MANAGED BY:
MINGGU
23 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Selasa, 13 Agustus 2019 12:19
Ingatkan Pemerintah Hati-hati Belanjakan Anggaran Media
Dewan Pers akan Buat Edaran ke Pemda
M Nuh

PROKAL.CO, JAKARTA- Dewan Pers kembali mengingatkan kepada pemerintah yang menggunakan APBD dan APBN untuk berhati-hati membelanjakan anggaran untuk media. Karena akan berdampak pada temuan jika anggaran dibelanjakan adalah perusahaan media yang tidak legal.

Nah, untuk menghindari dampak hukum yang berpotensi timbul dikemudian hari, Dewan Pers berencana mengeluarkan semacam edaran ke pemerintah daerah kriteria perusahaan media yang legal dan terdaftar di dewan pers.

“Jadi nanti kita buatkan semacam edaran ke Pemda/Pemkab, Pemkot, Pemprov dengan list media yang legal dan terdaftar di Dewan Pers. Dana APBN dan APBD disalurkan yang tidak legal itukan persoalan. Istilahnya beli sapi tapi curian, meskipun sapi jelas yaitu berita ada. Tapi secara sadar kalau membelanjakan pada tidak jelas, dari Dewan Pers itu dianggap bisa jadi temuan,” tegas Ketua Dewan Pers, Prof  Mohammad Nuh yang didampingi Kabag Umum dan Kepegawaian Dewan Pers, Irwan serta Sekretaris Dewan Pers Syaefudin saat melakukan verifikasi faktual beberapa media di Makassar, belum lama ini.

Oleh karena itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini meminta perusahaan pers yang belum punya legalitas segera daftar ke Dewan Pers. “Sepanjang memenuhi syarat akan diakui,” kata M Nuh.

Lebih lanjut Nuh mengatakan pekerjaan Dewan Pers memberikan perlindungan kepada siapapun yang telah menjadi keluarga besar dewan pers. “Tapi tolong dipenuhi persyaratan perusahaannya. Sehingga ibaratnya jadi suami istri. Suaminya yang bertanggung jawab. Namun harus ada akte nikah, kalau nda tidak bisa masalah,” ungkapnya.

Terkait perusahaan pers yang telah memiliki legalitas hukum seperti akta pendirian (PT) dan SIUP, lanjutnya itu belum cukup. “Izin usaha ada, tapi izin pelaksanaan?. Yang dimaksud izin per-pers-annya harus dapat dari Dewan Pers. Izin usaha itu prinsip, tapi ini IMB-nya. Misalnya perumahan itu izinnya dapat tapi untuk bangunan harus dapat IMB. Dewan Pers sebelum ngasih IMB pasti ada dulu izin prinsipnya. Disini IMB banyak tidak dapat. Ini agar mereduksi agar tidak memanfaatkan situasi, jurnalistik terstruktur dan tidak liar. Karena banyak liar, seperti beritanya lebih hot, karena pemda lihat dia hanya lihat izin perusahaan,” imbaunya.

M Nuh menegaskan hal ini bukanlah monopoli.  Tapi sesuai amanah dewan pers yang diatur di UU No 40 tahun 1999. “Bagi belum daftar silahkan penuhi syarat begitu aja. Biar jadi bagian keluarga. Karena kalau anak yang di luar nikah ada, tapi kan juga harus daftar, biar dapat warisan kan harus daftar,” ucapnya. (sms/dp)

 

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 22 Februari 2020 10:18

Dua Orang Positif Terkontaminasi Radioaktif

JAKARTA- Teka-teki apakah ada warga Perumahan Batan Indah (PBI) yang…

Sabtu, 22 Februari 2020 10:16

Terlalu Cepat Proses Pembentukan Komcad

JAKARTA– Rencana pembentukan komponen cadangan (komcad) oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan)…

Jumat, 21 Februari 2020 15:00

Pemerintah Klaim Omnibus Law Lebih Melindungi Pekerja

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja mengubah aturan pesangon…

Jumat, 21 Februari 2020 14:58
Debat Publik Terkait Unggahan Dosen Unnes di Facebook yang Menyinggung Presiden

Mahasiswa Teriak, Rektornya Takutttt..!! Rektornya Takutttt!!

SEMARANG- “Pertama, saya tidak menghindar. Kedua, saya tidak berdusta,” tegas…

Jumat, 21 Februari 2020 14:53

Yang Kerja di Laut Hati-Hati..!! Waspada Gelombang 6 Meter

JAKARTA–Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan potensi gelombang setinggi…

Jumat, 21 Februari 2020 14:39

Nadiem Klarifikasi Pembayaran SPP di Aplikasi Gojek

JAKARTA– Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengklarifikasi…

Jumat, 21 Februari 2020 14:34

70 Persen Pelanggaran ASN Karena Dimobilisasi

JAKARTA - Penggerakan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kepentingan politik…

Jumat, 21 Februari 2020 14:33

Omnibus Law Bisa Kikis Otonomi, Pembahasan Perlu Libatkan Pemda

JAKARTA- Draf Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang tengah…

Jumat, 21 Februari 2020 14:26

Demokrat-PKS Heran Usulan Pansus Jiwasraya Mandeg

JAKARTA– Usulan pembentukan panitia khusus (pansus) PT Asuransi Jiwasraya (Persero)…

Jumat, 21 Februari 2020 11:13

BIKIN HEBOH LAGI..!! Muhadjir Gagas Pernikahan Lintas Status Ekonomi, MUI Anggap Mengada-ada

JAKARTA– Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers