BALIKPAPAN- BPJS Ketenagakerjaan regional Kalimantan masih memiliki pekerjaan rumah yang banyak. Pasalnya, hampir separuh tenaga kerja di pulau Borneo belum terlindungi.
Asisten Deputy Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Ramadan Sayo mengatakan, pihaknya terus menyosialisasikan perbedaan BPJS, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Masing-masing punya fungsi yang berbeda.
Ia menyebutkan, kepesertaan di Kalimantan saat ini mencapai 61,35 persen. Total kepesertaan ada 3,3 juta orang dari jumlah yang terproteksi sekitar 5 juta orang untuk area Kalimantan. Untuk Kaltim sendiri sudah 88,35 persen. Animo paling tinggi memang dari Kaltim.
"Kita melihat banyak kepesertaan di Kaltim ini banyak yang terdaftar centralisasi di Jakarta. Kebanyakan merupakan pekerja perkebunan dan pertambangan," ungkapnya, Minggu (18/8). Nantinya akan disikapi semua, karena mungkin saja ada pekerja yang tidak terlindungi.
"Kita melihat juga pekerja lepasnya, akan kita telusuri semua. Untuk jumlah peserta informal sendiri sekitar 233 ribu orang di Kaltim," ujarnya.
Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menyelenggarakan tenaga kerja antar daerah. Di perkebunan ada yang bekerja dari Jawa dan bekerja di Kaltim. "Kami sudah proteksi. Pekerjaannya sangat singkat 3-6 bulan. Namun, semua tetap dilindungi. Sebab di BPJS Ketenagakerjaan ini bukan hanya di Indonesia saja, tetapi pekerja yang ada di luar negeri. Buruh imigran dan TKI juga akan diberikan proteksi," ungkapnya
Dalam waktu dekat ini, tim akan ke Brunei Darussalam dan Malaysia Timur untuk melihat perlindungan jaminan sosial tenaga imigran dan buruh TKW. "Ini program Pemerintah sejak 2017 dan harus kami jalankan. Untuk pengerahnya sendiri diberikan pemotongan. Perhitungannya yang ada pemotongan iuran sekitar Rp 600.000 per bulan. Ada 97 ribu buruh di Brunei Darussalam dan Malaysia Timur yang akan diputihkan," ungkapnya. (aji/ndu/k18)
