Usai sudah berbagai tahap gelaran Pileg 2019 Samarinda. Penyelenggara akhirnya penetapan 45 anggota DPRD Samarinda, Sabtu (10/8).
SAMARINDA–Pleno penetapan 45 anggota DPRD Samarinda dirampungkan KPU pada 10 Agustus. Pleno bergulir selepas dua perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).
Firman Hidayat, ketua KPU Samarinda, menuturkan pleno ini baru bisa ditetapkan setelah dua PHPU di MK rampung. “Tapi, di pleno tadi. Seluruh partai bersepakat dan tidak ada catatan dari Bawaslu,” ucapnya.
Selepas pleno KPU akan menyerahkan seluruh dokumen hasil pemilihan calon anggota dewan terpilih ke pemkot untuk diteruskan ke pemprov. “Yang pasti, sebelum pleno setiap calon terpilih wajib menyerahkan tanda terima telah melaporkan audit kekayaannya ke KPK,” ucapnya.
Sebagai informasi, PHPU yang membelit Kota Tepian itu muncul dari PAN dan Golkar di daerah pemilihan (dapil) 2 Samarinda Ulu. Caleg dari PAN Ananda Muhammad Rais Jawad bersengketa dengan Damayanti, caleg dari PKB atas dugaan penggelembungan suara sebesar 67 suara. Dari PHPU bernomor 118-12-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, hakim konstitusi tidak dapat menerima PHPU itu.
Untuk Golkar, terjadi perselisihan di internal partai antara Muhammad Yunan Kadir yang menduga ada pergeseran suara ke caleg Golkar lainnya, Mohammad Novan Syahronny Pasie sebesar 74 suara. Namun, MK menolak permohonan bernomor 182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada 8 Agustus 2019. (*/zaa/ljkp/*/ryu/dns/k8)
