MANAGED BY:
KAMIS
27 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KALTIM

Sabtu, 17 Agustus 2019 23:38
Sebulan Polres Kukar Sita Ribuan Liter Solar Ilegal
TERBONGKAR: Tim Eksus Polres Kukar mengamankan ribuan liter solar di gudang penyimpanan kawasan Sebulu.RIFQI/KP

PROKAL.CO, Praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar terus dipantau. Aparat berseragam cokelat tak lelah menelusuri jejak bisnis ilegal.

 

TENGGARONG-Masyarakat mengeluhkan maraknya kasus illegal oil. Padahal, Unit Ekonomi Khusus (Eksus) Satreskrim Polres Kukar terus melakukan pengungkapan.

Kapolres Kukar AKBP Anwar Haidar didampingi Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Andika Sena menjelaskan, sudah mengamankan 7 ribu liter solar serta 716 liter premium sebagai barang bukti. Hasil dari praktik terselubung. Perwira balok tiga itu menyebut, modus pelaku membeli dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau agen premium dan minyak solar (APMS). Selanjutnya dijual ke pelosok Kukar. Dengan selisih harga, para penyeleweng BBM itu meraup untung besar. Terlebih, ada dugaan BBM ilegal itu dijual ke perusahaan tambang.

“Dalam sebulan, sudah lima orang yang kami tetapkan tersangka. Kami ingin Kukar bersih dari praktik penyelewengan BBM tersebut,” ungkap Sena. Pasalnya, sudah sangat meresahkan.

Catatan terbaru kepolisian, Jumat (16/8) sekitar pukul 00.30 Wita, Unit Eksus Polres Kukar yang dipimpingi Ipda Anton Masruri membongkar gudang penyimpanan solar ilegal di Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kukar.

Tak tanggung-tanggung, 2 ribu liter solar disita dari dalam gudang.Disimpan dalam jeriken serta drum yang telah disiapkan. Pelakunya masih sangat muda, yakni Ed (20). Dia mengakui BBM didapat dari seseorang berinisial N, dugaannya transaksi melalui sungai.

“Masih terus dikembangkan kasusnya. Terutama menelusuri pemasok solar yang memperdagangkan tanpa mengantongi izin,” tambahnnya.

 Ed dijerat dengan Pasal 55 subsider Pasal 53 juncto Pasal 23 Undang-Undang (UU) No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ancaman hukuman paling lama enam tahun dan denda Rp 60 miliar. Sementara pelaku penimbun  serta pengangkutan BBM tanpa izin diancam hukuman paling lama empat tahun penjara dan denda Rp 40 miliar. (qi/*/dra/k16)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 01 Februari 2020 11:38

Jual Sarang Burung Curian ke Teman Korban, Ya Ketahuan Lah...

TENGGARONG - Bukannya meraup untung dari hasil pencurian sarang burung…

Sabtu, 01 Februari 2020 11:37

Menurut Pengamat, Bupati Edi Punya Hak Penuh Menentukan Cabup Disisa Jabatan

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah sudah menentukan dua figur…

Sabtu, 01 Februari 2020 11:33

WAHAI PEMUDA..!! Ayok Daftar Jadi Prajurit TNI

TANA PASER - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ( TNI…

Sabtu, 01 Februari 2020 11:31

Sudah 436 ABK Tiongkok Tiba di Pelabuhan Pondong, KKP Pastikan Semuanya Bebas Corona

TANA PASER - Vitalnya penyebaran virus corona yang berasa dari…

Sabtu, 01 Februari 2020 11:06

Kapal Terbalik Dihantam Ombak, Sohang Hilang

Seorang warga Kelurahan Muara Kembang bernama Sohang, dilaporkan tenggelam di…

Jumat, 31 Januari 2020 14:03

Sabu Dikemas Bersama Ikan Asin

TENGGARONG–Sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Pepatah tersebut tepat disematkan…

Jumat, 31 Januari 2020 14:03

Kerajinan Tumpar Makin Berkembang

Dekranasda Kubar mendorong para perajin untuk meningkatkan kualitas produk dengan…

Jumat, 31 Januari 2020 14:01

Akhir Bulan, DPA Harus Sudah Terkirim

SANGATTA - Batas waktu penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pada…

Jumat, 31 Januari 2020 14:00

RS SOHC Sangatta Bantah Adanya Pasien Corona

SANGATTA - Rumah Sakit Medika Sangatta atau lebih dikenal SOHC…

Kamis, 30 Januari 2020 15:05

PDAM Danum Taka Jadi Perumda, Tarif Rumah Ibadah Dapat Subsidi Silang

PENAJAM - Transformasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Danum Taka…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers