MANAGED BY:
SELASA
19 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Selasa, 13 Agustus 2019 09:43
Gerindra Waspadai Perubahan Konstitusi

Terkait Rekomendasi Amandemen Terbatas UUD 1945

ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA– Rekomendasi PDIP yang menginginkan amandemen terbatas UUD 1945 tidak serta-merta langsung disepakati semua parpol. Salah satunya Gerindra. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyampaikan wacana itu harus dikaji secara matang. Jangan sampai amanemen tersebut bersifat jangka pendek dan pragmatis. ’’Jangan untuk kepentingan sesaat yang bersifat politis pragmatis,” kata Fadli Zon, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta kemarin.

Disampaikan, rekomendasi PDIP itu bukan usulan baru. Namun wacana lama yang sudah berlangsung sejak periode 2004-2009. Dia bilang, dirinya bukan berarti tidak setuju dengan usulan PDIP tersebut. Namun yang harus dipikirkan adalah substansi dan prosedur amandemen. ’’Di masa lalu kita hampir memiliki naskah UUD yang baru. Yang kita khawatirkan adalah perubahan konstitusi,” imbuhnya.

Dalam sejarahnya, UUD 1945 sudah mengalami empat kali amandemen. Yaitu tahun 1999, 2000, 2001 dan tahun 2002. Perubahan tersebut disahkan dalam sidang tahunan MPR.

Amandemen pertama, dititikberatkan pada pergeseran kekuasaan presiden yang dinilai terlalu kuat. Amandemen kedua menyangkut perubahan pemerintahan daerah serta kewenangan DPR. Amandemen ketiga membahas kewenangan MPR, kepresidenan, kekuasaan kehakiman, keuangan negara serta prosedur impeachment atas presiden. Adapun amandemen keempat menyangkut mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

Amandemen keempat juga dibahas DPD bagian dari MPR serta mekanisme pengantian presiden. ’’Lalu apa yang ingin diamandemen berikutnya nanti,” ujar Fadli Zon.

Dia menilai, amandemen UUD 1945 saat ini belum memiliki basis urgensi yang mendesak. Jika memang harus dilakukan, usulan itu harus dikaji dengan cermat. Poin apa saja dan dampak negatifnya bagi kehidupan bernegara.

Jangan sampai amandemen mengubah dasar-dasar konstitusi yang ujung-ujungnya merugikan bangsa dan negara. ’’Prinsipnya usulan ini masih bisa didiskusikan. Tanpa harus mengubah konstitusi,” kata wakil ketua DPR itu.

Sebelumnya diberitakan, PDIP sebagai pemenang Pemilu 2019 menginginkan amandemen terbatas UUD 1945. Dengan begitu, MPR dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai landasan bernegara.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan amandemen untuk menetapkan haluan negara. Haluan tersebut harus diikuti oleh seluruh lembaga negara. Termasuk presiden dan lembaga negara lainnya. Saat ini, lanjut dia, dalam menjalankan agenda pemerintahan presiden cendrung tidak digerakkan oleh visi-misi. Lebih pada agenda jangka pendek selama lima tahun. Konsekuensinya, jika presiden-wakil presiden berganti, maka arah pembangunan dan kebijakan juga berganti.

Meski MPR jadi lembaga tertinggi negara, lanjut Hasto, bukan berarti presiden dipilih oleh MPR. PDIP setuju bahwa presiden tetap dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga basis legitimasinya menjadi lebih kuat. ’’Presiden bukan mandataris MPR. Agar legitimasi kuat, presiden tetap dipilih secara langsung,” jelas Hasto. (mar)


BACA JUGA

Selasa, 19 November 2019 11:02

Gerah di Jogja Imbas Badai, Bukan Merapi

JOGJA- Kepala Stasiun Klimatologi (Staklim) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika…

Selasa, 19 November 2019 10:43

Kecewa Kalah Pemilihan Kepala Dusun, Pria Ini Bakar Puluhan KIS Warga Miskin

SINGARAJA - Ada-ada saja ulah Ketut Suarta, warga Desa Anturan,…

Selasa, 19 November 2019 10:29

Buku Pelajaran Agama yang Baru Mulai Diajarkan Tahun Depan, Bedanya Apa Sih?

JAKARTA– Perubahan terhadap 155 buku ajar mata pelajaran Pendidikan Agama…

Senin, 18 November 2019 11:34

Gunung Merapi Erupsi Masih Akan Terus Erupsi

JAKARTA– Setelah erupsi pada 9 November lalu, Gunung Merapi di…

Senin, 18 November 2019 11:12

PKS Target Menang 60 Persen Pilkada 2020

JAKARTA– Rapat koordinasi nasional (Rakornas) PKS memunculkan sejumlah rekomendasi penting.…

Senin, 18 November 2019 11:10

Dominan Gas dan Abu Vulkanik, Penerbangan Normal

JOGJA -  Gunung Merapi kembali mengalami aktivitas vulkanik, Minggu (17/11).…

Senin, 18 November 2019 10:52

Panasnya Pilkades di Jawa, Persaingan Suami Versus Istri di 18 Desa

KUDUS- Gelaran pesta politik arus bawah atau pemilihan kepala desa…

Senin, 18 November 2019 00:08

Mendes PDTT : LDN Bisa Ciptakan Pemain Berbakat Dari Desa

JOMBANG  - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes…

Minggu, 17 November 2019 20:30

Indonesia Kutuk Serangan Israel ke Palestina

JAKARTA – Indonesia mengutuk serangan udara Israel ke Palestina yang terjadi…

Sabtu, 16 November 2019 11:55

Susah Solar Akibat Kuota Dikurangi

JAKARTA– Kosongnya stok solar bersubsidi di SPBU-SPBU telah menghambat aktivitas…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*