MANAGED BY:
SELASA
25 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Rabu, 21 Agustus 2019 12:20
Rp 13 Triliun untuk Papua-Papua Barat
Jusuf Kalla

PROKAL.CO, JAKARTA– Pemerintah membantah disebut menganaktirikan pembangunan di Papua. Buktinya, dana otonomi khusus (otsus) yang dikucurkan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat selalu naik. Bahkan, tahun depan, dana yang akan diberikan mencapai Rp 13,05 triliun.

Dana sebesar itu terdiri atas anggaran otsus Rp 8,37 triliun dan tambahan infrastruktur dalam rangka otsus Rp 4,68 triliun. Kebijakan otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001. Sebagian isinya direvisi dalam Perppu 1/2008 yang menjadi UU 35/2008. Salah satu keistimewaan tersebut berkaitan dengan perangkat daerah maupun suksesi kepemimpinan daerah (lihat grafis).

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, otonomi yang diberikan kepada Papua sudah luar biasa. ”Secara hukum, teman-teman Papua bisa jadi gubernur di Jakarta atau Jawa Barat. Tapi, orang Jakarta tidak bisa menjadi gubernur di Papua,” terangnya di Kantor Wakil Presiden kemarin (20/8).

JK tidak menampik anggapan bahwa Jakarta (baca: negara) begitu sering mengambil kekayaan ekonomi Papua. Namun, bila subsidi yang dikeluarkan negara untuk Papua dihitung, angkanya jauh lebih besar daripada yang diambil. Sebagai gambaran, bila royalti yang diambil negara dari Freeport maupun tambang lain mencapai Rp 20 triliun, anggaran negara untuk Papua mencapai Rp 100 triliun. ”Papua itu disubsidi habis,” lanjutnya.

Karena itu, JK meminta semua pihak menahan diri. ”Kita harap ini akan cooling down,” tambahnya. Apalagi, jajaran pemda di Jawa Timur sudah meminta maaf atas insiden yang menimpa mahasiswa Papua. Masyarakat Papua diharapkan menerima permintaan maaf tersebut.

UU Otsus Papua juga mengamanatkan pemberian dana yang nilainya 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) nasional. Namun, pemberian alokasi dana otsus itu hanya berlaku selama 20 tahun. Artinya, 2021 adalah tahun terakhir Papua dan Papua Barat mendapat dana otsus.

Namun, menurut Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin, sampai saat ini pemerintah belum mengambil sikap untuk kelanjutan anggaran otsus Papua. ”Tapi, saya berpikir bahwa pemerintah tentu tidak akan mendadak mengambil keputusan,” ucapnya kemarin.

Yang paling mungkin, setelah 2021 pemerintah akan mengevaluasi pemberian dana otsus itu. Berdasar evaluasi tersebut, barulah pemerintah akan mengambil sikap. Evaluasi yang dilakukan bisa bermacam-macam. Misalnya, apakah besaran dana otsus dievaluasi atau bisa juga dalam bentuk lain.

Untuk saat ini pihaknya hanya memprediksi bahwa masyarakat Papua masih akan mengharapkan kucuran dana otsus. Karena itu, dana otsus bisa jadi akan tetap ada, hanya bentuk kebijakannya yang saat ini masih dalam kajian. (byu/far/idr/syn/mar/c9/oni)

loading...

BACA JUGA

Senin, 24 Februari 2020 17:27

Dicalonkan Ketua Golkar Kaltim, Isran Tersenyum dan Enggan Jawab Pertanyaan Wartawan

SAMARINDA - Isran Noor kembali enggan menjawab pertanyaan wartawan. Kali…

Senin, 24 Februari 2020 15:10

Panik Corona, Korea Tetapkan Status Darurat

Korea Selatan (Korsel) makin panik dengan persebaran virus corona. Terakhir,…

Senin, 24 Februari 2020 14:45

Gara-gara Virus Korona, Bali Bisa Kehilangan Sejuta Wisatawan Tiongkok, Pantai Kuta Kini Didominasi Turis India

Keputusan pemerintah menghentikan penerbangan dari dan ke Tiongkok membuat pariwisata…

Senin, 24 Februari 2020 14:14

Seluruh Siswa Berhasil Ditemukan, Korban Meninggal Susur Sungai Jadi 10 Orang

JAKARTA--  Tim SAR Gabungan dibawah koordinasi BPBD Yogyakarta berhasil menemukan…

Senin, 24 Februari 2020 14:10

KPK Minta Parpol Usung Calon Tanpa Mahar

JAKARTA- KPK memberikan perhatian serius terhadap proses pencalonan kepala daerah…

Senin, 24 Februari 2020 14:08

Di Proyek Ini Tenaga Kerja Tiongkok Tak Datang, Pakai Tenaga Lokal

JAKARTA– Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung sempat dikhawatirkan molor pasca…

Senin, 24 Februari 2020 13:27

Prabowo Berjaya di Dua Survei sebagai Capres

JAKARTA – Habisnya kesempatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai petahana…

Senin, 24 Februari 2020 10:26

Usai Hentikan 36 Perkara, KPK Bikin Kontroversi Lagi, Kali Ini Mau Kendalikan Informasi Publik

JAKARTA– Setelah menghentikan 36 perkara di tingkat penyelidikan, Komisi Pemberantasan…

Minggu, 23 Februari 2020 10:46

Dukungan Golkar-PDIP Belum Cukup, Rahmad Mas'ud Pepet Parpol Lain

Mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan (PDIP), bagi Rahmad Mas’ud belum…

Minggu, 23 Februari 2020 09:08

Tambang Ilegal Sudah Beraksi Tiga Minggu, Polisi Amankan Tujuh Orang

TENGGARONG- Jaringan terduga penambang ilegal yang diamankan anggota Polsek Loa…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers