MANAGED BY:
SABTU
16 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KOLOM REDAKSI

Senin, 19 Agustus 2019 11:09
Sarkowi dan Rusman Bicara Ibu Kota (1)

Telaah 9 Tahun Lalu

PROKAL.CO, CATATAN Syafril Teha Noer

 

 

 

SEMBILAN tahun lebih sepekan silam, Sarkowi V Zahry, anggota DPRD Kalimantan Timur, sudah ngomong ibu kota Republik Indonesia pengganti Jakarta. Argumentatif. Cukup bahan banding. Omongan itu dia tulis sebagai telaah. Dan terbit di halaman depan Kaltim Post, Jumat, 13 Agustus 2010–di surat kabar ini dia pernah berkiprah sebagai jurnalis.

Telaah Sarkowi praktis lima tahun cepat dari Kapsul Waktu, yang memuat tujuh Mimpi Kalimantan Timur–Mimpi Indonesia. Satu di antaranya adalah “Mimpi ibu kota Indonesia di Kalimantan Timur”. Kapsul Waktu adalah gagasan Awang Faroek Ishak, gubernur Kalimantan Timur, menandai peringatan 70 Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI.

Judulnya DKI Samboja–Daerah Khusus Ibu Kota Samboja. Owi, panggilan akrabnya, memulai dengan gambaran Jakarta yang keuyuhan. Kota itu dirancang Belanda untuk hunian 800 ribu jiwa. Kini dikajali 23 juta jiwa. Dan bakal terus bertambah, akibat daya betot 80 persen uang yang beredar di sana.

Hunian, perkantoran, pabrik, mal, serta fasilitas umum sudah, sedang, dan akan terus menjarah ruang-ruang terbuka hijau di Kota Betawi. Pertumbuhan kendaraan bermotor melejit-lejit. Juga, pabrik-pabrik. Asap membubung, menyemprot-nyemprot, mencemari udara. Jalan-jalan macet. Menghasilkan kerugian senilai Rp 17-an triliun saban tahun.

Presiden RI pertama, Ir Soekarno, tentu pemimpin yang terbiasa berhitung jauh ke depan. Beliaulah yang pertama mewacanakan antisipasi atas kondisi Jakarta, tahun 1950-an, lewat gagasan pemindahan perannya sebagai ibu kota negara. 

Tegas dan konkret. Pindah ke luar Jawa. Ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Tata kota Palangka Raya yang masih bisa ditemukan sekarang adalah di antara penanda, bahwa pemindahan itu sudah mulai disiapkan pada masa pemerintahan beliau.

Pindah ibu kota negara, tulis Owi, bukanlah perkara sulit. Amerika Serikat melakukannya dua abad lebih cepat. Dari New York ke Washington DC. Australia membangun kota baru, Canberra, tahun 1913, sebagai pusat pemerintahan pengganti Sydney.

Jepang memboyong kantor-kantor pemerintah dari Kyoto ke Tokyo. Begitu pula Jerman–dari Bonn ke Berlin. Lalu, Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Kelak, juga Malaysia–dari Kuala Lumpur ke Putrajaya; Serta Afrika Selatan, dari Cape Town ke Johannesburg.

Presiden RI berikutnya, Soeharto, empat puluhan tahun dari “opsi Palangka Raya” Soekarno, juga menilai Jakarta tidak lagi bisa diandalkan. Ibu kota harus pindah. Namun beliau memilih Jonggol, Jawa Barat. Hanya 60-an kilometer dari Jakarta. Di 30 ribuan hektare luasan lahan. Beliau menegaskannya lewat Keputusan Presiden 1 Tahun 1997–setahun sebelum rezim Orde Baru runtuh.

Pengganti Soeharto, Habibie, sempat meneruskan rencana pindah ibu kota itu. Bukan ke Palangka Raya atau Jonggol. Melainkan ke Sidrap, Sulawesi Selatan–mengingat posisi geografiknya yang tepat di pusat wilayah Nusantara.

Jadi, Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Jepang, Jerman, Brasil, Malaysia, dan Afrika Selatan sebenarnya sama dalam satu hal; pindah ibu kota negara itu urusan mudah. Bedanya satu saja; mereka sudah berduyun pindah, kita terlalu “penuh perhitungan” dan kreatif berwacana. Gagasan besar Soekarno, Soeharto, dan Habibie, parkir puluhan tahun.

Pada masa pemerintahan presiden-presiden pengganti Soekarno dan Soeharto, dari Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, sampai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tumpukan perkara kenegaraan lebih besar agaknya memerlukan penanganan segera. Menyedot hampir segenap sumber daya. Jakarta, apa boleh buat, masih harus menjalani nasibnya.

SBY kembali memunculkan ide pemindahan ibu kota dengan membuka peluang bagi banyak provinsi. Bukan hanya Palangka Raya atau Jonggol atau Sidrap. Sebuah DKI bagi Indonesia bisa di mana pun ruas Nusantara. Ini beriringan dengan obsesi beliau bagi pengembangan Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua–sambil tetap menjaga pertumbuhan kota-kota di Jawa-Bali.

Saat itulah Owi menyebut Kalimantan Timur. Spesifik. Di wilayah Kutai Kartanegara. Lebih spesifik lagi, di Kecamatan Samboja. Kalau tidak di garis lurus antara Samboja dan Jembayan, ya di antara Samboja dan ruas penghubung Balikpapan dengan Samarinda.

Tak dinyana, kawasan itu pulalah yang hari-hari ini terwacana sebagai calon kawasan pusat pemerintahan Indonesia. Begitu juga alasannya. “Tidak jauh dari infrastruktur (penyangga di) Samarinda dan Balikpapan,” tulis Owi. Ya bandar udara dan pelabuhan laut, ya luasan lahan yang cukup dan aman dari potensi bencana alam. Aman pula dari konflik horizontal.

Sebuah DKI di Kalimantan Timur, menurut politikus dari Partai Golkar itu, akan jadi “penebus dosa” atas ketidakseimbangan bagi hasil sumber daya alam sejak dulu. Menyumbang Rp 350-an triliun, eee .. cuma kebagian Rp 17-an triliun. Owi berharap, bedol-deso ibu kota ke Kalimantan Timur itu terjadi pada masa SBY. Namun, “Bagi saya, tetap tinggi nilainya jika terwujud sekarang,” katanya, tempo hari.

Jika kelak Samboja benar terpilih, Soekarno, Soeharto, Habibie, SBY, dan Joko Widodo, tampaknya harus dicatat sepaket. Para beliau adalah lima pemimpin dan presiden yang memindahkan ibu kota negara berkat semangat, bahwa Indonesia bukan hanya Jawa. Peran SBY terletak pada pengembangan opsi yang bukan lagi hanya Palangka Raya atau Jonggol atau Sidrap.

Saya setuju kelakar Owi. Soekarno dan Soeharto tak perlu kecewa, jika ibu kota Republik Indonesia akhirnya memang Samboja. Soekarno punya hubungan emosional dengan Kutai Kartanegara. Salah seorang istri beliau adalah perempuan Kutai. Nama Soeharto pun terabadikan di perbukitan kawasan itu–Bukit Soeharto.

Saya ingin menambah kelakar ini dengan hubungan emosional Kalimantan Timur dengan Habibie dan Joko Widodo. Dengan Habibie, harap dicatat (selain hubungan historis masa Kesultanan Kutai masa lampau) banyak warga di provinsi ini berasal dari Sulawesi Selatan.

Ada pun dengan Joko Widodo bolehlah dicatat, bahwa gagasan dan eksekusi pemindahan ibu kota ini dilakukan oleh presiden yang sama-sama berdarah Jawa. Artinya, konsisten dengan pidato kenegaraan beliau 16 Agustus lalu. “Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa”.

Di luar kelakar itu, warga Kalimantan Timur sejak lama hidup berdampingan dalam damai, bersama siapa pun dan dari mana pun asal-muasal mereka. Seperti pernah dikatakan Awang Faroek, lewat heterogenitas warganya, Kalimantan Timur sudah meng-Indonesia, jauh sebelum jadi calon ibu kota negara.

Kalimantan Timur adalah provinsi keempat terendah dalam tingkat kepadatan penduduk. Luas wilayahnya 127.346,92 kilometer persegi–calon kawasan untuk ibu kota pengganti itu pun berstatus tanah negara. Penduduknya hanya 3.575.449 jiwa (menurut data 2017). Sudah damai, lapang, nir-biaya pengadaan lahan, sumber daya alamnya kaya pula. Kurang apa lagi, coba? (***/rom/k8)

 

Penulis adalah ketua Dewan Redaksi Kaltim Post


BACA JUGA

Jumat, 19 Oktober 2012 07:14

Sambaliung-Gunung Tabur Bakal Terhubung

<div> <div> <strong>TANJUNG REDEB</strong> - Selain Pembangunan Jembatan Kelay…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*