SAMARINDA–Pengumuman penetapan ibu kota negara masih jadi teka-teki. Meski santer dikabarkan akan diumumkan Presiden Joko Widodo saat pidato kenegaraan Jumat, 16 Agustus 2019 di Gedung DPR/MPR. Sebagai kandidat terkuat yang memiliki banyak keunggulan dibanding Provinsi Kalteng dan Kalsel, masyarakat Kaltim kian optimistis.
Dikonfirmasi jelang sidang tahunan MPR besok, anggota Komisi VII DPR RI Dapil Kaltim Ihwan Datu Adam mengatakan, semua pejabat di pusat sudah tahu jika Kaltim lebih layak. Hal itu tak lepas dari temuan tim Kementerian PPN/Bappenas setelah meninjau Tahura Bukit Soeharto, Kaltim. Di lokasi tersebut, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan beberapa kelebihan sehingga menjadi kandidat ibu kota negara.
Yaitu dekat dengan dua bandara besar di Samarinda dan Balikpapan. Lalu, dekat dengan akses Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, dan dekat dengan Pelabuhan Semayang Balikpapan. Keunggulan lainnya adalah ketersediaan infrastruktur jaringan energi dan air bersih, struktur demografi heterogen.
Sebagian besar merupakan pendatang, lokasi delineasi dilewati ALKI II di sekitar Selat Makassar, bebas hutan, bencana alam gempa bumi dan kebakaran. “Kami sudah melakukan lobi-lobi. Dengan semua pihak sudah ditempuh (kementerian hingga istana). Termasuk lobi politik. Peluang Kaltim mencapai 99 persen (menjadi ibu kota negara). 1 persennya doa dan keputusan politik (presiden),” ungkap politikus Demokrat itu.
Menurut Ihwan, jika keputusan diambil berdasarkan analisis plus-minus oleh Kementerian PPN/Bappenas, maka Kaltim sudah pasti terpilih.
Karena itu Ihwan menegaskan, seluruh fraksi di DPR RI mendukung Kaltim sebagai ibu kota negara. Semua pandangan mengarah kepada provinsi ini.
“Keunggulan Kaltim banyak. Mulai lokasi, sumber air yang memadai dan dukungan infrastruktur. Kaltim bukan daerah konflik dan rawan bencana. Kalau Bung Karno (Soekarno; presiden RI pertama) masih hidup, saya yakin beliau memilih Kaltim,” katanya.
Dikonfirmasi terpisah, anggota Komisi II DPRD Kaltim Muspandi menuturkan, jika memang pilihan jatuh ke Benua Etam, maka penataan SDM menjadi prioritas utama. “SDM ini paling penting. Kesiapan bukan hanya lokasi saja,” kata dia.
Menurutnya, migrasi ASN pusat yang diperkirakan mencapai 1,5 juta harus diimbangi dengan sikap dan skill oleh SDM lokal. “Kalau tidak disiapkan dengan matang, SDM Kaltim akan tertinggal,” jelas politikus PAN itu. Menurutnya, perlu pelatihan khusus agar SDM di Kaltim dapat bersaing. Khususnya di bidang infrastruktur.
“Sosialisasi kepada masyarakat harus ditingkatkan. Jangan sampai budaya lokal hilang. Ini harus dipertahankan,” tutur Muspandi. Sementara itu, jelang detik-detik penetapan lokasi ibu kota negara, Majelis Rakyat Kaltim Berdaulat (MRKB) kemarin menyatakan siap. MRKB merekomendasikan Presiden agar memilih Provinsi Kaltim sebagai ibu kota negara yang baru.
“Kami berharap rencana pemindahan ibu kota negara bukan sekadar wacana atau jualan politik belaka. Presiden Jokowi sebaiknya fokus dan serius untuk merealisasikan pemindahan ibu kota negara," kata Ketua Umum MKRB Mohammad Djailani.
Dia berharap, apa yang telah dilontarkan Presiden jika ibu kota negara pasti pindah ke Kalimantan harus jelas ujungnya. Apalagi sudah melakukan peninjauan langsung. Termasuk ke Kaltim.
Dia menegaskan, jika pemerintah pusat serius, maka Kabinet Indonesia Kerja periode 2019-2024 presiden menunjuk menteri negara khusus percepatan perpindahan ibu kota negara. “Kalau Pak Jokowi akhirnya memilih Kaltim, kami siap memberi pendampingan dalam percepatan pembangunan. Misalnya, menyiapkan SDM, perencanaan tata ruang serta pengelolaan lingkungan,” ungkap dia.
Pihaknya pun sudah merekomendasikan sejumlah tokoh putra daerah Kaltim sebagai menteri khusus yang siap membantu percepatan tersebut. Yakni Irianto Lambrie (Gubernur Kaltara), Isran Noor (Gubernur Kaltim), Hetifah Sjaifudian (anggota DPR RI), Prof Masjaya (Rektor Unmul), Rudy Mas'ud (anggota DPR RI, Ismail Thomas (anggota DPR RI) serta Aji Sofyan Effendi (ekonom Unmul). Ketujuh nama tersebut, lanjut dia, merupakan tokoh-tokoh yang telah diinventarisasi oleh MRKB.
“Memang presiden memiliki keputusan. Menjadi hak prerogatif Pak Jokowi. Tapi, kami tetap berharap tokoh yang dipilih adalah putra daerah asli Kalimantan Timur,” tutup Djailani. (dq/riz/k15)
