BALIKPAPAN– Dicoretnya Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto sebagai kandidat lokasi ibu kota negara direspons Gubernur Kaltim Isran Noor. Dalam pernyataannya di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) malam tadi di Jakarta, Isran menegaskan jika Tahura Bukit Soeharto bukan hutan lindung.
“Tetapi hutan produksi. Eks HPH (Hak Pengusahaan Hutan) milik Inhutani,” katanya. Dalam acara yang dipandu wartawan senior Karni Ilyas, Isran menyatakan, hutan lindung terdapat di sisi selatan Tahura Bukit Soeharto. “Namanya Sungai Wain dan Bukit Bangkirai. Kalau di Tahura Bukit Soeharto enggak (hutan lindung). Tapi hutan produksi,” sebutnya.
Adapun kondisi Tahura Bukit Soeharto saat ini, Isran mengatakan jika telah digunakan masyarakat untuk berkebun atau membuka lahan. Aktivitas itu, menurutnya ilegal. “Ada juga tambang batu bara. Makanya lubang tambang banyak di sana (Tahura Bukit Soeharto). Kira-kira, kalau (Tahura Bukit Soeharto) dijadikan ibu kota, mirip Canberra (Australia). Eks tambang, ada danau,” jelasnya.
Mantan bupati Kutai Timur itu melanjutkan, Tahura Bukit Soeharto adalah kawasan strategis. Di mana akan dibangun waduk oleh salah satu pemilik HPH yang juga pengusaha Hasyim Djojohadikusumo. “Saudaranya Pak Prabowo Subianto,” ungkapnya.
Menjawab kekhawatiran kebakaran hutan dan lahan di Tahura Bukit Soeharto, Isran menyebutkan jika saat ini lokasi tersebut diguyur hujan sehingga tak terjadi kebakaran lahan
Ditemui beberapa jam sebelumnya di Hotel Novotel Balikpapan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah pusat berkomitmen untuk tidak menggunakan lahan yang statusnya hutan lindung. Tahura dan hutan lindung lainnya di Kalimantan merupakan paru-paru dunia. Tak ada niat presiden untuk mengurangi fungsinya.
“Semua mata akan tertuju ke kita kalau Bukit Soeharto disentuh. Dan kalau bisa kawasan ini direvitalisasi,” sebut Bambang.
***
Tiga gubernur dan dua wakil gubernur se-Kalimantan duduk bersama, kemarin (20/8). Momen langka ini memicu atmosfer luar biasa di tengah rencana pemindahan ibu kota negara pengganti Jakarta. Apalagi hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro.
Di rapat konsultasi regional Pulau Kalimantan dalam penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangan Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan, memang dibahas mengenai rencana pemindahan ibu kota negara.
Yang menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah saatnya pusat pemerintahan dipindah untuk mengurangi beban Jakarta. Gubernur Kaltim Isran Noor dalam pidatonya sempat menyinggung tanda Kaltimlah yang lebih diunggulkan.
Kala Kaltim diminta lebih dulu dipanggil maju ke podium untuk memaparkan tanggapan kepala daerah soal draf RPJMN 2020-2024.
“Harusnya Kaltim terakhir menyampaikan tanggapan ini. Tapi ini dipanggil pertama. Mungkin tanda (dipilih sebagai ibu kota negara). Jadi maaf Kalteng,” canda Isran disambut tawa dan tepuk tangan peserta rapat. Selebihnya, Isran menunjukkan sisi diplomatisnya.
Dalam penentuan lokasi ibu kota negara, di mana pun ibu kota negara nantinya di Kalimantan tak menjadi masalah bagi Kaltim. Dirinya, sebagai kepala daerah dan pemerintah Benua Etam mendukung sepenuhnya. Karena Kalimantan secara utuh memang tepat jadi ibu kota negara.
“Di mana pun ibu kota nanti (di Kalimantan), kami dukung sepenuhnya,” ucap Isran. Namun saat diwawancarai langsung oleh wartawan terkait dicoretnya Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Isran menghindar. Dia enggan membeber rencana selanjutnya soal lokasi yang bakal diusung sebagai pengganti tahura.
