MANAGED BY:
RABU
12 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Selasa, 13 Agustus 2019 09:43
Gerindra Waspadai Perubahan Konstitusi

Terkait Rekomendasi Amandemen Terbatas UUD 1945

ilustrasi

PROKAL.CO,

JAKARTA– Rekomendasi PDIP yang menginginkan amandemen terbatas UUD 1945 tidak serta-merta langsung disepakati semua parpol. Salah satunya Gerindra. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyampaikan wacana itu harus dikaji secara matang. Jangan sampai amanemen tersebut bersifat jangka pendek dan pragmatis. ’’Jangan untuk kepentingan sesaat yang bersifat politis pragmatis,” kata Fadli Zon, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta kemarin.

Disampaikan, rekomendasi PDIP itu bukan usulan baru. Namun wacana lama yang sudah berlangsung sejak periode 2004-2009. Dia bilang, dirinya bukan berarti tidak setuju dengan usulan PDIP tersebut. Namun yang harus dipikirkan adalah substansi dan prosedur amandemen. ’’Di masa lalu kita hampir memiliki naskah UUD yang baru. Yang kita khawatirkan adalah perubahan konstitusi,” imbuhnya.

Dalam sejarahnya, UUD 1945 sudah mengalami empat kali amandemen. Yaitu tahun 1999, 2000, 2001 dan tahun 2002. Perubahan tersebut disahkan dalam sidang tahunan MPR.

Amandemen pertama, dititikberatkan pada pergeseran kekuasaan presiden yang dinilai terlalu kuat. Amandemen kedua menyangkut perubahan pemerintahan daerah serta kewenangan DPR. Amandemen ketiga membahas kewenangan MPR, kepresidenan, kekuasaan kehakiman, keuangan negara serta prosedur impeachment atas presiden. Adapun amandemen keempat menyangkut mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

Amandemen keempat juga dibahas DPD bagian dari MPR serta mekanisme pengantian presiden. ’’Lalu apa yang ingin diamandemen berikutnya nanti,” ujar Fadli Zon.

Dia menilai, amandemen UUD 1945 saat ini belum memiliki basis urgensi yang mendesak. Jika memang harus dilakukan, usulan itu harus dikaji dengan cermat. Poin apa saja dan dampak negatifnya bagi kehidupan bernegara.

Halaman:

BACA JUGA

Rabu, 12 Agustus 2020 11:38

Data Pemilih Rawan Tak Akurat, Hasil Uji Petik, Banyak Persoalan

JAKARTA - Akurasi data pemilih masih menjadi problem yang harus…

Rabu, 12 Agustus 2020 11:35

Pangkas 32.497 Jabatan Jadi 14.798 Jabatan, Mulai Eselon III Sampai Eselon V

JAKARTA– Gelombang perampingan birokrasi oleh pemerintah cukup besar. Perampingan yang…

Rabu, 12 Agustus 2020 11:20
PDIP Umumkan Rekomendasi Pilkada

PDIP Resmi Usung Bobby Nasution sang Menantu Jokowi di Pilwali Medan

JAKARTA– PDI Perjuangan (PDIP) kembali mengumumkan rekomendasi pilkada gelombang ketiga…

Selasa, 11 Agustus 2020 12:11

Polda Bakal Kerahkan Brimob, Tindak Pelaku Penyerangan di Situbondo

SITUBONDO- Polres Situbondo telah berkomunikasi dengan Polda Jawa Timur dalam…

Selasa, 11 Agustus 2020 10:40

Kurangi Potensi Calon Tunggal, Ambang Batas Pencalonan Cukup 5-10 Persen

JAKARTA– Fenomena calon tunggal yang melawan kotak kosong diprediksi bermunculan…

Jumat, 07 Agustus 2020 09:45

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Dorong SMSI Mencerdaskan Bangsa

JAKARTA- Bimbingan teknis untuk penguatan news room SMSI yang dilaksanakan…

Kamis, 06 Agustus 2020 11:45

Protokol Covid-19 di Pesantren, Paling Sulit Terapkan Jaga Jarak

JAKARTA– Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan hasil pemantauan penerapan protokol kesehatan…

Kamis, 06 Agustus 2020 10:23

Pelanggar Protokol Kesehatan Pasti Disanksi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Inpres terkait sanksi…

Rabu, 05 Agustus 2020 12:21

Presiden Jokowi Tambah Cucu

ANGGOTA keluarga Presiden Joko Widodo kembali bertambah. Putri kedua presiden,…

Selasa, 04 Agustus 2020 11:08

Kejagung Tegaskan Status Djoko Tjandra Terpidana

JAKARTA– Dorongan agar Polri menggunakan Undang Undang Nomor 20 Tahun…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers