MANAGED BY:
SABTU
21 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Kamis, 22 Agustus 2019 12:09
KPK Soroti Pengadaan Alkes di e-Katalog

PROKAL.CO, JAKARTA–Pengadaan alat kesehatan (alkes) terus disoroti KPK. Meskipun sudah ada e-katalog dari Kementerian Kesehatan, namun penanganan alkes belum memiliki standar yang kuat. KPK pun mengundang Kemenkes untuk memulai rancangan revitalisasi pengelolaan alkes tersebut.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek tampak hadir di Gedung Merah Putih kemarin (21/8). Dia menyatakan tengah membahas beberapa poin dengan KPK. Salah satu yang krusial adalah alkes di e-katalog. "Alkes masih dalam perembukan bagaimana yang terbaik," ujar Nila. Masalah yang muncul berdasarkan kajian KPK adalah kemungkinan pemborosan anggaran untuk pengadaan alkes.

Selain itu, tidak ada penetapan standar alkes yang harus dipenuhi faskes. Sehingga faskes bisa memilih opsi untuk memenuhi kebutuhan alkes dari pasar selain e-katalog dengan harga yang lebih murah. Saat ini, Kemenkes mempersiapkan e-katalog sektoral. Jadi, antara obat-obatan dengan alkes akan dibuat terpisah. "Ini untuk mengurangi kejadian yang tidak diinginkan. Saya khawatir kalau ada nego-nego di e-katalog" lanjut Nila.

Kemenkes berupaya ada kesepakatan harga untuk keteraturan manajemen di faskes-faskes. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menegaskan bahwa Kemenkes perlu mengatur spesifikasi alkes. Misalnya untuk stetoskop. "Stetoskopnya seperti apa harus diatur benar spesifikasinya. Konsepnya nanti satu barang, banyak penyedia," jelas Pahala di Gedung KPK kemarin.

Lebih rinci, dia juga merekomendasikan Kemenkes untuk merancang peta jalan pengelolaan alkes. Di dalamnya perlu ada pengaturan komponen harga dasar, evaluasi harga produk, serta sosialisasi standar produk ke faskes. "Kita dorong ini ke arah e-marketplace," lanjutnya.

Pembayaran kerap menjadi masalah karena masih diterapkan secara manual. Pahala menyebutkan, meski pemesanan alkes bisa dilakukan secara online di e-katalog, pembayarannya masih manual. Prosesnya lama dan akhirnya membuat penyedia mau tidak mau harus mengakali pembayaran yang memakan waktu hingga beberapa bulan. "Untuk payment system-nya ini sedang kita urus ke Dirjen Perbendaharaan dan LKPP," jelas Pahala. (deb/jpg/riz/k15)

 

 


BACA JUGA

Sabtu, 21 September 2019 10:58

Keberadaan Pesawat Rimbun Air Masih Belum Jelas

JAYAPURA-Pencarian terhadap pesawat Rimbun Air jenis Twin Otter DHC6 dengan…

Jumat, 20 September 2019 10:57

Sopir Taksi Perkosa Bocah 9 Tahun

GIANYAR – Bejat. Kata ini nampaknya pantas disematkan atas perilaku…

Jumat, 20 September 2019 09:55

Data Penumpang Bocor, Lion Group Investigasi

JAKARTA– Puluhan juta data penumpang maskapai milik Lion Air Group…

Kamis, 19 September 2019 00:32

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Imam Nahrawi Bantah Terima Duit Suap Sebesar Rp26,5 M

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga…

Rabu, 18 September 2019 12:13

PBB Akui Papua Bagian dari Indonesia

JAKARTA- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menegaskan tidak ada lagi pembahasan…

Selasa, 17 September 2019 16:30

RUU MD3 Disahkan, Pimpinan MPR Resmi Bertambah

JAKARTA– DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga…

Selasa, 17 September 2019 16:17

Minta Tak Serahkan Mandat di Tengah Jalan

JAKARTA– Lima pimpinan KPK hasil pemilihan Komisi III DPR hadir…

Selasa, 17 September 2019 15:11

Kado Hari Anak Nasional, Revisi UU Perkawinan Sah

JAKARTA– Wajah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise…

Senin, 16 September 2019 12:12

Merasa Ditipu Dosennya Sendiri, Dijanjikan PNS Bayar Rp 100 Juta

SLEMAN, - “Malu!”. Itulah yang berulang kali dikatakan Akbar, bukan…

Minggu, 15 September 2019 10:53

Veronica Jawab Tuduhan Polisi Soal Papua dan Rekening Gendut

Veronica Koman akhirnya angkat bicara terkait penetapan dirinya sebagai tersangka…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*