BALIKPAPAN – Kasus kebakaran hutan dan lahan di Benua Etam sudah diradar Polda Kaltim. Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Polri disebut meningkatkan pengawasan di titik-titik api.
Kapolda Kaltim Irjen Priyo Widyanto didampingi Kabid Humas Kombes Ade Yaya Suryana mengatakan, pihaknya telah mengamati titik panas di Benua Etam. Bahkan jumlah titik api disebut meluas. Sepekan terakhir terdapat 68 titik panas. “Paling banyak wilayah Berau dan Kutai Kartanegara,” ujar Priyo, Selasa (13/8). Sebelumnya, lanjut dia, angkanya hanya sekitar 20-an titik api.
Dia menegaskan, pihaknya telah mengambil upaya pencegahan jauh hari sebelumnya. Begitu ada titik api, Satgas Karhutla langsung beraksi. Sementara warga diminta berkoordinasi dengan aparat kepolisian terdekat untuk upaya pemadaman. “Tidak boleh menunggu api hingga membesar baru melapor. Itu akan menyulitkan proses pemadaman,” bebernya.
Menurutnya, setiap Polda di Indonesia yang daerahnya terdapat rawan kebakaran hutan/lahan telah memiliki prosedur tetap. “Dilihat juga sebabnya kebakaran,” katanya. Bila kebakaran itu murni karena alam, tentunya tidak diproses hukum. “Namun, bila ternyata ulah manusia atau sabotase, pasti akan ada penindakan,” papar mantan kapolda Jambi itu.
Dia berharap, warga di sekitar lahan, kebun, dan hutan juga bekerja sama. Yakni tidak melakukan pembakaran dalam membuka lahan. “Kalau ada yang membakar, bisa dilaporkan,” jelasnya. Kebakaran hutan hampir menjadi momok tiap tahun di Kaltim. “Kami pantau terus. Dari tingkat polres dan polsek, kami utamakan pencegahan,” ungkap Priyo.
Ade menambahkan, pencegahan karhutla sudah tiga tahun terakhir dijalankan. Sebab, Kaltim yang didominasi hutan dan perkebunan, juga berdekatan dengan negara tetangga, Malaysia.
Soal pencegahan, ujar dia, aparat mendatangi warga agar ketika membuka kebun tidak dengan cara dibakar. “Kalaupun harus dibakar, ditunggu. Jangan ditinggal begitu saja,” pesannya.
Sementara itu, Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim disebut kesulitan menjerat pelaku karena minimnya bukti di lapangan. Menurut Ade, untuk mengungkap perkara pembakaran hutan dan lahan, banyak faktor yang harus dilakukan untuk menjerat pelakunya hingga proses pengadilan. “Dasarnya ada pelapor, saksi-saksi, bukti serta alat bukti di lapangan,” terangnya.
Kapolda, kata Ade, sudah menginstruksikan setiap polres hingga polsek di kabupaten/kota di Kaltim, ketika mendapati informasi kebakaran lahan, langsung melakukan penyelidikan. “Penyelidikan melengkapi dasar-dasar tadi,” ucapnya.
Kendala di lapangan, ketika ada asap yang diduga hasil pembakaran lahan, saat tiba di lokasi, pelakunya tidak ada. “Masyarakat atau perkampungan jauh dari lokasi. Mereka tidak tahu siapa yang membakar,” katanya.
Untuk mengatasi kendala itu, pihaknya telah menginstruksikan jajaran agar berkoordinasi dengan instansi lain saat menangani kasus kebakaran hutan dan lahan. “Namun yang utama, pencegahan juga kami lakukan,” sebut mantan kapolres Paser itu.
Adapun soal penanganan kasus karhutla, Polres Penajam Paser Utara sedang menangani satu kasus. Bahkan sudah ditetapkan seorang tersangka. Kepolisian disebutnya masih terus mendalami kasus tersebut.
Dari pemeriksaan sementara, tersangka diketahui membakar ranting, akhirnya api meluas ke lahan produktif di PPU. “Karena kondisi panas dan kering, api dengan mudah menyulut,” tuturnya.
Menurut Ade, berdasarkan pengalaman, proses penyidikan kasus karhutla memang memakan waktu. Mengingat penyidik mengumpulkan bukti dokumen seputar kepemilikan lahan, sekaligus memeriksa saksi dan ahli. Di antaranya dari Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan. Hasilnya, mayoritas karhutla terjadi karena pembukaan lahan. Itu berdasarkan keterangan saksi dan olah tempat kejadian perkara (TKP).
Diketahui, karhutla yang juga mengancam Kaltim membuat semua pihak waspada. Senin (12/8), berdasarkan pantauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Benua Etam memiliki 18 lokasi hotspot. (aim/rom/k18)
