MANAGED BY:
SABTU
21 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Rabu, 21 Agustus 2019 10:18
Dasar Aset Pemprov Belum Jelas, Daerah Sulit Terwujud
OPSI TERAKHIR: Pemprov Kaltim belum tertarik menerbitkan obligasi karena dana yang tersedia dinilai cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang ada.

PROKAL.CO, BALIKPAPAN- Langkah Kementerian Dalam Negeri memberikan izin penerbitan surat utang atau obligasi kepada pemerintah daerah belum disambut Pemprov Kaltim.  Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim Dwi Aryanto mengatakan, pemerintah pusat telah berencana melakukan high level meeting dengan Gubernur Kaltim terkait ini. Namun rencana tersebut belum terealisasi hingga kini.

“Memang ada jadwal pertemuan dan punya potensi masuk ke sana [obligasi], tetapi belum jadi dan pertemuannya belum bisa dipastikan lagi untuk kapan,” jelasnya.

Ini cukup disayangkan karena sebelumnya Kaltim menjadi salah satu dari sejumlah provinsi yang menyatakan niat menjadi pionir dalam penerbitan obligasi daerah bersamaan dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, dan Banten. Terlebih dari data BEI, pemahaman masyarakat Kaltim pada bursa saham terus tumbuh tiap tahunnya.

Dwi menambahkan, dasar aset yang digunakan Pemprov Kaltim sebagai penerbitan belum jelas. Jika mengacu pada proyek infrastruktur, jalan Tol Balikpapan-Samarinda belum bisa dikategorikan sebagai aset produktif lantaran belum bisa memberikan pendapatan berulang (recurring income).

Guna merealisasikan rencana tersebut, proses yang dilewati masih panjang dan membutuhkan persetujuan banyak pihak seperti dengan Kementerian Dalam Negeri dan DPRD. OJK, kata dia, hanya menyiapkan instrumen dan menjadi supervisi. Pemerintah daerah perlu mempersiapkan tata kelola manajemen keuangan daerah supaya bisa membayar kupon saat jatuh tempo.

Terpisah, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, hingga sekarang pihaknya belum mau mengikuti langkah daerah lain yang menerbitkan surat utang. Sebab dia menilai dana yang masuk cukup untuk membiayai seluruh pembangunan infrastruktur. Kalaupun APBD tidak cukup, pihaknya akan meminta dari pusat untuk membiayai proyek-proyek pembangunan lain

Dia mengungkapkan, menerbitkan obligasi belum menjadi prioritas Pemprov Kaltim. Meski pembangunan infrastruktur dengan skema obligasi jauh lebih transparan. Utang tersebut juga langsung disalurkan langsung kepada kontraktor dan memiliki pengawasan ketat. “Kita belum ke arah sana. Mungkin nanti kalau sudah sangat dibutuhkan baru kita akan terbitkan obligasi,” pungkasnya.

Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas, Ramdhan Ario Maruto, menyebutkan, penerbitan obligasi daerah sudah menjadi wacana lama yang tidak kunjung terealisasikan. Menurutnya terlalu banyak kepentingan politis yang terlibat di dalamnya.

“Hingga saat ini belum pernah ada penerbitan obligasi daerah di Indonesia dan saat ini mulai kembali mencuat. Tetapi realisasinya juga masih belum bisa dipastikan termasuk Kaltim ataupun Jatim sebagai provinsi yang akan menjadi pionir. Ini masih dalam tahap rencana dan wacana,” tuturnya.

Layaknya penerbitan obligasi korporasi, bagi daerah yang hendak menerbitkan obligasi daerahnya, harus bisa membuka segala hal tentang laporan keuangan daerahnya. Hanya perbedaannya, terdapat DPRD yang mengawasi secara politik, dan mereka harus merestuinya.

Menurut Ramdhan dengan terbitnya obligasi daerah tersebut, transparansi keuangan dan keterbukaan informasi akan menjadi lebih baik karena daerah itu juga akan diberikan rating oleh lembaga pemeringkat. Dia meyakini sejumlah pembelajaran seperti kesiapan keterbukaan informasi ke publik, perencanaan keuangan yang lebih matang dan terukur, serta kemampuan bayar bunga dan pokok bisa diambil supaya tidak terjadi kasus gagal bayar (default).

Hal ini seperti yang terjadi pada Detroit, sebuah kota yang dikenal sebagai basis industri otomotif di negara bagian Michigan, Amerika Serikat yang pada akhirnya harus mengajukan permohonan pailit pada pertengahan Juli lalu akibat besarnya utang yang diperkirakan mencapai USD 18 miliar atau sekitar Rp 180 triliun. (aji/ndu)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 20 September 2019 11:36

Harga CPO Mulai Membaik

SAMARINDA- Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit diharapkan segera…

Jumat, 20 September 2019 11:33
Buruan Datangi Mitsubishi Motors Auto Show

Banyak Promo Menarik dan Harga Spesial

BALIKPAPAN- PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (PT MMKSI)…

Jumat, 20 September 2019 11:04

Uang Muka Rumah dan Kendaraan Kian Rendah

JAKARTA – Ketegangan hubungan dagang AS dan Tiongkok yang diikuti…

Jumat, 20 September 2019 10:01

Porang Bisa Dibudidayakan di Kaltim, Punya Nilai Ekspor ke Jepang, Tiongkok, dan Vietnam

BALIKPAPAN – Kalimantan Timur diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap sumber…

Jumat, 20 September 2019 09:59

BI Bisa Turunkan Suku Bunga Acuan

JAKARTA– Setelah dua kali memangkas 7-day reverse repo rate (7DRRR)…

Jumat, 20 September 2019 09:54

Pajak Lahan Progresif Bikin Resah

JAKARTA– Tahun ini diakui sebagai periode yang menantang bagi dunia…

Rabu, 18 September 2019 14:17
PT Taspen Ajak ASN Berwirausaha

Gandeng Pegawai Lingkungan Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda

SAMARINDA-PT TASPEN Persero Cabang Samarinda Kaltim menyelenggarakan acara Program Wirausaha…

Rabu, 18 September 2019 13:07

Banyak Diserap Industri Rumahan, Daging Kerbau Laris di Kaltim

BALIKPAPAN- Sempat sulit diterima, permintaan daging kerbau di Kalimantan Timur…

Rabu, 18 September 2019 13:06

DPK Kaltim Capai Rp 94,45 Triliun

SAMARINDA-Jumlah penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) di Kaltim mengalami peningkatan…

Rabu, 18 September 2019 13:02

Semester Pertama Kinerja Kontruksi Kaltim Melambat

SAMARINDA-Kinerja lapangan usaha konstruksi Kaltim triwulan II 2019 tumbuh positif…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*