres Samarinda akhirnya meringkus…

Selasa, 04 Februari 2020 11:59

Hanya Sakit Demam, RS AWS Bantah Merawat 1 Pasien Terkena Corona Virus

SAMARINDA - Rumah Sakit AW Sjahranie (RS AWS) Samarinda membantah…

Sabtu, 01 Februari 2020 11:48

Pengedar Sabu Berbahan Tawas Ditangkap

SAMARINDA-Banyaknya pemakai narkoba jenis sabu rupanya menjadi peluang bagi Kene…

Sabtu, 01 Februari 2020 11:10

Begini Kondisi Terakhir Sopir Truk yang Sebabkan 4 Nyawa Melayang di Gunung Manggah Itu...

SAMARINDA- Unit Kecelakaan Lalu Lintas (Lakalantas) Polresta Samarinda, pada Kamis…

Sabtu, 01 Februari 2020 09:05

Jalin Kerjasama dengan Rumah Sakit, Poltekkes “Nyebrang” ke Malaysia

SAMARINDA-Terus melebarkan sayap, kini Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes)…

Jumat, 31 Januari 2020 23:46

Samarinda Masih Kekurangan Pengajar

Di Samarinda, ada sekitar 2 ribu guru honorer. Mereka tengah…

Jumat, 31 Januari 2020 23:45

Perlu Waktu Realisasikan DOB Samarinda Seberang

SAMARINDA–Usul menjadikan Samarinda Seberang, Palaran, dan Loa Janan Ilir sebagai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers