MANAGED BY:
JUMAT
18 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

SAMARINDA

Selasa, 13 Agustus 2019 21:53
Pengesahan Raperda RPP-LH Wajib Ditunda, Ini Alasannya...

Tak Sesuai Kondisi, Kurang Melibatkan Masyarakat

Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Program Walhi Kaltim Hafidz Prasetiyo

PROKAL.CO, SAMARINDA – Pemprov Kaltim kini tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPP-LH). Selasa (13/8), DPRD Kaltim pun melakukan konsultasi publik terkait raperda ini. Tetapi, sayangnya Raperda RPP-LH ini dianggap terburu-buru dan tidak melibatkan masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil pun menilai agar pengesahan harus ditunda.

Dosen Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Haris Retno mengatakan, dalam proses penyusunan Raperda RPP-LH sudah seharusnya dilakukan sosialisasi yang mendalam, khususnya terkait substansi dokumen. Analisis juga seharusnya bisa melibatkan akademisi secara luas dengan berbagai disiplin ilmu.

“Konsultasi publik jangan hanya sekali. Perwakilan masyarakat hanya sedikit dilibatkan, termasuk korban kerusakan lingkungan seharusnya dihadirkan. Jika hal ini tidak dilaksanakan, maka konsultasi publik yang dilakukan hanya bersifat semu,” ucap Retno yang juga tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim.

Dia melanjutkan, Inisiatif Pemprov Kaltim merancang Raperda ini harusnya bisa jadi harapan bagi masyarakat untuk upaya konkrit menjawab persoalan lingkungan. Tetapi dalam rancangan regulasi itu justru hanya terlihat sekedar menjalankan perintah undang-undang saja.
Ia juga mengkritisi tujuan dari raperda itu, lantaran belum mewakili komitmen nyata untuk mengatasi persoalan krisis ekologi yang telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Seharusnya Raperda punya keberanian menetapkan target dan tujuan memulihkan kondisi lingkungan dan mengatasi krisis ekologi yang terjadi.

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim juga memiliki pandangan yang sama. Raperda RPP-LH ini dinilai harus ditunda terlebih dahulu sebelum disahkan. Lantaran, dalam penyusunan regulasi tersebut belum mampu memotret situasi yang sebenarnya di lapangan. Kondisi nyata yang terjadi di daerah harus dibunyikan dalam raperda tersebut, baik dalam ketentuan menimbang maupun dalam batang tubuhnya.

“Makanya kami minta raperda ini ditunda dahulu. Kondisi kerusakan lingkungan dan krisis ekologi di Kaltim harus dimuat secara tegas dalam regulasi. Begitu juga arah perencanaan pemulihan lingkungan harus jelas diatur,” ujar Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Walhi Kaltim, Hafidz Prasetiyo.

Jika hal ini tidak dimuat, lanjutnya, maka Raperda RPP-LH ini hanya sekedar jadi coretan di atas kertas belaka. Karena tidak menjawab persoalan yang terjadi dan dampak kerugiannya mesti harus ditanggung rakyat.
“Melihat masih lemahnya rancangan aturan ini dan tidak maksimalnya proses konsultasi publik yang dilakukan, maka harusnya DPRD dan Pemprov Kaltim tidak tergesa-gesa mengesahkannya,” tandasnya. (nyc)


BACA JUGA

Kamis, 17 Oktober 2019 11:15

Makmur : Gedung DPRD Kaltim, Rumah Aspirasi Bagi Seluruh Masyarakat

SAMARINDA-  Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menegaskan, DPRD Kaltim merupakan…

Kamis, 17 Oktober 2019 11:12

Bidangi Masalah Ekonomi dan Perusda, Ini Rencana Baharudin Demmu

SAMARINDA- Mendapat tugas dan mandat sebagai Wakil Ketua Komisi II…

Rabu, 16 Oktober 2019 22:58

“OTT” di APT, Nyaris Setengah Kilogram Narkoba Diambil di Bandara

Langkah kaki Suryani pelan, menuju musala di kompleks Bandara Aji…

Rabu, 16 Oktober 2019 22:57

Plafon SD 011 Runtuh, Perlu Rehab Total, Salah Satu Gedung Tak Laik

Ingar bingar suara anak-anak yang tengah asik bermain di halaman…

Rabu, 16 Oktober 2019 22:57

Paving Block Penutup Parit Ambles

SAMARINDA-Pengguna paving block atau bata beton di jalur lingkaran bustan…

Rabu, 16 Oktober 2019 16:21

Mahasiswa Desak Kejaksaan Usut Kasus Pembangunan Terminal Peti Kemas Kariangau

SAMARINDA- Puluhan mahasiswa, yang mengatasnamakan Front Aksi Mahasiswa (FAM) Kaltim,…

Rabu, 16 Oktober 2019 00:14

Pekan Ini, AKD Tuntas dan Bisa Langsung Laksanakan Tugas

SAMARINDA. DPRD Kaltim menggelar rapat pimpinan fraksi-fraksi dan kelompok kerja…

Rabu, 16 Oktober 2019 00:03

Pimpin Komisi III, Ini Kata Veridiana

SAMARINDA. Kali pertama dalam kurun lebih dari 20 tahun, Alat…

Selasa, 15 Oktober 2019 13:31

HAYUU KAM..!! PDAM Samarinda Bakal Ungkap Perusahaan Penunggak

PDAM Tirta Kencana merilis tunggakan pembayaran rekening air se-Samarinda. Nilai…

Selasa, 15 Oktober 2019 13:30

NEKAT..!! Terdakwa Narkotika Selundupkan Pipet di Sela Sidang

Bungkus rokok lagi-lagi jadi kamuflase menyelundupkan barang yang tak patut.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*