DICORETNYA Tahura Bukit Soeharto dari lokasi ibu kota negara membawa angin segar bagi Penajam Paser Utara (PPU). Meski sebagian wilayah tahura berada di PPU, namun harus berbagi dengan Samboja, Kutai Kartanegara.
Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM) menyebut peluang Kaltim menjadi ibu kota negara cukup besar. Dengan kriteria dan syarat yang ditentukan Bappenas telah dipenuhi Bumi Mulawarman, maka tinggal kesabaran dan doa dari masyarakat yang diperlukan.
“Infrastruktur memadai. Bandara dan pelabuhan sudah internasional. Lahan juga luas. Bebas gempa. Saya yakin Kaltim akan dipilih karena kajian Bappenas. Bahkan, BIN (Badan Intelijen Negara) bilang cocoknya di Kaltim. Dan khususnya di Penajam Paser Utara,” kata AGM
Ditemui di Hotel Novotel kemarin, AGM percaya diri menyebut PPU paling siap. Bahkan jika Presiden Jokowi menyebut PPU-lah yang jadi ibu kota negara, maka keesokan harinya dia akan menyiapkan lahan yang bakal jadi lokasi.
Dengan luas PPU 3.333 kilometer persegi atau 333.300 hektare, tak sulit baginya untuk memenuhi keperluan lahan. Empat kecamatan disiapkan. Yakni di Kecamatan Penajam, Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Sepaku.
“Dari segiempat kecamatan ini, di mana saja baik, bahkan di seluruh PPU baik. Tanahnya luas dan datar. Bahkan bisa gratis,” yakinnya. Namun, AGM enggan merinci lebih jauh di mana lokasi pertama yang akan disorongnya sebagai lokasi awal ibu kota negara. Yang disebut memerlukan luas 40 ribu hektare hingga 80 ribu hektare itu.
Dia tak ingin ini dijadikan kesempatan spekulan tanah untuk mengacaukan rencana pemindahan ibu kota baru ke PPU. “Kalau saya sebutkan nanti banyak makelar,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando menyatakan pihaknya masih konsisten mengusung Tahura Bukit Soeharto sebagai lokasi ibu kota baru.
“Sesuai kriteria Bappenas. Bahwa lahan harus dimiliki negara,” ujarnya. Kalau bicara tanah milik negara, maka yang paling berpeluang memang yang berada di dalam kawasan hutan lindung. Namun, Pemprov Kaltim dalam hal ini akan menyesuaikan diri jika ada perkembangan terbaru dari Bappenas.
“Kalau luasan kan sudah ada. Pastinya di Kalimantan juga. Tinggal di mana lokasinya itu kan belum tahu,” katanya. Terkait niat Bupati PPU AGM yang menyorong penuh daerahnya jadi lokasi, dia menyebut hal tersebut sah-sah saja. Selama memenuhi kriteria yang diminta Bappenas dipenuhi, maka usulan dari PPU maupun daerah lain bisa jadi pertimbangan.
“Apakah yang diusulkan sesuai kriteria seperti infrastruktur dan dekat dengan kota-kota yang sudah berkembang. Yang jelas kami sudah menyampaikan usulan dari daerah. Analisanya ada di Bappenas,” sebutnya.
JARINGAN LISTRIK
Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam paparan singkat soal pemindahan ibu kota baru menyebut, dalam tahap awal, pembangunan jaringan listrik dan penyediaan perumahan menjadi prioritas utama.
“Listrik ini jaringannya enggak di atas. Harus bawah tanah,” sebut Bambang.
