Sektor pendidikan masih kerap jadi sorotan publik. Tak hanya soal sarana-prasarana, tapi juga menyangkut mutu dan jumlah tenaga pengajar. Program pemerintah pun terkadang tumpang tindih dengan swasta.
TENGGARONG - Minimnya SDM hingga persoalan infrastruktur di bidang pendidikan menjadi pekerjaan rumah Pemkab Kukar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar berencana mengumpulkan sejumlah stakeholder untuk mencari solusi.
Saranapendidikan, kualitas, jumlah tenaga pendidik, dan kondisi geografis, memang kerap jadi sorotan di Kukar. Padahal, sudah 20 persen anggaran APBD dikucurkan ke sektor pendidikan. Belum lagi, bantuan corporate social responsibility (CSR) perusahaan yang ikut menopang persoalan pendidikan di sejumlah daerah.
Sekretaris Disdikbud Kukar Ikhsanuddin Noor mengatakan, selama ini, penataan proses perbaikan sektor pendidikan terus dilakukan di Kukar. Tak hanya fokus, melainkan lebih terstruktur dan masif. Misalnya, sejumlah kebutuhan pada masing-masing sekolah serta kekurangannya juga telah terintegrasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Jadi, kondisi tersebut telah menjadi daftar menu yang bisa digunakan perusahaan dan anggota legislatif melalui dana aspirasinya untuk membenahi sektor pendidikan. Kebutuhan di masing-masing sekolah diketahui dan bisa dibuka di Bappeda.
“Pihak perusahaan misalnya, tinggal pilih menu untuk membantu sekolah-sekolah tersebut. Jadi bantuan yang diberikan benar-benar berbasis kebutuhan,” kata Ikhsan.
Sebelumnya, kata dia, tak jarang terjadi tumpang tindih atas bantuan dari APBD dan CSR perusahaan. Sehingga, salah satunya terkesan mubazir lantaran tak saling koordinasi. Karena itulah, lanjut dia, dalam waktu dekat, Disdikbud Kukar akan menggelar kegiatan bertajuk Rembuk Pendidikan yang mengundang sejumlah stakeholder.
Di antaranya, Forum TJSP, unsur kepala sekolah, kecamatan, PGRI serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkepentingan atas penyelenggaraan pendidikan di Kukar. “Pak Bupati berharap, penyelesaian masalah bisa dilakukan dengan betulungan. Artinya dalam bahasa Kutai, gotong royong. Konsep yang dibangun semacam ini diharapkan bisa mempercepat penyelesaian masalah tersebut,” tambahnya.
Lebih dari 70 persen dana yang dikucurkan untuk pendidikan, digunakan untuk belanja pegawai. Jumlah tersebut sudah dilakukan rasionalisasi dari angka sebelumnya mencapai lebih dari 80 persen. Dengan kegiatan rembuk pendidikan tersebut, diharapkan sejumlah persoalan dapat diketahui secara pasti serta diselesaikan secara sistematis oleh Pemkab Kukar. (qi/kri/k16)
