MANAGED BY:
JUMAT
23 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SAMARINDA

Selasa, 13 Agustus 2019 21:53
Pengesahan Raperda RPP-LH Wajib Ditunda, Ini Alasannya...

Tak Sesuai Kondisi, Kurang Melibatkan Masyarakat

Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Program Walhi Kaltim Hafidz Prasetiyo

PROKAL.CO, SAMARINDA – Pemprov Kaltim kini tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPP-LH). Selasa (13/8), DPRD Kaltim pun melakukan konsultasi publik terkait raperda ini. Tetapi, sayangnya Raperda RPP-LH ini dianggap terburu-buru dan tidak melibatkan masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil pun menilai agar pengesahan harus ditunda.

Dosen Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Haris Retno mengatakan, dalam proses penyusunan Raperda RPP-LH sudah seharusnya dilakukan sosialisasi yang mendalam, khususnya terkait substansi dokumen. Analisis juga seharusnya bisa melibatkan akademisi secara luas dengan berbagai disiplin ilmu.

“Konsultasi publik jangan hanya sekali. Perwakilan masyarakat hanya sedikit dilibatkan, termasuk korban kerusakan lingkungan seharusnya dihadirkan. Jika hal ini tidak dilaksanakan, maka konsultasi publik yang dilakukan hanya bersifat semu,” ucap Retno yang juga tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim.

Dia melanjutkan, Inisiatif Pemprov Kaltim merancang Raperda ini harusnya bisa jadi harapan bagi masyarakat untuk upaya konkrit menjawab persoalan lingkungan. Tetapi dalam rancangan regulasi itu justru hanya terlihat sekedar menjalankan perintah undang-undang saja.
Ia juga mengkritisi tujuan dari raperda itu, lantaran belum mewakili komitmen nyata untuk mengatasi persoalan krisis ekologi yang telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Seharusnya Raperda punya keberanian menetapkan target dan tujuan memulihkan kondisi lingkungan dan mengatasi krisis ekologi yang terjadi.

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim juga memiliki pandangan yang sama. Raperda RPP-LH ini dinilai harus ditunda terlebih dahulu sebelum disahkan. Lantaran, dalam penyusunan regulasi tersebut belum mampu memotret situasi yang sebenarnya di lapangan. Kondisi nyata yang terjadi di daerah harus dibunyikan dalam raperda tersebut, baik dalam ketentuan menimbang maupun dalam batang tubuhnya.

“Makanya kami minta raperda ini ditunda dahulu. Kondisi kerusakan lingkungan dan krisis ekologi di Kaltim harus dimuat secara tegas dalam regulasi. Begitu juga arah perencanaan pemulihan lingkungan harus jelas diatur,” ujar Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Walhi Kaltim, Hafidz Prasetiyo.

Jika hal ini tidak dimuat, lanjutnya, maka Raperda RPP-LH ini hanya sekedar jadi coretan di atas kertas belaka. Karena tidak menjawab persoalan yang terjadi dan dampak kerugiannya mesti harus ditanggung rakyat.
“Melihat masih lemahnya rancangan aturan ini dan tidak maksimalnya proses konsultasi publik yang dilakukan, maka harusnya DPRD dan Pemprov Kaltim tidak tergesa-gesa mengesahkannya,” tandasnya. (nyc)


BACA JUGA

Kamis, 22 Agustus 2019 23:34

UI: Diskon Rokok, Petaka Demografi

PROKAL.CO, SAMARINDA - Pemerintah diminta revisi kebijakan diskon rokok karena…

Kamis, 22 Agustus 2019 23:30

Berbenah di Hari Ulang Tahun

SAMARINDA – Pengadilan menjadi gerbang bagi para pencari keadilan. Kualitas…

Rabu, 21 Agustus 2019 21:29

Sambut Pilkada 2020, Sekjen PD Hinca : Bapak Jaang dan Kawan-Kawan Mahir Semua

PROKAL.CO, SAMARINDA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat optimis…

Rabu, 21 Agustus 2019 14:44

Command Center Resmi Beroperasi, Aplikasi Panic Bottom Menyusul

Keberadaan command center milik Diskominfo Samarinda diharapkan menjadi solusi berbagai…

Rabu, 21 Agustus 2019 14:42

Selamatkan Rp 2 Miliar Kerugian Negara

SAMARINDA–Kasus korupsi anggaran pengawasan Pilpres 2014 dari Bawaslu RI di…

Rabu, 21 Agustus 2019 14:42

Cukup 10 Detik, Satu Motor Raib

SAMARINDA–Mata Samsu (38) menatap tajam. Melihat kanan dan kiri. Namun,…

Rabu, 21 Agustus 2019 14:41

Lurah Simpang Pasir Dituntut 7 Tahun

SAMARINDA–Masih ingat Muhammad Sapriadi, lurah Simpang Pasir, Loa Janan Ilir,…

Rabu, 21 Agustus 2019 10:26

Bakungan Dinobatkan Sebagai Desa Sadar BPJS Ketenagakerjaan

SAMARINDA - Upaya memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan terus dilakukan…

Selasa, 20 Agustus 2019 22:23

Terekam Kamera CCTV, Perantau Curi Enam Motor Ini Ditangkap Polisi

PROKAL.CO, SAMARINDA - Jajaran kepolisian dari Polsek Samarinda Seberang meringkus…

Selasa, 20 Agustus 2019 22:16

Samarinda Kini Punya Command Center, Tapi Belum Ada Call Center

PROKAL.CO, SAMARINDA - Kota Samarinda kini memiliki Command Center atau…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*