MANAGED BY:
MINGGU
22 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Selasa, 13 Agustus 2019 12:19
Ingatkan Pemerintah Hati-hati Belanjakan Anggaran Media
Dewan Pers akan Buat Edaran ke Pemda
M Nuh

PROKAL.CO, JAKARTA- Dewan Pers kembali mengingatkan kepada pemerintah yang menggunakan APBD dan APBN untuk berhati-hati membelanjakan anggaran untuk media. Karena akan berdampak pada temuan jika anggaran dibelanjakan adalah perusahaan media yang tidak legal.

Nah, untuk menghindari dampak hukum yang berpotensi timbul dikemudian hari, Dewan Pers berencana mengeluarkan semacam edaran ke pemerintah daerah kriteria perusahaan media yang legal dan terdaftar di dewan pers.

“Jadi nanti kita buatkan semacam edaran ke Pemda/Pemkab, Pemkot, Pemprov dengan list media yang legal dan terdaftar di Dewan Pers. Dana APBN dan APBD disalurkan yang tidak legal itukan persoalan. Istilahnya beli sapi tapi curian, meskipun sapi jelas yaitu berita ada. Tapi secara sadar kalau membelanjakan pada tidak jelas, dari Dewan Pers itu dianggap bisa jadi temuan,” tegas Ketua Dewan Pers, Prof  Mohammad Nuh yang didampingi Kabag Umum dan Kepegawaian Dewan Pers, Irwan serta Sekretaris Dewan Pers Syaefudin saat melakukan verifikasi faktual beberapa media di Makassar, belum lama ini.

Oleh karena itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini meminta perusahaan pers yang belum punya legalitas segera daftar ke Dewan Pers. “Sepanjang memenuhi syarat akan diakui,” kata M Nuh.

Lebih lanjut Nuh mengatakan pekerjaan Dewan Pers memberikan perlindungan kepada siapapun yang telah menjadi keluarga besar dewan pers. “Tapi tolong dipenuhi persyaratan perusahaannya. Sehingga ibaratnya jadi suami istri. Suaminya yang bertanggung jawab. Namun harus ada akte nikah, kalau nda tidak bisa masalah,” ungkapnya.

Terkait perusahaan pers yang telah memiliki legalitas hukum seperti akta pendirian (PT) dan SIUP, lanjutnya itu belum cukup. “Izin usaha ada, tapi izin pelaksanaan?. Yang dimaksud izin per-pers-annya harus dapat dari Dewan Pers. Izin usaha itu prinsip, tapi ini IMB-nya. Misalnya perumahan itu izinnya dapat tapi untuk bangunan harus dapat IMB. Dewan Pers sebelum ngasih IMB pasti ada dulu izin prinsipnya. Disini IMB banyak tidak dapat. Ini agar mereduksi agar tidak memanfaatkan situasi, jurnalistik terstruktur dan tidak liar. Karena banyak liar, seperti beritanya lebih hot, karena pemda lihat dia hanya lihat izin perusahaan,” imbaunya.

M Nuh menegaskan hal ini bukanlah monopoli.  Tapi sesuai amanah dewan pers yang diatur di UU No 40 tahun 1999. “Bagi belum daftar silahkan penuhi syarat begitu aja. Biar jadi bagian keluarga. Karena kalau anak yang di luar nikah ada, tapi kan juga harus daftar, biar dapat warisan kan harus daftar,” ucapnya. (sms/dp)

 


BACA JUGA

Sabtu, 21 September 2019 10:58

Keberadaan Pesawat Rimbun Air Masih Belum Jelas

JAYAPURA-Pencarian terhadap pesawat Rimbun Air jenis Twin Otter DHC6 dengan…

Jumat, 20 September 2019 10:57

Sopir Taksi Perkosa Bocah 9 Tahun

GIANYAR – Bejat. Kata ini nampaknya pantas disematkan atas perilaku…

Jumat, 20 September 2019 09:55

Data Penumpang Bocor, Lion Group Investigasi

JAKARTA– Puluhan juta data penumpang maskapai milik Lion Air Group…

Kamis, 19 September 2019 00:32

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Imam Nahrawi Bantah Terima Duit Suap Sebesar Rp26,5 M

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga…

Rabu, 18 September 2019 12:13

PBB Akui Papua Bagian dari Indonesia

JAKARTA- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menegaskan tidak ada lagi pembahasan…

Selasa, 17 September 2019 16:30

RUU MD3 Disahkan, Pimpinan MPR Resmi Bertambah

JAKARTA– DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga…

Selasa, 17 September 2019 16:17

Minta Tak Serahkan Mandat di Tengah Jalan

JAKARTA– Lima pimpinan KPK hasil pemilihan Komisi III DPR hadir…

Selasa, 17 September 2019 15:11

Kado Hari Anak Nasional, Revisi UU Perkawinan Sah

JAKARTA– Wajah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise…

Senin, 16 September 2019 12:12

Merasa Ditipu Dosennya Sendiri, Dijanjikan PNS Bayar Rp 100 Juta

SLEMAN, - “Malu!”. Itulah yang berulang kali dikatakan Akbar, bukan…

Minggu, 15 September 2019 10:53

Veronica Jawab Tuduhan Polisi Soal Papua dan Rekening Gendut

Veronica Koman akhirnya angkat bicara terkait penetapan dirinya sebagai tersangka…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*