Kekhawatiran bakal rusaknya Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto terjawab. Ibu kota negara tak akan menggunakan kawasan di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar) itu.
SAMARINDA-Pemerintah pusat sudah memutuskan tak akan menempatkan pusat pemerintahan RI di areal Tahura Bukit Soeharto. Komitmen itu disampaikan Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Jumat (16/8).
Dia mengatakan, pemerintah berkomitmen tidak bakal merusak hutan dalam pemindahan ibu kota. “Itu (tahura) hutan lindung, jadi kita enggak boleh sentuh itu sebagai kota atau permukiman. Kami komitmen tidak mengganggu lingkungan apalagi hutan lindung,” terangnya.
Bambang menyebut, ibu kota anyar itu akan ditempatkan di lokasi dengan risiko bencana paling kecil, termasuk terhindar dari risiko kebakaran hutan. Karena itu, pusat pemerintahan tak akan berlokasi di tanah gambut dan batu bara. “Kan jenis tanahnya yang penting, bukan hutannya. Kalau tanahnya gambut dan batu bara ya berisiko. Kita cari yang lokasinya jauh dari gambut dan batu bara,” ujar Bambang.
Lokasi ibu kota negara yang baru belum diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pengamat Tata Kota dari Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan Farid Nurrahman menganalisis, kondisi Kaltim, Kalteng dan Kalsel. Secara umum Kalimantan layak menjadi ibu kota.
Apalagi, berdasarkan kajian Bappenas, Kaltim lebih unggul dari dua provinsi lainnya. “Jadi, tinggal menunggu saja. Presiden punya pertimbangan politis. Wajar tidak langsung diumumkan. Kesiapan keuangan dan keruangannya belum selesai,” ujarnya.
Tahun lalu Farid terlibat dalam kajian ibu kota negara. Bahkan, beberapa kali dia diminta Bappenas menghadiri kajian tersebut. Jadi, pemindahan ibu kota ke Kalimantan diyakininya berpeluang besar. “Tapi, lokasi yang dicari dekat dengan laut yang arusnya cenderung tenang,” kata dia.
Berdasar hasil kajian, lanjut dia, Kaltim jauh diunggulkan. Namun, dikhawatirkan ada konflik sosial. Selain itu, cadangan makanan dan energi harus disiapkan. Tidak bisa sekadar memindahkan dan mengumumkan begitu saja.
“Apa yang disampaikan Pak Jokowi betul. Apalagi yang dipindahkan banyak, mencapai 1,5 juta jiwa. Terdiri ASN (aparatur sipil negara) dari kementerian, kedutaan besar, legislatif, dan yudikatif. Belum keluarganya. Yang dipindahkan masyarakat menengah ke atas,” jelasnya.
Pekan depan rapat pembahasan pemindahan ibu kota bersama Bappenas akan berlangsung di Balikpapan. “Saya rasa peluang Kaltim 90 persen (jadi ibu kota). Apalagi pilpres (pemilihan presiden) lalu Pak Jokowi unggul di Kaltim. Kalau di Kaltim tidak akan menguras banyak biaya. Sudah didukung dengan infrastruktur yang cukup memadai,” bebernya.
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI dari daerah pemilihan Kaltim, Ihwan Datu Adam mengapresiasi Jokowi. “Saya sangat setuju soal pemindahan ibu kota negara, seperti yang disampaikan Presiden bahwa Kalimantan berpotensi menjadi ibu kota negara,” ucap dia.
Sebab, sarana dan prasarana di Kaltim sangat memadai. Tersedianya infrastruktur yang baik, jalan tol, bandara, dan pelabuhan menjadi alasan. Dari sisi keamanan, Kaltim tidak rawan gempa. Selain itu, yang menunjang Kaltim layak adalah sumber daya manusia (SDM) yang banyak pendatang. Ada dari Jawa, Sumatra, Papua, Sulawesi, dan lainnya. “Jadi, istilahnya Indonesia sudah terwakili. Kaltim sangat cocok,” kata politikus Demokrat itu. “Peluang Kaltim 99 persen. Satu persennya keputusan politik dan doa,” tambah Ihwan.
Diwartakan sebelumnya, HUT ke-74 RI seperti membawa berkah bagi Kaltim. Nama Benua Etam membubung saat Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8). Seakan membuka mata semua yang hadir, provinsi ini layak dipilih jadi ibu kota negara yang baru.
