RENCANA pemindahan ibu kota juga dilakukan karena adanya ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa. Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Karena itu, rencana pemindahan ibu kota dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, ibu kota baru akan memiliki konsep yang lekat dengan modernisasi dan ramah lingkungan. “Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil,” paparnya.
Di sisi lain, dia menekankan, dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Pemerintah akan mendorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta, pemerintah melakukan kajian serius. Dia bilang, rencana pemindahan ibu kota bukan persoalan keinginan semata. Tetapi juga harus didukung sumber pendanaan yang jelas. Sebab, anggaran yang akan dihabiskan tidak sedikit. “Tidak simpel. Banyak yang harus dikaji. Mulai persoalan infrastruktur, sumber daya, dan lain-lain,” kata Fadli.
Menurut dia, kajian yang dilakukan pemerintah masih dinilai mentah. Sebab, baru terfokus pada lokasi. Belum ada studi kelayakan yang mendalam terkait kondisi daerah tersebut. Apakah calon ibu kota baru itu rawan bencana alam atau tidak. Termasuk time table rencana pemindahan ibu kota.
Mantan Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, rencana pemindahan tersebut harus dikaji secara mendalam. Harus melihat secara detail berapa biaya yang diperlukan. Juga, dampak pemindahan ibu kota terhadap kesejahteraan hidup masyarakat.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, keperluan investasi untuk ibu kota baru sekitar Rp 485 triliun. Meski demikian, dana tersebut tidak akan sepenuhnya diambil dari APBN. “Investasi bisa dari APBN, APBD, BUMN, maupun swasta,” ujarnya.
Dana investasi itu dihitung dengan asumsi luas lahan ibu kota mencapai 40 ribu hektare dan dirancang dihuni 1,5 juta orang. “Itu keperluan investasi selama 5 tahun ke depan. Peran APBN adalah Rp 93 triliun,” ungkapnya.
Kucuran APBN Rp 93 triliun tersebut tidak akan diambil dari pendapatan pajak maupun PNBP (pendapatan negara non-pajak). Tetapi, didorong dari kerja sama pemanfaatan aset pemerintah, baik di ibu kota baru maupun di sekitar Jabodetabek.
Dengan demikian, dipastikan investasi untuk pembangunan ibu kota baru tidak akan mengganggu RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020–2024. “Tahun 2020, persiapan untuk ibu kota baru lebih banyak pada persiapan masterplan, urban design, status hukum, dan persiapan lahan. Sudah diantisipasi Bappenas maupun Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat),” terangnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, keperluan untuk investasi ibu kota baru memang tidak dimasukkan APBN 2020. “Masih dalam proses perencanaan, bergantung hasil akhirnya nanti. Tahap awal tidak terlalu besar keperluannya,” beber dia.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut, infrastruktur utama yang paling penting untuk ibu kota baru adalah bandara. Saat ini, menurut Budi, baik di Kalteng, Kalsel, ataupun Kaltim semua bandara di ketiga provinsi itu sudah memenuhi standar.
“Panjang runway paling enggak 2.500 meter. Jadi, di tempat mana pun dimungkinkan untuk yang dasar. Baru nanti kita tingkatkan menjadi 3.000 meter. Untuk membesarkan terminal juga tidak terlalu sulit,” ujarnya.
Perlu diketahui, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan sudah memenuhi syarat tersebut. Landasan pacu kini memiliki panjang sekitar 2.500 meter. Bahkan, rencananya diperpanjang menjadi 2.750 meter.
Setelah bandara, lanjut Budi, berikutnya infrastruktur yang harus diperkuat adalah pelabuhan. Namun, dia menyatakan, pelabuhan di wilayah timur, barat, dan selatan Kalimantan siap untuk menunjang keberadaan ibu kota.
