MANAGED BY:
JUMAT
20 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Rabu, 21 Agustus 2019 21:02
Ini Bayangan Desain Ibu Kota Baru di Kalimantan
Tugu yang rencananya menjadi ikon ibukota baru.

PROKAL.CO, v class="content"> Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke kota di daerah Kalimantan mulai ada titik terang. Baru-baru ini, draf rencana dan kriteria desain visualisasi ibu kota negara baru banyak tersebar di awak media. Nantinya, pemerintah akan mewujudkan kota yang bertaraf internasional.

Dari draf yang diterima media, pemerintah nantinya akan membangun kota dengan membawa simbol indentitas negara. Salah satunya dengan Monumen Pancasila. Dalam visualisasi gagasan tersebut, monumen pancasila kan dibangun di tengah lapangan yang dilingkari beberapa pohon-pohon rindang.

Dari wujudnya, desain monumen tersebut hampir mirip dengan monumen nasional (Monas) yang ada di Jakarta Pusat. Sama seperti Jakarta, monumen tersebut sekelilingnya akan dilingkari pusat pemerintahan. Salah satunya, tepat di depan monumen itu, terdapat Istana Presiden.

Tak jauh dari situ, ada pula perumahan para menteri dan markas TNI/Polri. Dalam konsepnya, pemerintah mengusung integrasi ruang hijau dan biru pada kawasan tersebut. Nantinya, pemerintah akan tetap mempertahankan ruang terbuka hijau dan hutan dan tetap memperhatikan ketersediaan lahan.

 
ILUSTRASI: Desain ibu kota baru di Kalimantan. (Istimewa)
Dalam draf tersebut juga disebutkan bahwa konsep kotanya akan compact dan smart. Artinya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berstandar internasional akan diterapkan. Pemerintah juga akan berkolaborasi antara arsitektur modern dengan local wisdom.

Salah satunya, ibu kota nantinya akan dilengkapi dengan moda transportasi publik yang terpadu inter-moda dan terpadu dengan pusat-pusat aktivitas kota berdasarkan konsep Transit Oriented Development (TOD). Salah satunya dengan membangun kembali Mass Rapid Transit (MRT) seperti yang ada di Jakarta.

Sebelumnya dalam pidato kenegaraan di sidang bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan secara resmi pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan. Namun, Jokowi tidak membeberkan lebih lanjut mengenai kota mana di tanah Borneo yang akan dipilih menjadi lokasi pengganti Ibu Kota Indonesia.

“Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak/Ibu/Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh, dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya memohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke pulau Kalimantan,” kata Jokowi dalam paparannya di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8).

 
ILUSTRASIDesain ibu kota baru di Kalimantan. (Istimewa)
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memperkirakan, investasi yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp 485 triliun. Diperkirakan, pada tahap pertama, pembangunan dapat dilakukan di sekitar 40 ribu hektare dengan target pemindahan 1,5 juta orang.

Dari total kebutuhan investasi itu, Bambang menyatakan sumber alokasi dana yang digunakan dari APBN diperkirakan hanya sekitar Rp 93 triliun. Namun, tidak semuanya diambil dari APBN murni. Melainkan, ada juga yang didapat darikerja sama pemanfaatan aset.

“Investasinya bisa datang dari APBN, dari KPBU, dari swasta, dari BUMN,” kata Bambang di Kantor Ditjen Perpajakan, Jakarta, Jumat (16/8).

 
ILUSTRASI: Desain ibu kota baru di Kalimantan. (Istimewa) Bambang memastikan pembangunan ibu kota baru diupayakan tidak akan mengganggu sumber penerimaan murni dari APBN. Juga tidak mengganggu prioritas lain dalam APBN 2020 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Nantinya dimaksimalkan dari kerja sama pemanfaatan aset, baik aset yang ada di wilayah ibu kota baru, maupun aset yang ada di sekitar Jabodetabek,” terangnya.

Untuk saat ini, pihaknya tengah membuat rancangan induk (masterplan), urban desain, sampai dengan legal status dari tanah yang akan dibangun pusat pemerintahan. Termasuk juga, soal risiko kebakaran hutan yang digaungkan para aktivis lingkungan hidup.

“Untuk 2020, pada dasarnya sudah diamankan dengan diantisipasi di dua kementerian yang saya sebut (PUPR dan Bappenas). Udah dicek semua, risiko paling minimal. Termasuk risiko dari kebakaran hutan,” pungkasnya. (Igman Ibrahim/jpc)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 19 September 2019 11:46

Agar Para Korban Kabut Asap Tetap Bisa Hirup Udara Segar

Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret tergerak membantu para korban kabut…

Kamis, 19 September 2019 11:16

ALHAMDULILLAH...BMKG Bilang, 3 Hari Kedepan Ada Potensi Hujan di Kalimantan dan Sumatera

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan potensi…

Kamis, 19 September 2019 11:12

Kunjungan Presiden Tidak Membuahkan Hasil

PANGKALANKERINCI  - Kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Kabupaten…

Kamis, 19 September 2019 11:09

Kontak Tembak di Ilaga, Warga Sipil Jadi Korban

JAYAPURA-Kontak tembak dilaporkan terjadi di Kampung Olenki Muara, Distrik Ilaga,…

Rabu, 18 September 2019 14:20

Berjuang Masuk Tim di Periode Baru

BALIKPAPAN-Setelah dibentuk Senin (16/9) lalu, tim Panitia Khusus (Pansus) DPR…

Rabu, 18 September 2019 14:19

Polisi Sudah Tetapkan 9 Tersangka

SAMARINDA–Kabut asap telah menyebar dan menyelimuti langit Kaltim sepekan terakhir.…

Rabu, 18 September 2019 14:15

Bandara Buka, Penerbangan Tutup

DAMPAK kabut asap membuat seluruh penerbangan di Bandara APT Pranoto…

Rabu, 18 September 2019 14:08
OTT Balikpapan Bergulir di Samarinda

Kasus Hakim PN Balikpapan yang Terima Suap Mulai Diadili

SAMARINDA – Operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menyeret Kayat,…

Rabu, 18 September 2019 14:00

Bunuh Pacar, Kodok Divonis 14 Tahun Penjara

SINGARAJA- Kadek Indra Jaya alias Kodok, 21 akhirnya divonis hukuman…

Rabu, 18 September 2019 13:38
Polemik Revisi UU nomor 30/2002 tentang KPK

Pemberantasan Korupsi Lumpuh, Publik Berancang-Ancang Judicial Review

JAKARTA– Polemik revisi UU nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi…

Pencanangan HBDI ke 111, Para Istri Dokter Gelar Penyuluhan Stunting di Posyandu Ayu Sempaja

Kayat Empat Kali Tagih Suap Vonis Bebas

Polisi Amankan Empat Pengetap

Kutim Siap Swasembada Pangan

Nestapa Atlet Berprestasi, Hampir Setahun, Bonus 14 Cabor Tak Kunjung Cair

Muharram Kembalikan Berkas ke PDIP

Pilkada Kukar, Sudah Dua Perahu Terbentuk

Polisi Dinilai Sering Kecolongan

Pemilu Israel, Kubu Petahana Kalah Satu Kursi

Hindari Tragedi, Selandia Baru Batasi Senjata
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*