MANAGED BY:
RABU
26 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

PRO BISNIS

Rabu, 21 Agustus 2019 10:18
Dasar Aset Pemprov Belum Jelas, Daerah Sulit Terwujud
OPSI TERAKHIR: Pemprov Kaltim belum tertarik menerbitkan obligasi karena dana yang tersedia dinilai cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang ada.

PROKAL.CO, BALIKPAPAN- Langkah Kementerian Dalam Negeri memberikan izin penerbitan surat utang atau obligasi kepada pemerintah daerah belum disambut Pemprov Kaltim.  Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim Dwi Aryanto mengatakan, pemerintah pusat telah berencana melakukan high level meeting dengan Gubernur Kaltim terkait ini. Namun rencana tersebut belum terealisasi hingga kini.

“Memang ada jadwal pertemuan dan punya potensi masuk ke sana [obligasi], tetapi belum jadi dan pertemuannya belum bisa dipastikan lagi untuk kapan,” jelasnya.

Ini cukup disayangkan karena sebelumnya Kaltim menjadi salah satu dari sejumlah provinsi yang menyatakan niat menjadi pionir dalam penerbitan obligasi daerah bersamaan dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, dan Banten. Terlebih dari data BEI, pemahaman masyarakat Kaltim pada bursa saham terus tumbuh tiap tahunnya.

Dwi menambahkan, dasar aset yang digunakan Pemprov Kaltim sebagai penerbitan belum jelas. Jika mengacu pada proyek infrastruktur, jalan Tol Balikpapan-Samarinda belum bisa dikategorikan sebagai aset produktif lantaran belum bisa memberikan pendapatan berulang (recurring income).

Guna merealisasikan rencana tersebut, proses yang dilewati masih panjang dan membutuhkan persetujuan banyak pihak seperti dengan Kementerian Dalam Negeri dan DPRD. OJK, kata dia, hanya menyiapkan instrumen dan menjadi supervisi. Pemerintah daerah perlu mempersiapkan tata kelola manajemen keuangan daerah supaya bisa membayar kupon saat jatuh tempo.

Terpisah, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, hingga sekarang pihaknya belum mau mengikuti langkah daerah lain yang menerbitkan surat utang. Sebab dia menilai dana yang masuk cukup untuk membiayai seluruh pembangunan infrastruktur. Kalaupun APBD tidak cukup, pihaknya akan meminta dari pusat untuk membiayai proyek-proyek pembangunan lain

Dia mengungkapkan, menerbitkan obligasi belum menjadi prioritas Pemprov Kaltim. Meski pembangunan infrastruktur dengan skema obligasi jauh lebih transparan. Utang tersebut juga langsung disalurkan langsung kepada kontraktor dan memiliki pengawasan ketat. “Kita belum ke arah sana. Mungkin nanti kalau sudah sangat dibutuhkan baru kita akan terbitkan obligasi,” pungkasnya.

Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas, Ramdhan Ario Maruto, menyebutkan, penerbitan obligasi daerah sudah menjadi wacana lama yang tidak kunjung terealisasikan. Menurutnya terlalu banyak kepentingan politis yang terlibat di dalamnya.

“Hingga saat ini belum pernah ada penerbitan obligasi daerah di Indonesia dan saat ini mulai kembali mencuat. Tetapi realisasinya juga masih belum bisa dipastikan termasuk Kaltim ataupun Jatim sebagai provinsi yang akan menjadi pionir. Ini masih dalam tahap rencana dan wacana,” tuturnya.

Layaknya penerbitan obligasi korporasi, bagi daerah yang hendak menerbitkan obligasi daerahnya, harus bisa membuka segala hal tentang laporan keuangan daerahnya. Hanya perbedaannya, terdapat DPRD yang mengawasi secara politik, dan mereka harus merestuinya.

Menurut Ramdhan dengan terbitnya obligasi daerah tersebut, transparansi keuangan dan keterbukaan informasi akan menjadi lebih baik karena daerah itu juga akan diberikan rating oleh lembaga pemeringkat. Dia meyakini sejumlah pembelajaran seperti kesiapan keterbukaan informasi ke publik, perencanaan keuangan yang lebih matang dan terukur, serta kemampuan bayar bunga dan pokok bisa diambil supaya tidak terjadi kasus gagal bayar (default).

Hal ini seperti yang terjadi pada Detroit, sebuah kota yang dikenal sebagai basis industri otomotif di negara bagian Michigan, Amerika Serikat yang pada akhirnya harus mengajukan permohonan pailit pada pertengahan Juli lalu akibat besarnya utang yang diperkirakan mencapai USD 18 miliar atau sekitar Rp 180 triliun. (aji/ndu)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 31 Januari 2020 11:47

Tambah Satu Crane, PT Pelindo IV Matangkan Rencana Pengembangan Semayang

PT Pelindo IV Balikpapan optimistis kinerja sepanjang tahun ini lebih…

Kamis, 30 Januari 2020 15:04

Jadi Favorit, Permintaan Kopi Terus Naik

SURABAYA– Permintaan kopi dalam negeri terus meningkat. Itu tidak terlepas…

Kamis, 30 Januari 2020 14:44

RUU Omnibus Law Optimistis Dongkrak Ekonomi Daerah

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kebijakan omnibus law bisa mendorong kinerja…

Kamis, 30 Januari 2020 14:44

Kunjungan Bisnis Terganggu Corona

SAMARINDA – Penyebaran wabah virus corona berpotensi menghambat pengusaha dalam…

Rabu, 29 Januari 2020 13:09

Krakatau Steel Restrukturisasi Utang

JAKARTA – PT Krakatau Steel Tbk berhasil merestrukturisasi utang senilai…

Rabu, 29 Januari 2020 12:07

Target Integrasikan Pelabuhan di Kaltim

BALIKPAPAN - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV siap mendukung berjalannya…

Selasa, 28 Januari 2020 13:40

Garap Mobil Listrik Hyundai Inves USD 750 Juta

JAKARTA– Grab Indonesia bekerja sama dengan PT Hyundai Motor Indonesia…

Selasa, 28 Januari 2020 10:48

Bantu UMKM Perluas Pasar

SAMARINDA- Tak hanya mempermudah pelaku usaha mikro kecil dan menengah…

Selasa, 28 Januari 2020 10:42

Pertahankan Resep Warisan Mertua, Terbantu Marketplace

Menjaga konsistensi rasa masakan dan memuaskan pelanggan menjadi kunci sukses…

Senin, 27 Januari 2020 12:09
Menjaga Eksistensi Usaha ala Hadlan Feriyanto Munajat

Jangan Lupa Bahagia, Kombinasikan Hobi dengan Bisnis

Berbisnis tak melulu soal keuntungan. Tapi akan lebih memuaskan jika…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers