MANAGED BY:
MINGGU
22 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Rabu, 21 Agustus 2019 12:20
Rp 13 Triliun untuk Papua-Papua Barat
Jusuf Kalla

PROKAL.CO, JAKARTA– Pemerintah membantah disebut menganaktirikan pembangunan di Papua. Buktinya, dana otonomi khusus (otsus) yang dikucurkan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat selalu naik. Bahkan, tahun depan, dana yang akan diberikan mencapai Rp 13,05 triliun.

Dana sebesar itu terdiri atas anggaran otsus Rp 8,37 triliun dan tambahan infrastruktur dalam rangka otsus Rp 4,68 triliun. Kebijakan otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001. Sebagian isinya direvisi dalam Perppu 1/2008 yang menjadi UU 35/2008. Salah satu keistimewaan tersebut berkaitan dengan perangkat daerah maupun suksesi kepemimpinan daerah (lihat grafis).

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, otonomi yang diberikan kepada Papua sudah luar biasa. ”Secara hukum, teman-teman Papua bisa jadi gubernur di Jakarta atau Jawa Barat. Tapi, orang Jakarta tidak bisa menjadi gubernur di Papua,” terangnya di Kantor Wakil Presiden kemarin (20/8).

JK tidak menampik anggapan bahwa Jakarta (baca: negara) begitu sering mengambil kekayaan ekonomi Papua. Namun, bila subsidi yang dikeluarkan negara untuk Papua dihitung, angkanya jauh lebih besar daripada yang diambil. Sebagai gambaran, bila royalti yang diambil negara dari Freeport maupun tambang lain mencapai Rp 20 triliun, anggaran negara untuk Papua mencapai Rp 100 triliun. ”Papua itu disubsidi habis,” lanjutnya.

Karena itu, JK meminta semua pihak menahan diri. ”Kita harap ini akan cooling down,” tambahnya. Apalagi, jajaran pemda di Jawa Timur sudah meminta maaf atas insiden yang menimpa mahasiswa Papua. Masyarakat Papua diharapkan menerima permintaan maaf tersebut.

UU Otsus Papua juga mengamanatkan pemberian dana yang nilainya 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) nasional. Namun, pemberian alokasi dana otsus itu hanya berlaku selama 20 tahun. Artinya, 2021 adalah tahun terakhir Papua dan Papua Barat mendapat dana otsus.

Namun, menurut Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin, sampai saat ini pemerintah belum mengambil sikap untuk kelanjutan anggaran otsus Papua. ”Tapi, saya berpikir bahwa pemerintah tentu tidak akan mendadak mengambil keputusan,” ucapnya kemarin.

Yang paling mungkin, setelah 2021 pemerintah akan mengevaluasi pemberian dana otsus itu. Berdasar evaluasi tersebut, barulah pemerintah akan mengambil sikap. Evaluasi yang dilakukan bisa bermacam-macam. Misalnya, apakah besaran dana otsus dievaluasi atau bisa juga dalam bentuk lain.

Untuk saat ini pihaknya hanya memprediksi bahwa masyarakat Papua masih akan mengharapkan kucuran dana otsus. Karena itu, dana otsus bisa jadi akan tetap ada, hanya bentuk kebijakannya yang saat ini masih dalam kajian. (byu/far/idr/syn/mar/c9/oni)


BACA JUGA

Sabtu, 21 September 2019 11:45

Dilumpuhkan setelah Kejar-kejaran

SAMARINDA–Penyelundupan narkoba di Samarinda masuk radar Badan Narkotika Nasional (BNN)…

Sabtu, 21 September 2019 11:40

Ketika Ribuan Mahasiswa Menyuarakan Penolakan RUU KUHP dan UU KPK

Keprihatinan yang sama terhadap isu RUU KUHP dan UU KPK…

Sabtu, 21 September 2019 11:28

Jalan Ibu Kota Negara Dibagi Lima Zona

Ada banyak alasan mengapa kereta dipilih dibanding moda transportasi lain.…

Sabtu, 21 September 2019 11:27

Ancam Kebebasan Berekspresi, Banyak Masalah di RKUHP

BALIKPAPAN- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih menjadi sorotan.…

Sabtu, 21 September 2019 11:26
RUU KUHP Hanya Ditunda, Bukan Dibatalkan

Jokowi Minta 14 Pasal RUU KUHP Dikaji Ulang

JAKARTA– Makin tingginya gelombang penolakan pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang…

Jumat, 20 September 2019 12:13

Walhi Yakin Korporasi Terlibat Karhutla

SAMARINDA–Dugaan lahan dibakar untuk kepentingan perkebunan menguat. Kebun sawit diindikasikan…

Jumat, 20 September 2019 11:39

Pembangunan Jalan Perbatasan Kaltim-Kaltara Sudah Tembus..!! Tapi...

BALIKPAPAN- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap…

Jumat, 20 September 2019 11:11

YESSS..!! Transportasi IKN: Kereta Tanpa Awak dan Rel

Semenjak penetapan ibu kota negara (IKN) di Kaltim, kementerian satu…

Jumat, 20 September 2019 11:10

Beri Tenggat hingga Akhir Bulan

BALIKPAPAN–Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim tampaknya hanya…

Jumat, 20 September 2019 11:09

19 Hari, 36 Kasus Karhutla di PPU

KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) masih mengancam Kabupaten Penajam Paser…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*