MANAGED BY:
SABTU
21 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Kamis, 22 Agustus 2019 12:04
Polri Buru Kelompok Penghasut Papua

BIN Sebut Ada yang Sengaja Ingin Picu Kerusuhan

Rusuh di Manokwari Papua, diduga ditunggangi.

PROKAL.CO, JAYAPURA–Aksi massa di Papua diduga ditunggangi kelompok separatis. Indikasi itu terlihat dari aksi massa di Timika, Kabupaten Mimika, kemarin (21/8). Mereka tidak hanya menyuarakan protes terhadap dugaan persekusi di Surabaya dan Malang. Massa juga menuntut diadakan referendum.

Aksi massa tersebut diawali sekitar pukul 08.00 WIT. Menurut Cenderawasih Pos, aksi yang diikuti sekitar 4 ribu orang itu semula berjalan aman dan tertib. Sebanyak 600 personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk memantau unjuk rasa.

Demonstrasi dimulai dari Lapangan Timika Indah, lalu pindah ke Kantor DPRD Mimika. Saat unjuk rasa berlangsung di kantor DPRD, tiba-tiba ada warga yang melempar ke aparat keamanan. Sebagian yang lain melempari pintu masuk Kantor DPRD Mimika. “Kami terpaksa membubarkan massa dengan melepaskan gas air mata,” kata Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto.

Suasana makin panas. Massa melempari polisi dengan batu. Lemparan batu juga memecahkan kaca Hotel Grand Mozza dan merusak dua kendaraan milik Polres Mimika. Beberapa rumah dan kios milik warga juga dirusak. Polisi akhirnya bertindak tegas.

Sebanyak 45 pengunjuk rasa dibekuk. Mereka diamankan atas dugaan perusakan serta membawa atribut Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan bendera bintang kejora. Polisi menduga mereka simpatisan organisasi KNPB dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Agung menerangkan, 45 orang tersebut diamankan di dua lokasi. Sebanyak 15 orang diamankan setelah mengancam pemilik bengkel yang menolak menjual ban bekas. Sedangkan 30 orang lainnya diamankan seusai aksi perusakan Hotel Grand Mozza dan sejumlah kendaraan di sekitar Kantor DPRD Mimika.

”Ban bekas tersebut rencananya dibakar dalam aksi demonstrasi di Mimika,” ucap Agung. Kapolres juga memastikan, tidak ada bendera bintang kejora yang sempat dikibarkan saat aksi kemarin.

Unjuk rasa juga berlangsung di Kabupaten Fakfak. Satu pasar dan kantor Dewan Adat dibakar massa. Selain itu, dua mobil dan beberapa rumah mengalami pecah kaca. Sebelumnya, unjuk rasa terjadi di Kabupaten Biak Numfor. Massa yang tergabung dalam Forum Peduli Keadilan Masyarakat Orang Asli Papua Kabupaten Biak Numfor mendatangi kantor DPRD Kabupaten Biak Numfor.

Mereka mengutuk tindakan rasial dan kekerasan yang dialami mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya. Aksi massa juga terjadi di Manokwari, Jayapura, dan Sorong. Namun, demo di tiga kota tersebut bisa diatasi aparat keamanan. Situasi berangsur-angsur kondusif.

Sementara itu, dari Jakarta, Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto menyampaikan, pihaknya mencium adanya pihak-pihak tertentu yang berusaha memicu kekisruhan di Papua Barat dan Papua. ’’Sudah ada pemetaan. Siapa bermain, siapa itu, sudah ada pemetaan,’’ terang dia.

Karena itu, BIN berusaha mengantisipasi supaya aksi yang berujung perusakan tidak terjadi lagi. BIN tidak bekerja sendiri. Mereka berkoordinasi dengan instansi lain untuk meredakan situasi.

Menurut Wawan, dalam kondisi seperti saat ini, semua pihak harus menahan diri. Tidak asal bicara. Apalagi sampai mengeluarkan pernyataan bernada provokatif. ’’Maka, cooling down itu penting karena ini sebenarnya kesalahpahaman saja,’’ bebernya. Dia menyebut, proses hukum juga harus dilakukan secara hati-hati.

Pada bagian lain, Polri kini fokus menelusuri kemungkinan kerusuhan tersebut terencana. Didalami pula adanya kelompok yang sengaja menghasut masyarakat Papua. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, kelompok kecil yang melakukan agitasi itu bisa dilokalisasi. Dia juga mengatakan, banyak warga Papua yang tidak setuju dengan aksi demonstrasi anarkistis.

Identitas kelompok penghasut itu belum bisa dipastikan. Begitu pula keterhubungannya dengan hoaks yang beredar dan memicu kerusuhan. ”Masalahnya, sekarang terdeteksi masih ada akun yang terus menyebarkan hoaks terkait Papua,” ungkapnya.

 Apakah para penghasut itu adalah kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB)? Dia mengaku belum mengetahui secara pasti. ”Arahnya belum sampai ke sana. Masih dalam penyelidikan Dittipid Siber,” terang jenderal berbintang satu tersebut.

Untuk kondisi di lapangan, saat ini Fakfak telah dikendalikan sepenuhnya. Bahkan, masyarakat mendukung langkah aparat. ”Tapi, juga ada temuan beberapa simbol yang telah diamankan kepolisian,” urainya. ”Kalau untuk Sorong sudah 100 persen kondusif. Tidak ada lagi massa yang turun ke jalan hingga pukul 14.00,” lanjutnya.

Kondisi serupa terpantau di Manokwari. Meski demikian, polisi tetap mengerahkan petugas tambahan sebanyak lima satuan setingkat kompi (SSK) di Manokwari. ”Kalau Sorong sekitar tiga SSK,” papar mantan wakapolda Kalimantan Tengah tersebut.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo memastikan akan berkunjung ke Papua dalam waktu dekat. Jika terealisasi, kunjungan tersebut akan jadi yang pertama setelah kerusuhan pasca-insiden di Jawa Timur, beberapa hari lalu. ’’Baru kita atur, tetapi dalam rangka meresmikan Jembatan Holtekam. Mungkin awal-awal bulan depan,” ujar Jokowi di sela-sela kunjungan kerja di Kota Kupang kemarin.

 Jokowi menambahkan, hingga saat ini, pihaknya terus memantau dan mengikuti perkembangan situasi di Papua dan Papua Barat. ’’Saya telepon Pak Gubernur Papua Barat untuk tanyakan mengenai Manokwari seperti apa, sudah baik, Sorong seperti apa, sudah baik. Di Fakfak juga mulai terkondisikan,” tuturnya.

Kunjungan Jokowi ke Papua sebelumnya diminta langsung oleh Kepala Suku Lembaga Masyarakat Papua yang juga Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya. Lenis berharap, Jokowi berdialog dan menyerap aspirasi masyarakat Papua.

243 AKUN PENYEBAR HOAKS

Polda Jatim men-take down 243 akun media sosial penyebar hoaks terkait insiden di Asrama Papua Surabaya. Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan, langkah itu dilakukan sejak beredarnya isu hoaks mengenai kisruh di Surabaya dan Malang. Dalam konten di media sosial, banyak kesimpangsiuran berita. ”Kami berkoordinasi dengan Kominfo dan Mabes Polri. Kami lakukan hal itu agar hoaks tidak meluas dan membuat kekacauan,” ucapnya.

Jenderal dua bintang tersebut menyatakan, isu yang diembuskan 243 akun tersebut bisa memperparah keadaan. Misalnya, ada yang memberitakan tentang meninggalnya korban dari kekacauan di asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Ada pula yang menyebar informasi bahwa polisi bertindak represif saat menyelamatkan 43 mahasiswa Papua di Surabaya.

Ada juga isu tentang penangkapan mahasiswa Papua. ”Semuanya tidak benar. Kami mengamankan untuk menyelamatkan mereka dari massa yang berkumpul saat itu. Maka itu, hal tersebut perlu dijelaskan. Dan, langkah ini sudah dilakukan,” ucapnya.

Kabidhumas Polda Jatim Kombes Barung Mangera menambahkan, tim siber Polda Jatim masih melakukan cyber patrol untuk mencari akun-akun hoaks yang lain. Barung menambahkan, Polda Jatim juga telah memeriksa 50 saksi insiden di asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Mereka terdiri atas 43 mahasiswa Papua dan 7 orang dari eksternal. Nah, dari pemeriksaan itu, ada beberapa perkembangan.

Pertama, mahasiswa yang diperiksa tidak pernah mengetahui dan melihat pembuangan bendera Merah-Putih. Karena itu, malamnya mereka dikembalikan ke asrama. Kedua, satu di antara tujuh saksi eksternal adalah orang yang memasang bendera. ”Keterangan itulah yang kami ingin dalami dan selidiki segera. Hal ini berkaitan kepentingan nasional dalam pengungkapan tersebut,” ucap Barung.

Sebab, karena pembuangan bendera Merah-Putih tersebut, ratusan orang menggeruduk asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Dia mengatakan, langkah polisi yang saat itu menembakkan gas air mata bertujuan untuk evakuasi. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, terang Barung, akan terjadi bentrok antara dua kelompok massa. ”Semuanya untuk evakuasi, bukan untuk kekerasan atau tindakan represif. Kami tidak menginginkannya,” ungkap Barung.

Nah, terkait dengan penyelidikan ungkapan kata yang tidak pantas, Polda Jatim telah menerima video tersebut. Dari video itu, ada beberapa orang yang mengutarakan labelling ke kelompok lain. ”Tapi, semuanya itu kami rahasiakan terlebih dahulu. Karena ini masih penyelidikan dan perlu analisis yang pasti dari tim kepolisian,” terang perwira dengan tiga melati di pundak tersebut.

Pada bagian lain, rombongan anggota DPR mengunjungi asrama mahasiswa Papua Kamasan III, Jalan Kalasan, Surabaya, kemarin. Para wakil rakyat itu tiba di lokasi sekitar pukul 11.30 WIB. Namun, di depan pagar utama asrama terpasang spanduk bertulisan: Siapa pun yang datang kami tolak. 

Awalnya dua anggota DPR asal Papua dan Papua Barat, Willem Wandik dan Jimmy Demianus Ijie, tetap berupaya menemui para mahasiswa itu. Panggilan halus coba dilontarkan. Namun, tidak ada yang merespons. ”Kami sudah coba komunikasi lewat Pak Wandik. Ini yang datang pimpinan DPR. Tujuannya, ingin mengetahui masalahnya seperti apa,” kata Jimmy.

Meski gagal bertemu dengan penghuni asrama, Jimmy tidak putus asa. ”Hanya kesempatan yang tertunda. Kami tetap datang lagi. Mungkin bisa dengan prosesi adat agar diterima nantinya,” kata anggota Komisi X Fraksi PDIP itu.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang kemarin ikut bersama rombongan mengatakan, DPR begitu concern dan prihatin atas persoalan yang terjadi di Surabaya, Malang, dan Papua. (deb/far/idr/syn/oni/JPG/rom/k8)


BACA JUGA

Sabtu, 21 September 2019 11:45

Dilumpuhkan setelah Kejar-kejaran

SAMARINDA–Penyelundupan narkoba di Samarinda masuk radar Badan Narkotika Nasional (BNN)…

Sabtu, 21 September 2019 11:40

Ketika Ribuan Mahasiswa Menyuarakan Penolakan RUU KUHP dan UU KPK

Keprihatinan yang sama terhadap isu RUU KUHP dan UU KPK…

Sabtu, 21 September 2019 11:26
RUU KUHP Hanya Ditunda, Bukan Dibatalkan

Jokowi Minta 14 Pasal RUU KUHP Dikaji Ulang

JAKARTA– Makin tingginya gelombang penolakan pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang…

Jumat, 20 September 2019 12:13

Walhi Yakin Korporasi Terlibat Karhutla

SAMARINDA–Dugaan lahan dibakar untuk kepentingan perkebunan menguat. Kebun sawit diindikasikan…

Jumat, 20 September 2019 11:39

Pembangunan Jalan Perbatasan Kaltim-Kaltara Sudah Tembus..!! Tapi...

BALIKPAPAN- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap…

Jumat, 20 September 2019 11:11

YESSS..!! Transportasi IKN: Kereta Tanpa Awak dan Rel

Semenjak penetapan ibu kota negara (IKN) di Kaltim, kementerian satu…

Jumat, 20 September 2019 11:10

Beri Tenggat hingga Akhir Bulan

BALIKPAPAN–Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim tampaknya hanya…

Jumat, 20 September 2019 11:09

19 Hari, 36 Kasus Karhutla di PPU

KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) masih mengancam Kabupaten Penajam Paser…

Jumat, 20 September 2019 10:49

Pedagang Sex Toys Ditangkap, Padahal Lagi Laris-larisnya Dibeli Pria dan Perempuan Paruh Baya

BALIKPAPAN – Melakoni pekerjaan sebagai pedagang sex toys alias alat…

Jumat, 20 September 2019 10:45

Jokowi Diminta Tunjuk Koordinator Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA – Rencana pemindahan ibu kota negara ditargetkan terlaksana pada…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*