Gara-gara anggaran pilkada kurang, sejumlah agenda KPU Berau bakal terhambat. Salah satunya perekrutan PPK dan KPPS.
TANJUNG REDEB – Tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Berau 2020 dimulai akhir tahun ini. Namun, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau Budi Harianto pesimistis, tahapan awal Pilkada Berau 2020 berjalan sesuai rencana.
Pasalnya, beberapa skema akhir tahun ini tertunda hingga tahun depan. Contoh, pelaksanaan perekrutan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (PPS), karena terbentur ketersediaan anggaran.
Diutarakan Budi, anggaran KPU yang dialokasikan Pemkab Berau pada penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019, hanya Rp 500 juta. Padahal sebelum penetapan, pihaknya mengusulkan anggaran ke Pemkab Berau sebesar Rp 4 miliar.
“Kalau pusing, ya, pasti. Sebab kami mengusulkan anggaran, ikut dengan standardisasi pemerintah pusat yang tentunya lebih rendah dibandingkan dengan daerah kita. Itu pun sudah rendah tapi dikurangi juga,” keluhnya kepada Berau Post, baru-baru ini.
Dijelaskannya, untuk menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati Berau tahun depan, total anggaran yang dibutuhkan minimal Rp 43 miliar. Dengan Rp 4 miliar, dibutuhkan untuk melaksanakan segala tahapan awal di akhir 2019.
Kekurangan anggaran tersebut juga sudah disampaikannya ke Bupati Berau Muharram. Namun dengan sudah ditetapkannya APBD-P 2019, penambahan anggaran untuk KPU hanya bisa dilakukan tahun depan.
“Kami sebagai penyelenggara, tentunya apa yang bisa kami lakukan akan kami laksanakan sesuai dan semampu dana yang ada,” ucapnya.
Sebab, minimnya anggaran, rencana tahapan yang akan dilaksanakan tahun ini harus ditunda, seperti perekrutan PPK dan KPPS.
“Paling banyak sosialisasi dan bimtek (bimbingan teknis). Sosialisasi yang seharusnya kami laksanakan 2019 ini, mau tidak mau harus kami lakukan di 2020,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Berau Muharram mengungkapkan, ditetapkannya anggaran Rp 500 juta untuk KPU, dirasa cukup untuk saat ini. Sebab penetapan besaran dana tersebut telah melalui proses verifikasi kegiatan-kegiatan prioritas KPU Berau, serta dibahas bersama eksekutif dan legislatif.
“Itu cukup. Saya bilang jangan lakukan kegiatan melebihi kapasitas anggaranmu. Kan begitu. Nanti kegiatan yang tidak dilaksanakan di 2019, akan dilaksanakan pada 2020,” pungkasnya. (arp/udi/ypl/k16)