MANAGED BY:
SELASA
20 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Sabtu, 10 Agustus 2019 21:09
Tambang Dekat Bandara Samarinda Diradar KPK

Disebut Mengancam Fasilitas Umum

MASIH DITELUSURI: Muhammad Tsani Annafari (kanan) bersama tim saat mendatangi lokasi tambang di Samarinda Utara kemarin. RESTU/KP

PROKAL.CO, Sejumlah lokasi tambang batu bara di ibu kota Kaltim kembali didatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (9/8). Setelah sehari sebelumnya melihat bekas penambangan ilegal di Jalan Banggeris, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda.

 

SAMARINDA-Sengkarut masalah pertambangan di Kaltim kini terus ditelusuri tim antirasuah. Kemarin KPK mendatangi penambangan emas hitam milik PT Nusa Cipta Coal Investment (NCI), PT Energi Cahaya Industritama (ECI), dan PT Lana Harita Indonesia (LHI).

Penasihat KPK Muhammad Tsani Annafari membenarkan, timnya memang sedang memonitor beberapa aktivitas perusahaan tambang di Benua Etam. “Kami terima laporan setelah ada koordinasi dengan Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) dan penelusuran internal KPK,” ucapnya.

Dia menyebut, solusi lubang-lubang yang masih menganga harus direklamasi. “Dicari masalah kenapa tidak tertutup. Jangan-jangan lubang (tambang) di sini enggak ada harapan untuk ditutup,” ucapnya. Prioritasnya tentu tambang yang berisiko tinggi. Misalnya yang dekat dengan permukiman penduduk atau berada di lahan milik pemerintah.

Contohnya, ECI yang beraktivitas di lahan pemerintah. “Kami juga menelusuri terkait jaminan reklamasi. Apa ada kesulitan atau memang perusahaan yang malas,” jelasnya.

Tak hanya Pemprov Kaltim, Tsani menambahkan, hasil kunjungan ke lokasi tambang kemarin juga akan dikoordinasikan dengan lembaga dan kementerian terkait di Jakarta. Terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku pihak yang menerbitkan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).

Tsani tak membantah, salah satu yang jadi perhatian pihaknya adalah areal pertambangan batu bara milik PT LHI yang lokasinya cukup dekat dengan Bandara APT Pranoto di Sungai Siring, Samarinda. “Kami akan sinergikan PKP2B dari Kementerian ESDM dengan pemda selaku pelaksana RTRW Kaltim. Biar nanti sejalan,” sambungnya.

Tak hanya LHI yang berdekatan, aktivitas diduga penambangan batu bara di samping Bandara APT Pranoto juga menjamur. Keberadaannya bisa mengancam fasilitas umum di Kecamatan Samarinda Utara itu. Dari penelusuran Kaltim Post, sejumlah alat berat beroperasi. Kemudian truk-truk besar hilir mudik beraktivitas mengangkut emas hitam.

Tsani mengatakan, KPK akan terus melakukan penertiban dan evaluasi terhadap izin maupun kondisi pertambangan di Kaltim. Termasuk menertibkan ratusan izin usaha pertambangan (IUP).

Dia menambahkan, selain dugaan pelanggaran dalam penambangan batu bara di Samarinda, Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, juga diradar. Sebab, sejumlah kawasan tahura ada yang ditambang.

Menurut dia, dengan segudang masalah pertambangan di Kaltim, pihaknya ingin instansi terkait duduk bersama. Menurut dia, tahura memang bukan hal baru. Tsani bahkan sudah mendengar aktivitas emas hitam di hutan konservasi sejak lama. “Yang pasti dalam penegakan hukum itu enggak ada pandang bulu. Mau dia jenderal, menteri, anggota DPRD, kalau memang ada bukti kesalahan, pasti ditindak,” tegasnya.

Menanggapi permasalahan di Tahura Bukit Soeharto, Kepala Dinas ESDM Kaltim Wahyu Widhi Heranata menyebut, mau tidak mau, suka tidak suka, ada surat keputusan (SK) menteri LHK terkait ada tambang beraktivitas di sana. “Namun, tidak ada izin yang terbit di atas 2014,” sebutnya.

Diprediksi berakhir 2019-2020. Menurut dia, okupansi lahan yang dilakukan masyarakat sekitar adalah yang paling parah. “Bukannya saya mau membela perusahaan tambang, tapi kenyataannya seperti itu,” tegasnya.

Sesuai dengan PP 38/2007, kewenangan tahura untuk mengelola adalah pemerintah provinsi, dalam hal ini Pemprov Kaltim. “Tapi hanya untuk mengelola. Kawasan tetap di bawah kekuasaan Kementerian LHK,” tegasnya.

CABUT IZIN

Kembali ke Tsani, tambang yang sudah dicabut IUP-nya tidak bayar pajak dan sudah tidak jelas pengelolanya, namun lubangnya masih ada, tentu jadi bidikan. Dia juga menjelaskan, dana dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak boleh dipergunakan. Tak dimungkiri, Kaltim memang banyak masalah tambang.

Dia mengungkapkan, KPK sebagai trigger mechanism. Memicu institusi yang lain untuk bisa ikut mengawasi. “Pegawai KPK itu sedikit lho. Mana mungkin harus mengawasi setiap hari, itulah melibatkan instansi terkait. Namun, untuk pelaporan, sewaktu-waktu diminta harus ada,” jelasnya.

Kritik terbuka Tsani oleh Kementerian ESDM tentu terkait penambang legal dan ilegal. “Semisal ada kasus, dan disidik, kalau batu bara dibiarkan, pasti rusak barang buktinya. SOP-nya kan bisa dilelang tapi itu belum ada regulasi,” ucapnya. Kaltim dianggap daerah dengan izin IUP terbanyak. “Ini disengaja enggak sih. Banyak izin tapi pengawasnya sedikit. Artinya ada sesuatu,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, setelah peralihan kewenangan pengelolaan pertambangan dari pemerintah kabupaten/kota, setidaknya ada 1.404 IUP yang dilimpahkan ke Pemprov Kaltim. Semua IUP tersebut tersebar di tujuh kabupaten/kota. Setelah dilakukan penciutan, kini tambang yang masih aktif saat ini ada 386 dan IUP yang proses perpanjangan sebanyak 133. “Ada 885 IUP yang tidak C&C (clear and clean) dan telah dicabut izinnya,” ucap Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara, Dinas ESDM Kaltim Baihaqi Hazami.

Terpisah, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Samarinda Edison menjelaskan, salah satu perusahaan tambang belum membayarkan pajak PBB-nya. Namun, dia enggan membeberkan nama perusahaan yang beroperasi di Samarinda itu. Bahkan angkanya mencapai miliaran rupiah. “Jika nanti tidak dibayarkan, kami akan melakukan penyitaan. Hal itu lantaran kepatuhan kepada negara belum beres. Dimulai teguran, tagihan, hingga sita,” jelas Edison. (*/dra/pra/rom/k16)

 


BACA JUGA

Senin, 19 Agustus 2019 20:13

Panglima TNI Pastikan Kondisi Manokwari Sudah Terkendali

 Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto terus memantau kondisi di Manokwari,…

Senin, 19 Agustus 2019 19:18

Gubernur Papua Barat Sebut Wawali Kota Malang Pemicu Kerusuhan

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menilai pernyataan Wakil Wali Kota…

Senin, 19 Agustus 2019 12:42

Manokwari Rusuh, Warga Pendatang Tak Berani Keluar Rumah

Penangkapan sejumlah mahasiwa di Surabaya berbuntut panjang. Terjadi kericuhan di…

Senin, 19 Agustus 2019 11:16

Pemindahan Ibu Kota ke Borneo Bakal Membawa Masalah Baru, Apa Saja?

JAKARTA- Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ibu kota…

Senin, 19 Agustus 2019 10:38

Ibu Kota Batal di Tahura, Pastinya Dimana...??

Kekhawatiran bakal rusaknya Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto terjawab.…

Senin, 19 Agustus 2019 10:36

Bandara Sepinggan Sudah Penuhi Syarat

RENCANA pemindahan ibu kota juga dilakukan karena adanya ketimpangan dengan…

Senin, 19 Agustus 2019 10:35

KLHK Menduga Ada yang Backing Tambang di Muang

SAMARINDA benar-benar darurat tambang ilegal. Pantas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…

Senin, 19 Agustus 2019 10:33

Harga Cabai Masih Tinggi meski Iduladha Sudah Sepekan Berlalu

Jelang Iduladha, harga cabai begitu cepat merangkak naik. Namun, setelah…

Minggu, 18 Agustus 2019 00:48

Ini Cerita Perias Presiden SBY dan Jokowi

 Leader project official make up Paskibraka Nasional 2019, Tri Winarsih…

Minggu, 18 Agustus 2019 00:40

KLHK Tahan Dua Penambang Ilegal

SAMARINDA–Dugaan penambangan batu bara ilegal di Samarinda kembali terkuak Jumat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*