MANAGED BY:
SENIN
16 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Kamis, 15 Agustus 2019 11:26
Rotasi Guru Berdasarkan Zonasi
ilustrasi guru

PROKAL.CO, JAKARTA– Rencana kebijakan rotasi guru di berbagai sekolah hampir dipastikan bakal dijalankan. Meskipun wewenang rotasi diserahkan kepada daerah, namun Kemendikbud akan membuatkan aturan bakunya. Agar Pemda tidak asal merotasi atau bahkan menunda-nunda rotasi guru dengan alasan tertentu.

Hal itu disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy di kompleks Istana Kepresidenan kemarin (14/8). Meski baru tahap rencana, namun beberapa daerah sudah mengawalinya. Tujuan rotasi itu untuk pemerataan guru. ’’Sehingga tidak ada lagi sekolah yang isinya tumpukan guru PNS, tapi ada sekolah yang isinya tumpukan guru honorer,’’ terangnya. bahkan, masih ada sekolah yang PNS-nya hanya kepala sekolah.

Rotasi terebut, lanjut Muhadjir, berbasis zonasi. Para guru tidak perlu resah, karena perpindahan itu juga tidak jauh-jauh. Rotasi tersebut akan dilakukan by sistem yang terpusat di kemendikbud. Sehingga, bila ada guru yang sudah waktunya dirotasi, tinggal memberitahukan kepada daerah.

Guru akan dirotasi berdasarkan masa kerja di masing-masing sekolah. ’’Maksimal enam tahun, lah,’’ tutur mantan ketua PP Muhammadiyah itu. Guru SD misalnya, karena berbasis guru kelas, maka dia akan mendidik siswa yang sama sejak kelas 1-6. Begitu siswa kelas 1 naik tingkat, maka gurunya juga akan mengikuti.

Muhadjir mengingatkan, itu baru gagasan mentah. Pihaknya masih menggodok aturan tersebut sebelum diterapkan setidaknya pada 2020 mendatang. Solo, Malang, Surabaya sudah mendahului penerapannya. ’’Bahkan kakaknya ibu negara juga kena rotasi,’’ ucap Muhadjir. Dia berprofesi sebagai guru SMP di Solo.

Sementara itu, Kemendikbud juga sudah mendapat kepastian soal penggajian guru rekrutmen anyar. Dana Alokasi Umum (DAU) Pendidikan akan dikunci hanya untuk pendidikan saja. Sebagian besar untuk gaji dan tunjangan guru. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi daerah untuk menolak kuota guru PNS karena tidak mampu membayar. Gaji para guru rekrutmen baru itu akan diambil dari DAU.

Dia juga mengusulkan kepada Menkeu agar DAU tersebut digunakan pula untuk mengaji guru honorer. Khususnya guru honorer yang belum bsia diangkat menjadi PNS atau Pegawai pemerintah dnegan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka diusulkan mendapat tunjangan atau honor dari DAU. ’’Jumlahnya kalau kami usulkan paling tidak setara dengan UMR di masing-masing daerah,’’ tuturnya.

Yang tidak kalah penting, tambah Muhadjir, pihak sekolah sudah tidak boleh lagi merekrut guru honorer secara langsung. Guru honorer yang saat ini berjumlah sekitar 700 ribuan akan dimaksimalkan. Khususnya untuk mendorong mereka menjadi PNS atau PPPK. (byu)


BACA JUGA

Senin, 16 Desember 2019 12:10

Turis Jorok di Bali Perlu Disanksi

Tidak semua turis suka menjaga kebersihan. Kasatgas Desa Adat Kuta…

Senin, 16 Desember 2019 12:09

Bali Melawan Kampanye Negatif Soal Kebersihan

Fodor’s Travel, media wisata terbitan Amerika Serikat, memasukkan Bali dalam…

Senin, 16 Desember 2019 11:41

Kereta Semi Cepat Baru Dibangun 2023

JAKARTA- Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan  masih melakukan fisibility study (FS)…

Senin, 16 Desember 2019 11:28

Buah Merah dan Khasiatnya Bagi Wanita Menopause

dr. Hermanus Suhartono, S., SpOG(K)., memimpin penelitian eksperimental untuk melihat…

Senin, 16 Desember 2019 11:24

Saatnya Teroris MIT Ditangani TNI

JAKARTA — Serangan teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang menewaskan…

Minggu, 15 Desember 2019 20:17

Diserang Hog Cholera, Babi di Sumut Diprediksi akan Habis

Permasalahan bangkai babi masih menjadi perhatian pemerintah daerah Sumatera Utara…

Sabtu, 14 Desember 2019 12:42
Membantu Ekonomi Eks Napiter dengan Localov

Kombatan Filipina Selatan Jual Donat Rambo

Local dan love disatukan menjadi Localov. Aplikasi lapak online atau…

Sabtu, 14 Desember 2019 12:33

Wiranto Masuk Pemerintahan Lagi

JAKARTA- Sempat kosong hampir dua bulan, susunan Dewan Pertimbangan Presiden…

Jumat, 13 Desember 2019 13:18

Nama Randy-Yusuf Diabadikan di KPK

JAKARTA – Perjuangan Immawan Randy dan Yusuf Kardawi, mahasiswa Universitas…

Jumat, 13 Desember 2019 13:16

Sudah 12 Pegawai KPK Memilih Mundur

JAKARTA- Proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.